MEDANHEADLINES.COM – Polemik biaya akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan sebuah turnamen internasional, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Alih-alih menjelaskan duduk perkara secara transparan, sebagian pihak memilih membangun persepsi bahwa Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas adalah pihak yang tidak berkomitmen.
Narasi itu bukan hanya keliru. Tapi berbahaya.!
Bahaya karena publik diarahkan untuk mempercayai bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan. Bahaya karena kesalahan manajemen penyelenggaraan berpotensi dialihkan menjadi kesalahan pemerintah daerah. Dan bahaya karena kebohongan yang diulang terus-menerus lambat laun bisa dianggap sebagai kebenaran.
Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab PSSI Sumut dan panitia lokal adalah, berdasarkan aturan apa biaya akomodasi peserta menjadi kewajiban Pemko Medan..?
Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan satu dokumen pun yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemerintah Kota Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta turnamen.
Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Pemko Medan bersedia mengambil beban tersebut.
Jika dokumen itu tidak ada, lalu dasar apa yang digunakan untuk menuding Wali Kota Medan tidak berkomitmen.?
Dalam logika yang sehat, seseorang tidak bisa dianggap ingkar janji terhadap janji yang tidak pernah dibuat.
Ironisnya, sebagian pihak justru mencoba membangun kesan heroik. Narasinya dibuat seolah-olah PSSI dan panitia lokal hadir bak pahlawan “menyelamatkan” turnamen karena Pemko Medan tidak mau membayar hotel peserta.
Narasi seperti ini terdengar dramatis, tetapi sangat lemah dari sisi fakta. Yang sesungguhnya terjadi adalah adanya upaya menggiring opini publik agar kegagalan perencanaan dan penganggaran penyelenggara tidak menjadi sorotan utama.
Fokus perhatian dialihkan kepada Pemko Medan dan wali kota. Padahal jika benar akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan..?
Bukankah aspek akomodasi merupakan salah satu komponen paling awal yang harus dipastikan oleh penyelenggara?
Jika penyelenggara tidak mampu memastikan kebutuhan dasar peserta sejak awal, maka yang patut dipertanyakan adalah kapasitas perencanaan penyelenggara itu sendiri, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.
PSSI Sumut dan panitia lokal seharusnya memahami perbedaan antara meminta dukungan pemerintah daerah dengan memindahkan tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah daerah.
Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban, membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain.
Yang lebih memprihatinkan, tudingan terhadap Wali Kota Rico Waas muncul justru ketika Pemko Medan telah memberikan dukungan besar terhadap penyelenggaraan turnamen. Stadion Teladan dipersiapkan, fasilitas pendukung dibenahi, koordinasi lintas instansi dilakukan, dan berbagai sumber daya pemerintah daerah dikerahkan demi menyukseskan agenda internasional tersebut.
Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, sebagian pihak justru terkesan mencari ruang untuk melempar kesalahan ketika muncul persoalan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara.Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional.
PSSI Sumut dan panitia lokal seharusnya menjadikan polemik ini sebagai bahan introspeksi, bukan sebagai panggung untuk membangun narasi yang menyudutkan pihak lain.
Sepak bola Indonesia tidak akan maju jika budaya mencari kambing hitam terus dipelihara setiap kali muncul persoalan.Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan evaluasi secara jujur.
Jika terjadi kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi antar pihak, jelaskan secara transparan. Jika terdapat perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik agar tidak muncul spekulasi. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini.
Lebih dari itu, PSSI Sumut perlu memanfaatkan momentum penyelenggaraan turnamen internasional ini untuk membangun tradisi manajemen sepak bola yang modern dan profesional. Sudah saatnya fokus tidak hanya pada penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga pada tata kelola organisasi, perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik, dan akuntabilitas.
Kota Medan memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia. Kota ini pernah menjadi salah satu barometer pembinaan talenta nasional. Kehadiran turnamen internasional seharusnya menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Sumatera Utara mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan berkelas.
Sayangnya, peluang itu bisa tercoreng jika energi lebih banyak dihabiskan untuk saling menyalahkan dibandingkan memperbaiki sistem.
Karena itu, kritik terhadap PSSI Sumut dan panitia lokal bukanlah bentuk kebencian terhadap sepak bola. Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari harapan agar sepak bola Sumatera Utara berkembang lebih baik.
PSSI Sumut perlu membangun budaya organisasi yang mengedepankan tanggung jawab, bukan pembelaan diri. Panitia pelaksana harus menjadikan setiap persoalan sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk mencari pihak yang dapat dipersalahkan. Dan komunikasi kepada publik harus dilakukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan narasi yang berpotensi menggiring opini.
Sepak bola Indonesia membutuhkan pengurus yang berani bertanggung jawab, bukan sekadar pandai mencari alasan.
Publik Medan juga layak mendapatkan penjelasan yang jujur. Mereka berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas setiap aspek penyelenggaraan turnamen, bagaimana keputusan dibuat, dan mengapa persoalan tertentu bisa terjadi.
Keterbukaan seperti itulah yang akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi sepak bola.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah turnamen tidak hanya diukur dari jumlah gol yang tercipta atau trofi yang diangkat. Keberhasilan juga diukur dari profesionalisme penyelenggaranya.
Jika PSSI Sumut dan panitia lokal benar-benar ingin sepak bola Sumatera Utara maju, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti membangun narasi yang menyudutkan pihak lain dan mulai berbenah dari dalam. Sebab kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari saling menyalahkan, melainkan dari keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya.
Penulis : Drs.H Amiruddin
Ketua DPRD Kota Medan periode 2009 s/d 2014 | Pengamat Sepak Bola
