MEDANHEADLINES.COM – Apakah faktor yang paling menentukan seseorang sebagai Kepala Daerah? Apakah jejak rekam, program (visi-misi), moralitas/integritas pribadi/keluarga, prestasi, atau lainnya? Mengapa elit partai selalu bermanuver “aneh” yang tak lazim dicerna oleh pendukungnya sendiri? Mengapa banyak pengurus partai bahkan tak memahami “perilaku” partainya sendiri?
Jika kita melihat fakta dilapangan, ternyata terdapat “faktor lain” (the others) yang menentukan seseorang menjadi pemimpin di berbagai daerah. Adapun “faktor lain” (the others) adalah faktor uang, kedudukan/kesohoran, dan peluang kemenangan.
Faktor Uang
Politik liberal yang langsung perang melalui voting yang kita helat hari ini, telah membuat sistem regenerasi kepemimpinan kita saat ini menjadi mahal harganya. Semua partai langsung terampil gunakan kalkulator, untuk menghitung berapa biaya yang mereka butuhkan untuk menang.
Semua partai sudah sama-sama paham bahwa untuk ikut Pilkada setidaknya ada enam kebutuhan Pilkada yang membutuhkan uang secara mutlak yaitu, untuk membiayai saksi di TPS, untuk membiayai pengadaan alat-alat peraga, untuk membiayai “perahu”, untuk membiayai iklan/kampanye/pertemuan dengan pemilih, untuk “membeli” suara/memberi bingkisan pada pemilih pada hari-H, dan untuk biaya survey/konsultan.
Wajar jika saat ini semua partai tidak lagi melihat calon pemimpin rakyat dari sisi moral dan prestasi lainnya. Bermoral dan berprestasi sekalipun, pada gilirannya jika tak punya uang akan menjadi masalah dalam kontestasi. Berprestasi tentu baik, tapi jika tanpa uang prestasi kita pun bisa dilupakan orang. Jadi, biaya politik telah menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan calon pemimpin di Indonesia.
Apakah dampaknya? Jelas, politik kita hanya menjadi ajang kontestasi mereka yang berduit saja. Lambat laun kita akhirnya masuk terlalu dalam pada rezim plutokrasi, yaitu suatu negara yang dipimpin hanya oleh orang-orang kaya belaka. Meski demokrasi lazimnya memberi kebebasan kepada semua orang untuk memilih dan dipilih, namun dengan kemahalannya, membuat demokrasi “dibajak” segelintir orang. Sehingga, demokrasi hanya tinggal “prosedurnya” saja, tapi sudah kehilangan “substansinya” yang mutlak yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan menjaga ketertiban dunia.
Kedudukan
Calon kepala daerah tanpa kedudukan, jelas ibarat makan tanpa lauk. Kedudukan adalah sarana bagi manusia untuk menjadi pesohor politik. Saat ini semua orang selalu berfikir pentingnya kedudukan dalam kehidupan manusia. Sehingga mereka yang tak punya kedudukan tentu dipandang sebelah mata saja.
Bagi partai politik, memilih seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi menjadi alasan yang penting yang dipersyaratkan, selain uang dan kepentingan. Kita bisa saja makan tanpa lauk, tapi tentu tidak lezat. Begitu juga kedudukan, telah menjadi “kebutuhan” tersendiri bagi partai dalam menentukan calon. Dalam persepsi semua orang, mereka yang punya kedudukan jelas akan memiliki uang, sehingga kedudukan (jabatan) sangat menentukan dalam pilihan partai.
Mengapa kedudukan menjadi penting? Bagi masyarakat, saat ini mereka yang punya kedudukan, posisinya langsung ditempatkan ditempat atas. Betapapun kedudukan/jabatan itu di dapat dengan cara apa saja. Masyarakat hanya melihat kedudukan dari luar saja. Pandangan masyarakat hanyalah pandangan inderawi belaka, tidak sampai menembus yang “asali” (das ding ansich). Konstruksi sosial demikian tentu saja hasil dari rumusan akal manusia modern yang sudah berlangsung selama 500 tahun. Sehingga manusia hanya mampu melihat tampilan luar belaka.
Peluang
Dari berbagai data yang diperoleh dilapangan, semua partai berfikir untuk menang dalam Pilkada. Terlebih Pilkada tahun 2018 ini bersambungan dengan Pilpres 2019 yang menentukan masa depan Indonesia. Sehingga semua partai berlomba untuk menyusun strategi menang dalam Pilkada serentak. Bahkan, sebelum bertanding sudah banyak politik negatif yang dilancarkan antar kontestan. Tarik ulur pencalonan, cabut rekomendasi, dan menggantung kesempatan belakangan menjadi pemandangan yang mewarnai politik pilkada serentak 2018.
Intinya, semua partai mengintip peluang menang. Masalahnya Pilpres 2019, kemungkinan masih diwarnai dua calon kembali, yaitu Prabowo dan Jokowi. Sehingga skenario dalam mencari peluang menang akan dihubungkan dengan kedua calon Presiden tersebut. Ada partai yang sudah jelas-jelas akan mendukung Jokowi 2019 tentu saja akan menggunakan berbagai manuver untuk mendapatkan simpati pemilih Jokowi. Sebaliknya, partai pendukung Prabowo juga tak ketinggalan untuk meraih dukungan pemilih sebagai amunisi untuk Pilpres 2019.
Namun, demikian sebagian diantara partai yang ada, menganggap bahwa peluang yang sesungguhnya itu adalah ketika mesin partai mereka bergerak. Karena itu, bagi partai medioker mereka tak terlalu pusing dengan manuver partai-partai besar, sebab bagi mereka yang penting kader partai punya kesempatan untuk menggerakkan partainya secara gratis, sehingga kebugaran partai akan terjaga sampai tahun 2019. Justru, pada saat-saat terakhir pendaftaran saat ini partai-partai medioker telah menjadi penentu dalam pencalonan sehingga peluang mereka untuk menggerakan partai benar-benar akan terwujud.
Intinya bagi masing-masing partai, peluang tentu saja dibaca sesuai dengan kondisi partai mereka masing-masing. Karena itu bagi suatu partai, meraih peluang bisa saja dengan praktek dan cara yang tidak sama. Itu sebabnya koalisi partai pendukung Jokowi dan Prabowo di pusat, kadang tidak berhubungan dengan koalisi di daerah. Sebabnya, semua tindakan ukurannya adalah peluang dan kepentingan.
Penutup
Membaca politik yang tengah terjadi, jelas telah memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Namun sebesar apapun kekhawatiran itu, obatnya bisa dipastikan tidak ada dalam jangka pendek ini. Orang bijak mengatakan, jika sakitnya ada pada “ideologi” maka obatnya juga adalah “ideologi”, bukan prosedurnya yang diganti-ganti. Orang jahat, tentu saja sudah tak jamannya lagi disadarkan dengan penjara. Sebab penjara justru, saat ini menjadi rumah yang diidamkan bagi sebagian orang. Jadi, memperbaiki masalah yang substansial yang terjadi saat ini tentu saja mesti dilakukan dengan cara-cara yang juga menyentuh akar substansial itu sendiri yaitu penanaman nilai-nilai luhur yang substantif sebagaimana yang termaktub dalam sila-sila Pancasila.
Penulis : Dadang Darmawan, M.Si
Dosen FISIP USU
