MEDANHEADLINES.COM – Pilkada DKI dan Pembubaran Ormas HTI oleh Pemerintah pada tahun 2017 tampaknya menjadi klimaks menguatnya disharmoni sosial di Indonesia. Peristiwa politik dan hukum yang telah kehilangan pegangan nilai-nilai luhur tampaknya telah mempertegas adanya keterbelahan bangsa Indonesia secara identitas. Identitas yang alamiahnya merupakan cirikhas yang melekat pada manusia dan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang majemuk seperti identitas agama, suku, daerah dan warna kulit yang sejatinya merupakan kekayaan dan kekuataan, kini berubah menjadi ancaman serius.
Pemerintah dengan kelompok pengusungnya telah berubah posisi, yang semestinya ditengah kini menjadi satu kelompok identitas politik yang berlabel “kebangsaan” yang menggunakan simbol-simbol kebangsaan sebagai alat untuk berkuasa. Sementara kelompok diluar pemerintah menjadi satu kelompok tandingan (oposisi) yang menggunakan label “keagamaan”, yang juga sebagai identitas politik saingan pemerintah. Kedua identitas kini berupaya merebut dukungan sebanyaknya dari masyarakat dengan menyudutkan satu dengan yang lain.
Dalam kenyataan, kelompok agama, jelas-jelas telah merasa “kalah” dan “gagal” dalam perebutan tampuk Presiden RI pada Pilpres 2014 dimana Prabowo yang diusung kalah dari Jokowi. Namun, tahun 2017 kelompok agama justru berhasil memenangkan Pilkada DKI dimana Anies-Sandi berhasil mengalahkan Ahok-Djarot yang sangat terkenal dengan adanya isu “pelecehan surat al-Maidah” yang dilakukan Ahok.
Belakangan pemerintah membuat keputusan “membubarkan” ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan satu ormas yang berada di kubu oposisi dan berseberangan dengan pemerintah. Alasannya HTI bertentangan dengan Pancasila. Namun, bagi kelompok agama utamanya ormas-ormas Islam, pembubaran HTI justru dibaca sebagai bahagian upaya politik pemerintah melemahkan kelompok agama yang berseberangan dengan pemerintah. Bagi ormas Islam, suksesnya pemerintah membubarkan HTI hanyalah langkah “awal”, untuk mensasar kelompok saingan lainnya.
Menguatnya keterbelahan sosial inilah yang mengkhawatirkan banyak pihak saat ini. Banyak kalangan akhirnya bersuara baik dari kalangan perguruan tinggi hingga para budayawan dan juga masyarakat umum. Bagi mereka yang kritis dan miris, benturan politik yang menggunakan sentimen SARA diyakini hanya akan membawa Indonesia kejurang keterpurukan yang lebih mendalam. Tak ada pihak yang diuntungkan dalam kontestasi yang dilandasi sentimen SARA. Karena itu, berbagai pihak itu kemudian bersuara agar di dengar para pemangku kepentingan yang terlibat.
Namun apa lacur, the show must go on, kontestasi politik jalan terus, perebutan kekuasaan antar faksi besar yang sedang bertikai tak bisa dihentikan. Elit politik jauh lebih mementingkan berebut kuasa ketimbang mendengarkan “jerit tangis” akademisi maupun kaum budayawan beserta rakyat. Yang diperebutkan apalagi kalau bukan Pilkada di 171 daerah di Indonesia tahun 2018 dan kemudian disambung dengan perebutan kursi Legisltaif dan Presiden 2019. Bisa dipastikan pergantian tahun 2017 tidak akan membawa perubahan sikap dan makna apa-apa bagi kedua kubu, selain meneruskan pertarungan politik dalam Pilkada yang terus berlanjut hingga Pileg dan Pilpres serentak.
Akhirnya sebagaimana yang sudah disinyalir semua pihak, tahun 2018 hanyalah merupakan tahun politik belaka, dan tidak akan lebih jauh dari itu. Bangsa Indonesia kembali memasuki babak-babak krusial yang akan menentukan masa depan kebangsaan kita.
Dengan demikian, yang pasti adalah bahwa tahun 2018 hanyalah menambah usia satu tahun lagi bagi bangsa Indonesia melupakan niat untuk membangun mentalitas (akhlak) yang mestinya menjadi prioritas. Jelas saja, kita tidak akan bisa lagi membedakan mana tahun 2017, 2018, dan 2019, sebab semua tahun-tahun itu hanyalah berisi peristiwa politik dalam satu kesatuan tanpa putus, dan tanpa di dasari perubahan mentalitas yang dijiwai nilai-nilai luhur sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila.
