MEDANHEADLINES.COM – Sandiaga, ketika kampanye Pilgub DKI melontarkan janji, bahwa jika terpilih ia akan menerapkan kepemimpinan yang responsif (1). Sebagaimana dikutip CNN Indonesia, ia mengapresiasi kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan juga bertekad akan meningkatkan kualitas kerja ketika memimpin Jakarta nantinya, termasuk lebih responsif terhadap aspirasi warga ibu kota.
Pada kesempatan lain, Mendagri juga selalu mengingatkan kepada para kepala daerah pentingnya menjadi pemimpin yang responsif terhadap berbagai masalah yang muncul ditengah masyarakat maupun yang muncul ditengah-tengah jajarannya (birokrasi).
Intinya, bagi bangsa Indonesia hari ini dan ke depan, sangat dibutuhkan pemimpin yang responsif (cepat tanggap) dalam mensikapi berbagau masalah yang muncul, membuat keputusan dan bersedia menanggung resiko dari setiap kebijakannya.
Pemimpin Yang Responsif, Seberapa Penting?
Secara sederhana pemimpin yang responsif adalah pemimpin yang tanggap terhadap berbagai persoalan yang muncul ditengah warganya. Tidak sekedar tanggap semata, namun juga serius mencari jalan keluar, mengambil keputusan demi terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi warganya.
Kepemimpinan yang responsif adalah ciri kepemimpinan yang bertanggung jawab yang selalu mencari solusi dari berbagai masalah yang muncul, bukan pemimpin yang selalu menimbulkan masalah dan menambahi masalah yang sudah ada. Sudah selalu dinyatakan bahwa salah satu ciri kepemerintahan yang baik adalah responsif terhadap masalah yang ada. Senada dengan prinsip kepemerintahan yang baik tersebut, Sarwono Kusumaatmadja menegaskan bahwa salah satu ciri pemerintahan yang dinamis juga adalah pemerintahan yang responsif.
Apakah yang dapat kita nilai terhadap kepemimpinan Risma di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Dedy Mulyadi di Purwakarta yang saat ini menjadi sosok-sosok pemimpin daerah yang dikagumi? Selain mereka berhasil menjadi contoh sebagai pemimpin yang inovatif, dan mampu mengembangkan manajemen pemerintahan yang produktif, satu yang tak lepas dari kuncui sukses mereka adalah bahwa mereka semua responsif (cepat tanggap) terhadap berbagai masalah yang muncul dan membuat solusi atas masalah tersebut.
Karena itu, pemimpin yang cepat tangga, kini menjadi kebutuhan setiap daerah. Terlebih-lebih, ditengah-tengah saat ini sulitnya mencari sosok pemimpin yang responsif dan mau menanggung resiko. Setiap Pilkada, pasti akan menghasilkan pemimpin yang terpilih (output), namun banyak pemimpin yang terpilih justru bekerja seenaknya saja, tanpa mau berpeluh, dan tanpa mau menanggung beban resiko yang timbul. Intinya, banyak pemimpin saat ini yang terpilih, namun belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (outcomes).
Bagaimana Dengan Kepemimpinan Walikota Medan?
Setidaknya ada tiga momentum yang bisa dianggap krusial yang muncul ditengah Kepemimpinan Walikota Medan dalam waktu relatif singkat saat ini, yang dapat dijadikan alat ukur menilai kualitas responsifitas Walikota ataupun Pemko Medan. Dikatakan krusial, sebab momentum tersebut menjangkau banyak warga dan mendapat respon balik dari warga Kota Medan sendiri.
Apa saja tiga momentum itu? Pertama adalah kunjungan Jokowi ke Kota Medan dalam acara “ngunduh mantu”, kedua adalah ditetapkannya Kota Medan oleh TII sebagai Kota Terkorup dari 12 kota di Indonesia yang disurvey, dan ketiga adalah banjir yang baru saja melanda Kota Medan.
Terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi saat ngunduh mantu kemarin. Respon Walikota secara khusus maupun Pemko Medan secara umum, tampaknya bisa dikatakan positif. Setidaknya, penilaian tersebut muncul dari Presiden sendiri saat meninggalkan Medan yang memberikan apresiasi yang mendalam bagi warga Sumut utamanya Kota Medan.
Selama kunjungan Jokowi yang dapat dikatakan tidak sebentar (3 hari) suasana Kota cenderung kondusif, bersahabat, dan masyarakat menyambut sukacita perhelatan acara “ngunduh matu” kemarin. Banyak upaya yang dilakukan untuk “menyulap” Kota Medan agar menjadi jauh lebih dari kunjungan Jokowi sebelumnya. Apalagi saat kunjungan sebelumnya Presiden sendiri yang melontarkan kritik terhadap jalan-jalan kota Medan banyak yang berlobang.
Mungkin dengan kritik itu, Walikota merasa perlu berbenah sehingga pada saat “ngunduh mantu” kemarin adalah yang dibenahi disana-sini. Atau, tingkat kesulitan untuk merespon kebutuhan saat “ngunduh mantu” kemarin, tidak sulit-sulit amat. Karena itu merupakan pekerjaan yang sifatnya hanya tambal sulam, sehingga pengerjaannya tak perlu menjelimet.
Setidak, acara “ngunduh matu” dapat dikatakan sukses dan berjalan dengan baik. Presiden dan keluarga senang atas respon masyarakat dan sebaliknya masyarakat senang atas acar “ngunduh mantu” tersebut.
Bagaimana dengan penetapan Kota Medan sebagai Kota Terkorup? Sudah diberitakan sebelumnya bahkan ramai dibicarakan, bahwa Kota Medan ditetapkan sebagai Kota Terkorup di Indonesia, hasil dari penilaian TII 2017 dibawah Makasar, Bandung dan Semarang. Penilaian itu meliputi buruknya kondisi manufaktur, jasa, perdagangan, konstruksi, dan keuangan di Kota Medan dibandingkan 12 Kota lainnya yang disurvei TII di Indonesia.
Ketika berita itu muncul, sontak membuat respon netizen menjadi ramai, meramaikan jagad media sosial. Pengumuman survey TII tersebut, dalam sekejap saja sudah di reshare diberbagai media sosial hingga group-group terbatas seperti wa dan lainnya. Ribuan tanggapan hingga tulisan yang bernada keprihatinan, cemooh dan cacian muncul mewakili ekspresi kekecewaan warga netizen.
Ada netizen yang komen, “kalau gak korup bukan Medan namanya”. Ada juga yang komen, “sumut: semua urusan makai uang tunai”. Ada lagi yang komentar, “selamat buat pemko medan”. Ada lagi yang menanggapai di laman kaskus mengatakan ,” penuh ormas, penuh premanisme, penuh tindak kejahatan, penuh korupsi…patung yesus saja dikorupsi di sumut”. Dan tentu saja ada ribuan komentar lain yang bernada sinis.
Namun, sejauh ini respon resmi dari Pemko Medan belum kelihatan. Belum ada respon Walikota untuk menanggapi hasil survey TII tersebut. Begitu juga belum ada langkah-langkah konkrit yang bisa diambil untuk mengatasi masalah korupsi di dalam birokrasi sendiri.
Menanggapi korupsi tentu saja tidak semudah menanggapi kedatangan Jokowi dalam acara “ngunduh mantu kamarin”. Para filosof mengatakan bahwa kejahatan termasuk korupsi berawal justru sejak dari pikiran. Karena itu merespon korupsi mestilah dengan tindakan-tindakan yang mendasar, yang menjangkau ke dasar hati dan pikiran, yang dapat mengubah kesadaran seseorang dan pada akhirnya banyak orang. Wajar jika menghentikan korupsi tak akan bisa dengan menangkap malingnya saja, apalagi membuat pernyataan belaka.
Jangankan Walikota Medan, KPK saja jelas-jelas telah gagal dalam upaya mencegah (pencegahan) terhadap korupsi. KPK hanya berhasil dalam hal menindak, menangkap atau memenjarakan para koruptor. KPK masih jauh dari upaya pencegahan. Jika dilihat domainnya, “pencegahan” tentu saja memang bukan domain KPK.
Untuk mampu melakukan pencegahan, tentu dibutuhkan orang atau kelompok yang benar-benar berhati baja, sanggup untuk tidak mencuri dan berdusta, dan teruji keteladanannya. Dari mereka baru kemudian dilakukan upaya pembudyaan atau penanaman kepada berbagai pihak. Sebab korupsi tentu saja tak akan bisa diselesaikan oleh kaum hipokrit atau mereka yang berfikiran jahat.
Bisa dimengerti jika respon terhadap maraknya korupsi di Pemda-Pemda di Indonesia, baru sebatas pernyataan belaka. Lihat saja bagaimana Gubernur Jambi Zumi Zola menanggapi OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap anggota DPRD dan pejabat Pemda. Zola hanya membuat pernyataan bahwa dia tidak terlibat kasus tersebut. Jelas pernyataan itu membutuhkan penyidikan lebih lanjut. Menghentikan korupsi di Jambi, tentu saja tidak akan bisa dengan pernyataan belaka.
Terakhir, terkait dengan banjir yang melanda kota Medan kemarin. Bagaimana respon Walikota atau Pemko Medan? Seperti biasa jika diberbagai daerah di Kota Medan terendam banjir, warga Medan langsung naik ke jalan. Banyak ruas jalan menjadi macet. Suatu pemandangan yang sudah biasa terjadi di Kota Medan saat musim penghujan. Respon Pemko dan Walikota juga terus muncul, sebagian pejabat akan melakukan peninjauan disana-sini dan sebagian membuat pernyataan di pers untuk dikonsumsi publik.
Lantas apakah, hari esok, minggun depan, bulan depan atau tahun depan, Medan akan bebas banjir? Tentu saja tidak. Respon dalam konteks kebanjiran, selalu dijadikan upaya untuk meredam gejolak sosial dan hanya menyelesaikan masalah dipermukaan belaka. Tidak ada masalah yang benar-benar dapat diselesaikan secara permanen. Mengatasi banjir tentu saja bukan mudah dan punya waktu yang sebentar. Dibutuhkan sumber daya yang besar untuk mengatasi banjir di suatu Kota.
Sebaliknya, situasi masyarakat juga sangat-sangat permisif. Masyarakat suatu kota termasuk Kota Medan tentu sudah paham apa sebetulnya yang terjadi pada Kotanya. Masyarakat tentu saja tidak juga berharap yang melebihi, dari apa yang sudah mereka saksikan, yang serba penuh dengan keterbatasan. Karena itu, respon yang diharapkan masyarakat juga berjangka pendek, sebab berharap jangka panjang pasti hanyalah mimpi disiang bolong.
Penulis : Dadang Darmawan, M.Si
Dosen Fisip USU
