Ketika Reformasi Telah Dikorupsi

 

MEDANHEADLINES.COM, Menuliskan sesuatu yang datangnya dari kegelisahan hati serasanya sama seperti menuliskan surat cinta kepada pacar, dan kegelisahan ini mungkin bukanya hanya penulis yang merasakan.

Bagaimana tidak, Reformasi yang terjadi pada 21 mei 1998 di indonesia tidak seperti yang kita idam-idamkan dan dikhayalkan hanya seperti sebuah jargon tahunan yang hanya dikumandangkan saja. Padahal cita-cita Reformasi yang begitu besar akan kemajuan sebuah bangsa dan keidealan masyarakat terletak didalamnya.

Reformasi Untuk Demokrasi dan Keterbukaan Politik

Jika kita menilik reformasi menurut KBBI adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan ( bidang sosial,politik). Sebuah perubahan untuk perbaikan ,adalah sebuah konotasi yang positif akan adanya suatu bentuk perubahan ke arah yang lebih baik,

Dapat di maknai bahwa perubahan ini akan sebuah kejenuhan dari masyarakat di suatu Hal bisa itu karena kepemimpinan, bidang ekonomi,politik dan sosial.

Reformasi yang hadir pada 1998 di indonesia saat itu adalah bukti pasrtisipatif dari kalangan mahasiswa dan masyarakat akan dari keinginan sebuah demokrasi yang utuh tanpa ada pembungkaman aspirasi, mungkin kita semua telah tahu bagaimana ke-otoriteran nya kepemimpinan 32 tahun soeharto, Hidup di bawah dominanya kekuatan militer dan kepalsuan demokrasi.setiap partisipasi politik per-seorang atau golongan di masa orde baru tidak akan di akomodir secara politik oleh penguasa jika tidak akan berkoalisi bersama. Ini bisa dikatakan mematikan nalar kritis.

Oleh sebab itu rentetan tuntutan pada masa itu ialah dibukanya ruang demokrasi secara utuh dan keterbukaan politik, Disini kita bisa pahami keterbukaan ialah setiap golongan masyarakat di perbolehkan berpartisipatif dalam ruang politik. Dan media massa memiliki keluasaan dalam menyampaikan beritanya.

Mulai dari sebuah tragedi malari 1997 sampai tanjung priok adalah sedikit bukti yang membuat gerakan mahasiswa seperti bola salju yang terus membesar.

Amanah Reformasi 1998 ” Masih Kita Jalankan?”

Mungkin bukan hanya penulis seorang yang merasakan bahwa tujuan reformasi kita sudah di lupakan oleh para stakholder. Antara legislatif dan eksekutif sudah seperti melakukan perselingkuhan yang menjerat rakyat,
Memberi karpet merah pada oligarki dan investor raksasa. Bukan hal bualan belaka, mungkin kita semua ingat akan aksi penolakan revisi UU KPK dan KUHP pada september 2019 kemaren.

Ini adalah gerakan mahasiswa terbesar pasca reformasi 1998, namun, apakah aspirasi kita di dengarkan ?jawabanya tidak. UU KPK tetap di sahkan saja seperti tanpa ada pernah ada sebuah kejadian gerakan kritik massa.

Dan tidak selesai sampai disitu saja, pada rapat paripurna DPR, selasa ( 12/5/2020) DPR mengesahkan Revisi undang-undang Nomor 4 tahun 20199 tentang pertambangan mineral dan batubara ( RUU MINERBA) Menjadi undang-undang, dan pembahasan itu di tengah pandemi covid 19 , Di tambah kritikan penolakan dari kalangan Ngo dan mahasiswa karena di nilai pro tambang, apakah amanah reformasi masih kita jalankan sampai saat ini dengan sedikit persoalan yang penulis hadirkan di dalam tulisan ini?

Didalam reformasi cita-cita demokrasi secara utuh ialah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang tidak pro oligarki dan investor asing.

Transparansi publik adalah bentuk akuntabilitas pemerintah supaya mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat, legislatif dan eksekutif harus menjadi peranya masing-masing, tidak ada perselingkuhan diantarnya, dengan lebih melibatkan kelompok masyarakat seperti Ngo,mahasiswa, dan ahli pendapat di bidangnya dalam membuat sebuah keputusan adalah demokrasi kita yang seutuhnya.

Diakhir, Penulis ingin pembaca mengingat yang dikatakan bapak pendiri bangsa ini yaitu Ir Soekarno.“warisi apinya bukan debunya”

 

Penulis

Hardiansyah Tanjung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *