MEDANHEADLINES.COM – Ada yang memahami Paten diartikan Pelayanan Administrasi yang Terpadu sampai ke Kecamatan. Tafsiran lain Pembangunan Terpadu Terukur dan Terintegritas. Ada juga yang menafsirkan Paten itu Pak Tengku Erry Nuradi. Kalau frase itu merujuk pada kosa kata orang Melayu yang berarti bagus, mantab, cakep bisa banyak arti. Dan hanya masyarakat Sumut lah yang paham itu.
Sekarang tageline “Sumut Paten” menjamur menghiasi papan reklame, baliho, media cetak dan elektronik. Tidak ketinggalan wajah Gubernur Sumut juga terpampang mengiringinya. Karena memang beliau lah yang menggunakan jargon tersebut.
Jika paten merujuk pada sosok Pak Tengku Eddy Nuradi memang tidak ada masalah. Bermasalah jika Sumut Paten itu dijadikan jargon politik yang tidak diiringi capaian keberhasilan kinerjanya sebagai Gubernur. Dan menganggap Sumut masih baik-baik saja tanpa masalah. Padahal Sumut masih jauh dari kata “paten”. Kita lihat, indikator yang tidak mencapai target RPJMP pada hampir seluruh aspek. Baik pengelolaan anggaran keuangan daerah seperti PAD jauh di bawah target RPJMD. PAD pada RPJMD 2016 diproyeksikan sebesar Rp 6,9 triliun namun realisasi hanya sebesar Rp.4,8 triliun. Sementara realisasi penyerapan anggaran yang menimbulkan angka SiLPA di atas ambang batas mencapai Rp 900 milyar. Indikator pembangunan dari aspek pendidikan, kesehatan tidak tercapai. Aspek infrastruktur juga mengalami hal yang sama. Tingkat kemiskinan dan pengangguran apalagi. Sepertinya jargon Sumut Paten sama sekali tidak berkorelasi dengan semangat dan visi pembangunan Sumut yang ditetapkan dalam RPJMD.
Sebenarnya tidak ada masalah dengan jargon tersebut. Itu sah-sah saja asal semua itu masih dalam koridor UU dan tidak melanggar hukum. Namun jangan sampai tagline Sumut Paten tersebut terkesan merupakan kepentingan personal untuk Pilkada 2018 namun jauh dari maknanya.
Sebaiknya?
Masalah Sumut tak akan selesai dengan jargon dibaliho. Butuh kerja keras dan terpadu. Kembali kepada politik cerdas. Turunkan baliho raksasa yang menjadikan jalan raya tampak penuh sesak kesemrautan. Alokasikan dana baliho tersebut kepada pekerjaan yang lebih fokus, cermat dan pasca riset. Investasikan prestasi sebagai bagian dari modalitas politik. Jati seseorang tumbuh dan berkembang karena prestasi, sudah pasti kepopularitasan itu melekat didirinya tanpa menjual wajah. Sebaiknya baliho-baliho itu perang detail gagasan bukan sekedar jargonis dan setor wajah. Publik akan terkesan ketika melihat baliho yang menghadirkan solusi-solusi praktis, tidak hanya sekedar ucapan bahwa Sumut itu Paten.
Penulis : Bimbi Hidayat S.Sos MA
Dosen Ilmu Politik USU
