Penentang Perubahan

MEDANHEADLINES – Apakah logis, perubahan menuju yang lebih baik, justru ditentang banyak orang? Logiskah, di negeri subur nan makmur, terjadi krisis pangan? Mengapa para koruptor justru menentang KPK? Kalau bumi ini satu, tempat kuta tinggal bersama, mengapa mati-matian kita rusak? Kalau tau anak cucu kita bakalan hidup beribu generasi di belakang kita, mengapa kita babat semua hutan yang akan mendatangkan kesengsaraan bagi mereka? Mengapa kita sanggup menikmati harta yang bukan milik kita? Sudah tau bahwa tindakan yang kita lakukan “jahat”, mengapa dengan senang hati kita pertahankan, dan kita katakana itu baik?

Inti pertanyaan kita adalah, ditengah irrasionalitas yang ada mengapa banyak orang (individu) atau orang banyak (kelompok/bangsa) menentang Perubahan?

Studi yang dilakukan Likert (1967) menjawab bahwa setidaknya ada beberapa alasan mengapa individu (juga kelompok) menentang perubahan, yaitu mulai dari terkait kepentingan pribadi, tidak mendalamnya makna perubahan yang dimaksud, perubahan dianggap sebagai ancaman, dan penolakan terhadap pihak yang menginisiasi. Semua itu dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultur mereka yang menyangkut kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi yang merupakan bahan dasar yang menyusun persepsi mereka.

Pertama, terkait kepentingan pribadi (selektif).

Mereka yang menentang perubahan, ternyata disebabkan atas persepsi kepentingan pribadi/individual mereka yang tidak memandang kepentingan bersama/kelompok. Banyak orang disekitar kita takut perubahan karena akan merugikan dan menyengserakan dirinya, tanpa melihat jangka panjang yang menguntungkan kelompok, organisasi atau bangsa yang lebih besar.

Logika pribadi ini bisa dilihat pada perilaku kejahatan banyak orang, yang tetap saja melakukan pembalakan hutan secara illegal karena menguntungkan dirinya, meskipun itu membawa kesengsaraan bagi bangsanya. Atau, seorang pejabat pimpinan pelabuhan, menolak perubahan sistem yang lebih terbuka dan bebas korupsi, karena hal itu akan menyengserakan dirinya dan keluarganya yang selama ini hidup dari hasil kejahatan tersebut, tanpa memandang dampak positifnya bagi bangsa Indonesia di masa depan. Orang-orang seperti jelas-jelas telah menempatkan kepentingan dirinya diatas seluruh kepentingan bangsa juga agama.

Kedua, terkait dengan minimnya informasi.

Jika perubahan tidak ada penjelasan yang cukup menjiwai alias tidak tersosialisasi dengan baik, banyak orang memandang perubahan hanyalah upaya buruk dan sesat dari sipelakunya, yang hanya akan mengancam dan berdampak buruk bagi mereka.

Jika Program Pembinaan Pancasila melalui UKP-PIP, yang sedang dirancang Pemerintah saat ini, tidak mampu dijelaskan secara baik/mendalam kepada masyarakat maka pasti masyarakat akan menolaknya. Pada sebagian masyarakat, Pancasila justru kelihatan sebagai ancaman akan kepercayaan yang mereka yakini yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Padahal Pancasila sudah merupakan consensus bersama seluruh elemen bangsa yang ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka.

Tanpa Pancasila (consensus bersama) bangsa Indonesia pasti akan berserak alias bubar menurut Yudhi Latief, sebabnya Pancasila adalah tali pengikat kemajemukan yang melekat di tubuh bangsa Indonesia agar tidak bercerai berai. Tanpa Pancasila kita seperti menguraikan kembali simpul tali pengikat yang telah kita buat.

Sayangnya, Pancasila selama ini tidak pernah disosialisasikan dengan baik dan benar. Sebab mereka yang melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pancasila kepada masyarakat, justru perilaku mereka bertentangan dengan nilai Pancasila. Akibatnya, masyarakat tidak percaya dan hanya menganggap sosialisasi sebatas alat politis, dan “banyolan” belaka.

Sosialsasi informasi terkait tentang perubahan sikap dan mental tentu tidak bertumpu pada “materi” yang bisa dengan seenaknya dilemparkan atau dimuntahkan begitu saja dan berharap masyarakat yang mendengar kemudian menelannya menjadi obat. Sosialisasi informasi tentu saja menyangkut sipemateri, apakah sipemateri itu telah melakukan apa yang dia katakana itu atau tidak. Kalau sipemateri diketahui sebagai seorang “munafik” yang muncul pasti antipasti alias penolakan. Tanpa sosialisasi yang “pantas” dan “layak” setiap perubahan adalah ancaman bagi masyarakat.

Ketiga, terkait dengan dampak buruk yang akan terjadi.

Sebagian orang merasa nyaman dengan situasi yang mapan dan tenang yang sedang berjalan akan menganggap setiap perubahan hanyalah ancaman yang akan “membunuh” mereka.

Kemapanan adalah suatu sikap mental, dimana seseorang merasa nikmat berada dalam suasana, sistem, aturan main yang ada, dan menginginkan agar suasana tersebut bertahan selama mungkin. Seiring waktu, suasana, sistem yang diyakini benar tersebut ternyata sudah tak mampu menjawab kebutuhan yang muncul, namun mereka yang menikmatinya tetap merasa bahwa sistem tersebut sudah berjalan baik. Akibatnya, muncul upaya pendobrakan terhadap sistem yang tak lagi adapatif tersebut, namun mendapat halangan dari mereka yang sudah menikmatinya sedemikian lama.

Dalam konteks sosial, dogma-dogma dan kebenaran absolut, yang mengkungkung dan membelenggu pemahaman atau kesadaran suatu masyarakat, dipercayai sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang terjadi pada era kegelapan di Eropa. Mereka yang dogmatis kerap melihat perubahan sebagai ancaman yang datang dari musuh. Setiap perubahan dipandang streotype yang buruk, dan mesti dilawan. Pandangan streotype selalu dijadikan rumus penikmat statusquo mencap dan mengolok-olok kelompok perubahan disebabkan terusiknya kemapanan mereka.

Apa yang dilakukan Rezim Orba Soeharto ketika memberangus dengan keji gerakan mahasiswa’98, adalah contoh nyata pandangan streotype oleh rezim statusquo. Aparatus Orba (pejabat/militer) mencap kelompok mahasiswa inkonstitusionil, merongrong kekuasaan yang syah, ditengah-tengah perlakuan rezim Orba selama 32 tahun yang menindas rakyat. Pemerintah tetap kampanye sebagai yang paling benar, dan tidak menggubris semua tuntutan demonstran.

Berbagai kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila (ekonomi/kapitalistik-sentralistik, politik/depolitisasi-militerisasi) bukan dianggap masalah oleh Pemerintah. Mereka yang menentangnyalah yang bersalah. Semua yang keluar dari Pemerintah adalah Pancasilais dan benar sementara yang keluar dari demostran adalah salah dan anti Pancasila.

Rezim tak lagi taat pada kaedah pokok/konsensus (Pancasila) sebagai panduan dalam berfikir maupun bertindak. Kaedah pokok sebagai acuan masyarakat dan pemerintah dalam bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, merupakan suatu peta jalan (roadmap) petunjuk dan penuntun masyarakat dalam berjalan menyusuri kehidupannya, telah diacuhkan.

Pada era Eropa berada pada zaman Skholastik, muncul kemudian rezim Raja dan Ulama/Pemuka Agama di tampuk kekuasaan. Namun seiring dengan waktu Raja/Ulama di Eropa menjadi musuh rakyat karena menindas dan membelenggu rakyat atas nama Tuhan. Berikutnya, era Raja/Ulama kemudian ditumbangkan oleh kelompok pembaharu yang mengandalkan kekuatan rasio manusia dan membebaskan manusia dari kungkungan dogma/ulama/raja. Manusia kemudian masuk pada zaman modernisasi yang ditopang oleh pemikiran rasional/positivis. Namun lambat laun pemikiran modernis yang positivis juga gagal mewujdukan kabahagiaan bagi manusia, kemudian berubah menjadi era post-modernisasi dimana kekuatan multikultur muncul menegasikan kekuatan universal dogmatic rasialis. Namun pemikiran post-modernisme juga gagal, dan secara perlahan muncul gerakan populisme ultranasionalisme, yang juga tak diketahui sampai kapan akan sukses.

Intinya, bagi mereka yang mapan, mereka sangat berkeinginan suasana yang mereka nikmati tidak akan berubah selamanya, sungguhpun banyak orang mendapat malapetaka akibat suasana itu. Dengan mental seperti itulah semua sejarah orang mapan/statusquo ditumbangkan oleh rakyat dan dihinakan oleh sejarah.

Keempat, menolak pihak yang melakukan perubahan.

Banyak orang menolak perubahan, ternyata bukan karena perubahan itu tidak logis, akan tetapi penolakan terjadi karena alasan tidak bisa menerima sipelaku perubahan tersebut. Banyak pelaku perubahan datang dengan gagasan dan deklarasi yang kadang tidak masuk akal bagi banyak orang atau bahkan “gila”.

Ketika Jokowi datang ke Jakarta sebagai Gubernur, banyak pihak yang tak bisa menerima dirinya yang dianggap tidak cakap dan belum punya pengalaman. Namun gebrakannya benar-benar nyata dan malahan mengundang simpati banyak orang.

Puncaknya, Jokowi bahkan dicalonkan sebagai Presiden dan akhirnya terpilih. Jusuf Kalla sebagai wakilnya pun justru adalah orang yang pada awalnya menentangnya sebagai calon Presiden. Artinya, orang-orang sederhana, dan bukan berasal dari kelompok elite kerap dipandang sebelah mata, ketika mereka pada akhirnya memimpin perubahan yang radikal ditengah masyarakatnya. Banyak pihak yang merasa besar kepala selalu bergumam, “mengapa tidak kami yang melakukannya?”.

Penulis : Dadang Darmawan M,Si

Dosen FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.