MEDANHEADLINES – Apa dan Siapakah kelompok HTI itu? Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat Internasional yang ada dipuluhan negara di dunia, yang bertujuan menawarkan dan menegakkan Khilafah di dunia termasuk di Indonesia.
HTI tegas menyebut bahwa sistem Liberalisme/Kapitalisme adalah sistem yang menjadi sumber masalah suatu bangsa, sehingga wajar untuk diganti. Dan sebagai gantinya HTI menawarkan sistem Khilafah sebagaimana yang pernah dipraktekkan masa Rasulullah dahulu.
Sampai disitu, masyarakat dan Pemerintah RI bertanya, dengan cara apa HTI memperjuangkan gagasan pendirian Khilafah tersebut? Apakah dalam mendirikan Khilafah itu, HTI akan mengganti sistem Pancasila yang kita anut? Jika HTI berjuang menegakkan Khilafah dengan cara diluar sistem yang berlaku saat ini, maka jelas tindakan itu telah melanggar hukum, sehingga wajar bagi pemerintah untuk membubarkannya.
Masalahnya
Masalahnya, pemerintah Republik Indonesia yang berdasar Pancasila yang hendak memberangus Ormas yang dianggap bermasalah, sebetulnya juga bermasalah. Dimana masalahnya?
Pemerintah juga tidak mampu menunjukkan bahwa mereka juga sudah berdiri diatas nilai-nilai Pancasila. Semua tahu, banyak kebijakan/peraturan/hukum di buat justru bertentangan dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadaban, Semangat Kebangsaan, Kebijaksanaan, Kerakyatan maupun Keadilan. Semua tahu, Pemerintah juga tidak secara tegas berdiri tegak diatas Pancasila sehingga dengan gagah berani dan tegas menolak semua ideologi asing apakah itu Islam Radikal, Liberalisme maupun Komunisme.
Semua tahu, memberangus Islam Radikal dan Komunisme memang sudah “mainan” dan program Pemerintah sejak dahulu kala, baik sebelum maupun setelah merdeka. Namun yang tak pernah tegas dilakukan adalah menolak Liberalisme-Kapitalisme Global, yang berpraktek melalui berlakunya sistem ekonomi pasar bebas dan berlakunya sistem politik melalui demokrasi liberal.
Situasi inilah yang membuat Pemerintah terkesan ambigu dalam berdiri dan bertindak. Dihadapan ideologi Liberal-Kapitalisme yang mencengkeram kuat dunia saat ini, semua negara di dunia termasuk Indonesia, menjadi gamang bahkan menghindar untuk bersikap tegas dalam menolaknya. Sehingga sasaran empuk yang menjadi terdakwa dari kisruh sosial selalu ditimpakan pada gerakan Komunisme dan gerakan Islam Radikal.
Belum pernah ada, keluar dari mulut pemerintah bahwa masalah yang terjadi di tengah bangsa ini adalah disebabkan karena ideologi Liberalisme-Kapitalisme Global yang telah mengintervensi Indonesia baik dalam bentuk Nilai maupun Sistem. Belum pernah ada pernyataan tegas dari Pemerintah bahwa saatnya Indonesia kembali kepada ideologi Pancasila yang merupakan konsensus bangsa dengan menolak semua ideologi asing.
Sebagai bangsa kita merindukan Pemerintah bersikap tegas dan jelas untuk memposisikan Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Masyarakat merindukan bagaimana Nilai Pancasila-lah satu-satunya Nilai yang menjiwai segala sendi kehidupan rakyat mulai dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum, Pendidikan, Budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
Sebagaimana yang selalu disinggung Ki Hadjar Dewantara, kita belum pernah sekalipun “menjadi” bangsa Indonesia. Kita belum pernah sekalipun secara sungguh-sungguh mau memahami apa itu makna yang terkandung dalam Pancasila dan menjiwainya. Kita belum pernah “menjadi” benar-benar bersatu dan menyatu sebagai saudara seperjalanan. Kita tak lebih sebagai manusia yang kata Muchtar Loebis sebagai manusia munafik yang ada di tengah masyarakat.
Ketegasan
Jika banyak kelompok masyarakat saat ini setuju dengan sikap tegas Pemerintah dalam membubarkan Ormas Radikal yang diduga akan memecah persatuan bangsa, maka mestinya Pemerintah juga tegas bersikap membubarkan Ormas yang berpaham dan berpraktek Liberalisme-Kapitalisme.
Berpaham Liberalisme-Kapitalisme maksudnya Ormas-Ormas yang hanya menomorsatukan kepentingan dirinya dan keluarga ataupun kelompoknya semata. Semua Ormas yang bertindak hanya menguras kekayaan alam bangsa ini tanpa bertindak melestarikan alam jelas adalah berpaham yang bertentangan dengan Pancasila. Bukankah banyak Ormas bahkan Partai didirikan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka semata? Bukankah paham itu sebagai wujud anti Pancasila?
Masalah selanjutnya, pemerintah memandang suatu Ormas benar dan baik hanya karena Ormas tersebut tak memiliki pandangan kritis terhadapa Pemerintah. Ormas yang manut meski perbuatannya membuat resah di masyarakat justru dianggap tak bermasalah. Sementara Ormas yang selalu mengkritisi meski perbuatannya tidak melenceng justru dianggap sumber masalah.
Itu sebabnya kita butuh ketegasan. Ketegasan maksudnya, sikap Pemerintah tidak mendua terkait dengan Ideologi. Tanpa keteguhan dalam bersikap, dengan menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya sistem yang mesti dianut di Indonesia, maka Pemerintah sama saja dengan melestarikan masalah yang ada.
Kita semua mencintai bangsa tempat tumpah darah kita sendiri, tempat dimana keringat, darah dan airmata kita menyatu dengan alamnya yang luar biasa. Suatu bangsa dimana melalui Alamnya yang terhampar kita diberi kehidupan dan penghidupan di dalamnya. Karena itu, kita semua menginginkan kita dapat hidup dengan damai dan sejahtera (tototentram kertaraharja, gemah ripah lohjinawi). Mestinya Pemerintahlah yang berperan mewujudkannya.
Namun nyatanya, suasana tentram dan damai itulah yang tidak pernah kita temukan dan peroleh sungguhpun kita telah merdeka selama lebih dari 70 tahun. Justru bangsa-bangsa asing yang berpesta pora mengeruk kekayaan negeri yang kita cintai ini, dan sekaligus menguras tenaga kita. Bangsa-bangsa asinglah yang menikmati ketentraman dan kedamaian dari bumi kita ini, dan menjadikan kita hanyalah sekedar budak upahan. Apakah Pemerintah sadar akan hal ini?
Jadi, Radikalisme itu bukan dipicu oleh kemiskinan sebagaimana tuduhan banyak sosiolog, antropolog dan gurubesar lainnya. Lebih mendalam daripada itu kekecewaan yang berujung pada pemberontakan terhadap sistem yang berlaku, pemicu utamanya justru pada ketiadaan Ideologi.
Mau dibawa kemana sesungguhnya Pancasila sebagai konsensus bersama kita ini? Hanya orang bodohlah yang mau dibawaj kejurang kematian. Karena itulah, masyarakat bereaksi dan menentang “jalannya” roda bangsa ini yang mengarah ke jurang yang dalam.
Ingat saja kata Bung Karno, tanpa menegaskan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia hanyalah menjadi kuli bangsa-bangsa lain. Tanpa Pancasila semua ideolog mengatakan bahwa suatu bangsa sesungguhnya telah mati. Berdasar kata Bung Karno itu, kita sebetulnya telah mati. Tanpa ideologi kita sudah ajal.
Semua orang, tentu saja setuju dengan sikap tegas Pemerintah menindak Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi, namun sikap itu mestinya diberlakukan terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Jadi, kita dulu yang menjadi contoh pelaksana Nilai Pancasila yang murni dan konsekuen baru kemudian kita terapkan pada organisasi yang lain.
Rakyat menunggu dan menanti-nanti Pemerintah yang akan benar-benar sejati menerapkan Pancasila. Sebagaimana kata Bung Karno, kita dari dahulu menanti-nanti seorang Ratu Adil yang akan bertindak tegas dengan pedang keadilannya yang akan membawa kebahagian bagi rakyat semesta Nusantara bahkan dunia.
Penulis: Dadang Darmawan, M.Si
Dosen FISIP USU
