Mengubah Pandangan Terhadap Fungsi Pada Bidang Profesi Kenotariatan di Masyarakat

MEDANHEADLINES.COM – Indonesia merupakan Negara Hukum yang meresepsi sistem hukum campuran yaitu sistem anglo saxon, eropa kontinental, hukum adat dan hukum agama. Adapun ciri dari hukum anglo saxon adalah menjadikan putusan-putusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan-putusan hakim selanjutnya (yurisprudensi).

Sedangkan ciri dari sistem hukum eropa kontinental adalah adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang selanjutnya diimplementasikan oleh hakim, adanya kedaulatan rakyat di atas pemerintahan.

Tantangan Negara saat era industri 4.0 saat ini juga berpengaruh pada roda perekonomian dimana peran dari Notaris PPAT yang cukup mempunyai andil besar dalam bergeraknya roda perekonomian di Indonesia. Era industri yang pesat dewasa ini membuat masyarakat memiliki daya saing yang cukup tinggi.

Untuk itu perlu adanya koreksi terlebih dahulu tentang paradigma masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia antara lain Notaris PPAT yang dinilai memiliki satuan tugas yang sama. Masyarakat saat ini menilai bahwa Notaris dan PPAT adalah suatu profesi dan tugas yang sama, terkadang masyarakat lebih mengenal profesi Notaris daripada PPAT. Bahkan profesi PPAT masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu mari kita simak perbedaan tugas dan fungsi dari kedua Profesi tersebut.

Notaris dan PPAT adalah suatu profesi dan jabatan yang berbeda namun dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang. Notaris adalah pejabat umum yang didelegasikan langsung oleh Negara dalam hal pembuatan akta otentik dan produk yang dihasilkan menjadi arsip Negara, begitu juga dengan PPAT. Akan tetapi terdapat banyak kewenangan yang membedakan kedua profesi ini.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum antara lain perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Contohnya adalah perbuatan hukum perjanjian yang berhubungan tentang pendirian badan usaha non badan hukum (UD, CV, Firma) dan badan hukum lainnya (PT, Yayasan dan Perkumpulan).

Kemudian Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), membuat surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmeking), membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ( copy collationee) serta melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat aslinya.

Sedangkan PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan suatu hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Akan tetapi kewenangan PPAT lebih sempit daripada Notaris, kewenangan PPAT dibatasi hanya dapat membuat 8 akta dalam bidang pertanahan saja, antara lain adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian harta bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Dari penjelasan di atas terlihat beberapa perbedaan kewenangan antara Notaris dan PPAT. Seringkali masyarakat mengira ketika mereka hendak mengurus urusan pertanahan maka mereka mendatangi Notaris, sekalipun Notaris dan PPAT dapat dijabat oleh seorang yang sama tetapi paradigma itu seharusnya sudah mulai diubah, karena kewenangan tersebut terdapat pada profesi PPAT. Contoh lain adalah masyarakat datang kepada Notaris PPAT untuk meminta dibuatkan sertipikat tanah, padahal kewenangan tersebut terdapat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana itu merupakan instansi sturktural Pemerintahan.

Dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan masyarakat hanya saja kita sendiri yang seyogyanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perbedaan fungsi dan kewenangan tersebut. Untuk itu dari opini ini maka kita sudah bisa mengubah paradigma dari kedua Profesi dan Jabatan Notaris dan PPAT tersebut. (red)

Penulis : SATRIO ABDILLAH., S.H., M.Kn
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Pelalawan, Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *