Wacana Provinsi Baru di Sumut, Apakah Menjamin Kesejahteraan Rakyat ?

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Wacana pemekaran Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi kembali mencuat akhir-akhir ini
Rencana pembentukan provinsi ini akan menggabungkan beberapa kabupaten kota di Sumut. Mulai dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal. Rencanya Kota Padangsidimpuan akan dijadikan sebagai ibukota provinsi.

DPRD Sumut pun bakal mengusulkan pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Menyikapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara Dadang Darmawan Pasaribu memberikan pandangan soal wacana tersebut. Dadang juga memberikan pandangan jika pemekaran itu terus dilanjutkan.

Bukan hal mudah untuk melakukan pemekaran. Apalagi jika alasannya juga tidak kuat.

Dadang pun mewanti-wanti. Jangan sampai wacana ini digulir karena bermuatan politis.

“Kalau mau pemekaran silahkan saja. Tapi jangan sampai hanya bancakan politik saja,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut tersebut
Pemekaran Sumut menjadi beberapa provinsi bukanlah hal baru. Beberapa tahun lalu, wacana Provinsi Tapanuli (Protap) pernah mencuat. Namun wacana itu kandas di tengah jalan.

Namun, kata Dadang, apakah pemekaran sudah bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

“Yang jadi soal adalah efektifitas pemerintah daerah. Dan janji setelah mekar kesejahteraan akan terwujud. Karena janji-janji itu belum terwujud dari daerah yang dimekarkan,” ungkapnya.

Untuk memekarkan satu daerah sudah pasti butuh dana yang tak sedikit. Pastinya, kata Dadang, dana ini akan debebankan pada anggaran negara.

Jarak ke ibukota yang jauh juga kurang tepat jika dijadikan alasan untuk pemekaran. Itu bisa diatasi dengan pemberian kewenangan kepada kabupaten untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Kalau pemerintah provinsi punya kemauan itu, untuk mendesentralisasi , jarak bukan lagi hambatan. Pelayanan publik bisa dilakukan tingkat pemerintah daerah,” ujarnya.

Dadang juga menjelaskan, pemekaran bakal menguras Sumber Daya Alam (SDA). Karena, paling tidak dalam satu provinsi akan terbentuk kota-kota baru. Dia meyakini ini menjadi tantangan yang sangat berat

“Lalu, kebutuhan keuangan yang digali dari potensi daerah juga sangat besar,” tukasnya.

Belum lagi, kata Dadang, soal Sumber Daya Manusia. Lalu soal sarana dan prasarana yang saat ini juga belum mumpuni. Ini jadi tantangan yang berat untuk pemekaran.

Jangan sampai, saat pemekaran berhasil SDM nya juga mengambil dari pemerintahan pusat atau pun provinsi lainnya.

“Kalau kita lihat, pemekaran saat ini justru bergantung ke pemerintah pusat. Pemekaran juga berarti tanggungjawab sampai tingkatan yang prima itu wajib,” pungkasnya.(goy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *