Nasib Indonesia Diantara Kasus Ahok dan Bom Samarinda

MEDANHEADLINES, Selama November 2016 ini, publik dihadapkan pada banyak peristiwa yang sangat menghebohkan sekaligus ikut menimbulkan polemik di masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan mendadak menjadi ahli politik dengan mengomentari serta mendebatkan isu – isu tersebut dengan berbagai analisis spekulatifnya di akun sosial media mereka masing – masing. Dimulai dari kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disebut Ahok, saat berpidato didepan masyarakat Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016. Saat itu, Ahok terlanjur telah menyakiti hati sebagian umat Islam di Indonesia lantaran membawa – bawa Surat Al – Maidah 51 dalam pidato sosialisasinya tersebut. Sontak saja, insiden tersebut memancing reaksi keras umat Islam yang langsung melaporkan Ahok ke aparat hukum.

Reaksi umat Islam bahkan diperkuat dengan keluarnya sikap keagamaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 11 Oktober 2016 yang akhirnya semakin memperjelas sikap umat Islam untuk segera memproses Ahok secara hukum. Meskipun dalam surat tersebut MUI mengharapkan agar umat Islam lebih bersikap tenang dengan menyerahkannya ke proses hukum, namun gelombang kemarahan umat Islam nyatanya tidak bisa dibendung. Puncaknya, pada tanggal 04 November 2016, sebanyak 2 Juta lebih umat muslim dari berbagai wilayah di Indonesia akhirnya berkumpul di Jakarta untuk menuntut ketegasan pemerintah melalui Presiden RI. Aksi massa yang selanjutnya disebut Aksi Damai 411 itu pada awalnya terlihat cukup tertib dan aman, namun kondisi berubah signifikan setelah malam tiba. Kerusuhan pun tak dapat dicegah dan pada akhirnya memaksa presiden untuk menyampaikan sikap didepan jutaan masyarakat Indonesia melalui pidato kepresidenan.

Melalui pidatonya, Presiden secara eksplisit mengungkapkan bahwa ada indikasi keterlibatan aktor politik yang sengaja memanfaatkan momen Aksi Damai 411 tersebut. Meskipun tidak diungkapkan secara jelas siapa aktor politik yang dimaksud, namun setidaknya ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh presiden, sampai – sampai beliau begitu khawatir dengan Aksi Damai 411 tersebut dengan melemparkan wacana bahwa aksi dilakukan umat Islam pada saat itu terindikasi dimanfaatkan oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan politik.

Kekhawatiran presiden tidak hanya selesai sampai disitu. Pasca aksi Damai 411, presiden mendadak lebih rajin “jalan – jalan” ke beberapa institusi Negara dan elemen masyarakat, terutama ke organisasi – organisasi (ormas) Islam. Mulai dari mengunjungi Korps kepolisian, TNI hingga menggelar pertemuan dengan para ulama. Tujuannya kurang lebih seragam, yaitu menghimbau agar setiap elemen masyarakat turut mendukung terpeliharanya keutuhan NKRI dan menjaga persatuan masyarakat Indonesia dalam kemajemukan.

Disatu sisi, kita patut mengapresiasi sikap presiden yang begitu aktif melakukan proses pendekatan ke beberapa elemen masyarakat guna menampung aspirasi serta menjalin komunikasi yang aktif kepada masyarakat. Tapi pada satu titik tertentu, kita juga berharap, aksi presiden tersebut memang benar – benar murni bertujuan untuk mendamaikan situasi, bukan dalam rangka untuk mempengaruhi proses hukum terhadap Ahok. Jika kepastian hukum sudah berhasil ditegakkan secara tegas dan berkeadilan, ancaman terhadap kestabilan Negara tentunya pasti dapat dihindarkan.

Bom Samarinda dan Ancaman Keharmonisan Antar Umat Beragama

Belum lagi selesai urusan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, kali ini Indonesia kembali digemparkan dengan aksi pelemparan bom Molotov di halaman Gereja Oikumene, Samarinda pada tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 10.00 WITA. Kasus pemboman gereja yang menimbulkan jatuhnya korban luka – luka hingga korban jiwa tersebut diduga dilakukan oleh salah satu mantan Narapidana yang ternyata bukan orang baru dalam aksi terorisme. Menurut informasi, Juhanda, orang yang diduga melakukan aksi terorisme tersebut, merupakan salah satu anggota Jemaah Ansyarut Tauhid (JAT) yang memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme di Indonesia. Juhanda dulunya mendekam di LP Nusa Kambangan lantaran aksinya bersama kelompok Pepi Fernando dalam teror bom buku di tahun 2011. Pasca menjalani masa hukuman di LP Nusa Kambangan pada tahun 2014, Juhanda kemudian tinggal di Samarinda dan menetap di lokasi yang tak jauh dari Gereja Oikumene tersebut, hingga akhirnya melakukan aksi pemboman kemarin.

Lantas saja, masyarakat akhirnya bereaksi dan turut mengutuk aksi pemboman tersebut. Mendadak media massa dan linimasa media sosial membahas peristiwa tersebut dengan berbagai ungkapan kemarahan dan kecaman. Tapi sayangnya, aksi pemboman yang kebetulan bersamaan momennya dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok awal November lalu itu, memancing sebagian masyarakat (netizen) yang lantas menunjuk Umat Islam (khususnya yang meributkan masalah penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok) dengan mempertanyakan kemana mereka selama ini? Dan lantas mengait – ngaitkan, mengapa mereka (umat Islam, termasuk MUI) tidak ribut ketika gereja di bom dan lebih ribut dengan kasus Ahok?

Akibatnya sudah bisa ditebak, netizen akhirnya beradu argumen di media sosial. Dalam salah satu tagar yang sedang menjadi trending topic di twitter, #RIPIntan, disitu terlihat, duka masyarakat terhadap meninggalnya salah satu korban bom tersebut diekspresikan dengan saling menyalahkan dan menghujat. Tidak hanya menghujat sang teroris, tapi juga ke umat Islam. Lantaran momennya sangat dekat dengan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok, sasaran kemarahan akhirnya turut diarahkan ke mereka yang selama ini meributkan kasus Ahok, yaitu tidak lain adalah Umat Islam yang saat itu mengikuti Aksi Damai 411.

Inilah yang sebenarnya layak kita khawatirkan dan waspadai bersama – sama. Seperti yang disampaikan oleh presiden terkait Aksi Damai 411, jika presiden menganggap bahwa aksi tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh aktor politik. Bisa jadi, momen pemboman ini juga memiliki indikasi yang kurang lebih sama, dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama di Indonesia, yang mana jika tidak diantisipasi dengan sigap oleh negara, maka dikhawatirkan, polemik ini nantinya akan memicu lahirnya konflik sosial yang pasti akan sangat mengganggu keharmonisan masyarakat dan keutuhan NKRI.

Kesimpulannya tetap, apapun kasusnya, baik itu kasus penistaan agama maupun Bom Samarinda, pasti ada saja orang – orang picik yang kelak memanfaatkan situasi. Hal inilah yang harusnya kita antisipasi bersama sebagai bangsa yang majemuk dan kuat. Jangan sampai, momen – momen seperti ini membuat kita saling beradu domba antar sesama bangsa. Mari kita fokus dalam menyerahkan setiap masalah ke ranah hukum, karena itulah sebenarnya solusi terbaik untuk Indonesia yang notabenenya adalah Negara hukum. Sementara juga kita menuntut Negara agar lebih bertindak cepat dan tegas, guna memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat, sehingga Negara memang benar – benar hadir sebagai solusi bagi keutuhan bangsa dan Negara.  (11/14/2016)

 

Penulis : Fauzan Ismail

Alumni FISIP USU / Praktisi Sosial Media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.