Politik Untuk Politik

MEDANHEADLINES – Identitas kelompok (agama, suku, dan kedaerahan) yang sejak era otonomi telah di introdusir, jelas semakin meningkat pemanfaatannya dalam Pilkada DKI yang menjadi trendsetter di Indonesia. Kubu-kubu politik memang sedang dalam orientasi politik praktis yang kental dalam upaya merebut kekuasaan sebagai orientasi yang utama. Setiap kubu berupaya menggiring pemilih dengan opini tertentu dengan harapan dapat membelah pemilih/masyarakat berdasarkan kesamaan identitas.

Orientasi terhadap program, jejak rekam dan perbuatan perlahan disingkirkan dan dirubah menjadi sekedar orientasi kekuasaan. Masing-masing pihak/kubu percaya bahwa politik identitas masih menjadi cara efektif untuk mempengaruhi massa pemilih dalam Pilkada. Dampak negatifnya, semakin kuatnya para pihak mendorong isu berdasarkan identitas, maka akan membuat politik kebangsaan yang berkualitas dan beradab akan semakin defisit dan tergerus.

Setidaknya dalam Pilkada DKI muncul isu-isu yang coba “disuntikkan” ke dalam kesadaran pemilih terkait dengan kebencian terhadap China, kebencian terhadap Arab, kebencian terhadap Komunis, dan kebencian terhadap mereka yang tak satu pemahaman (saling mengkafirkan). Di dinding media sosial kini tiada hari tanpa ujaran kebencian terhadap kelompok yang berseberangan, ujaran “mengkafirkan” pada mereka yang tidak sepandangan dalam konteks agama, dan berbagai ujaran ancaman terhadap mereka yang berseberangan. Ujaran-ujaran dan logika berfikir yang menjurus “aneh dan sesat” yang selama ini tak pernah terpikirkan, kini justru muncul mewarnai logika berfikir masyarakat terutama menjelang putaran kedua Pilkada DKI.

Anehnya, dalam konteks Pilkada DKI baik secara fisik dan psikis kini muncul dua pihak “asing” dan sama-sama “non-pribumi” yang sebetulnya bergerak secara diametral yaitu munculnya peran para Habaib yang berasal dari suku-bangsa Arab dan munculnya peran etnis China. Tanpa di duga kedua suku-bangsa “non-pribumi” tersebut kini justru tampil sebagai calon yang saling berhadapan dalam putaran kedua Pilkada DKI yang direpresentasikan oleh sosok Ahok (China) dan Anies Baswedan (Arab). Para pendukung kedua kubu bahkan tanpa sengaja ataupun  tidak, sudah memunculkan sikap dan opini-opini kebencian terhadap “anti China” dan juga “anti Arab”. Tujuannya apalagi kalau bukan sekedar untuk mengharap suara pemilih.

Politik untuk Politik

Sangatlah miris melihat bangunan kebangsaan kita yang sudah lama digagas kemudian diruntuhkan hanya untuk tujuan politik kekuasaan belaka. Meski DKI dan Indonesia “strategis”, namun berfikir hanya demi kelompok dan diluar kerangka kebangsaan dan kekeluargaan adalah penistaan yang sesungguhnya terhadap Pancasila. Siapapun kelompoknya, siapapun penguasanya, adalah tidak pantas menyingkirkan bangsa Indonesia  selaku pewaris nilai-budaya dan alam Nusantara yang syah hanya demi tujuan kelompok semata.

Pernahkah kita berfikir, apakah yang akan terjadi jika para pendiri bangsa ini dulunya hanya berfikir demi perut atau demi kekuasaannya belaka? Jika kita paham sejarah, kita pasti akan mengerti, kalau para pendiri bangsa hanya berfikir akan kelompoknya masing-masing (nasionalis untuk nasionalis, Islam untuk Islam, sosialis untuk sosialis, Kristen untuk Kristen, Hindu untuk Hindu, Budha untuk Budha) maka, sudah tentulah bangsa Indonesia tidak akan pernah lahir, tentulah Belanda akan “pestapora” menjajah Nusantara, tentulah tidak akan pernah ada kesatuan antar bangsa-bangsa Nusantara.

Mengapa kita rentan perpepacahan? Mengapa Belanda cukup sukses menerapkan strategi “devide et impera”? Tidak lain, karena bangsa-bangsa Nusantara sejak dahulu kala, adalah bangsa-bangsa yang berbeda baik dari segi agama, adat-kebiasaan dan daerahnya. Perbedaan suku, agama, adat dan dipisahkannya dengan lautan membuat potensi konflik pecah-belah yang luar biasa sejak dahulu kala. Itu sebabnya para pemuka babngsa sejak dahulu kala, maupun para bijak bestari selalu menjadikan lautan Nusantara bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu.

Jadi, adanya potensi ancaman maupun perpecahan akibat sentimen kelompok yang muncul hari ini, tentu saja adalah pengulangan tragedi yang sama yangsudah terjadi sejak ribuan tahun yang silam. Bukan saat ini saja sentimen agama menjadi pemicu konflik. Konflik antara Hindhu dan Budha sudah terjadi sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang silam. Dari sejarahlah kita belajar bagaimana orang-orang bijak terdahulu dengan kearifan dan kebijaksanaan mereka mencari solusi menyelesaikan masalah perbedaan tersebut. Kemerdekaan dan “menjadi bangsa Indonesia” tentu saja adalah fakta bagaimana solusi bersatu dan bersama dapat terwujud.

Sebab-sebab apakah kita pecah-belah? Sudah sangat jelas dan gamblang yang membuat kita bersatu adalah adanya ketaatan kita pada ideologi bersama hasil konsensus yang dilahirkan bersama. Sebaliknya, yang membuat kita pecah-belah adalah hasil dari pengkhianatan kita terhadap ideologi bersama itu sendiri. Pendeknya, yang menyatukan kita adalah ketaatan kita pada Pancasila sementara yang memporak-porandakan kita adalah pengkhianatan kita terhadap Pancasila. Intinya, setiap ada upaya untuk menyingkirkan Pancasila dalam khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara maka setiap itu pula gejolak akan terus muncul.

Kita tentu saja tidak bisa dengan seenaknya berfikir dan bertindak serta membuat hukum dengan mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak bisa dengan seenaknya memasukkan nilai-nilai yang kita impor dari luar, baik itu liberalisme, sosialisme, komunisme, ataupun agamisme. Semua pondasi hukum dan gerak langkah bangsa Indonesia mestinya adalah Pancasila, sebab Pancasila adalah selaku “pandangan hidup” sekaligus sebagai dasar negara. Celakanya pada hal-hal yang sifatnya prinsipil seperti ini kita justru lupa dan dengan enteng mengabaikannya.

Ternyata dengan alasan kekuasaan dan kesenangan duniawi, banyak pihak bahkan para pemimpin yang mengabaikan hal-hal yang sifatnya prinsipil/ideologi. Kekuasaan tentu saja tidak bisa kita pacu dengan mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Terlebih kekuasaan tentu saja tidak bisa bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika masing-masing kelompok merasa paling benar dan mengabikan kelompok lainnya, maka pasti yang muncul adalah perpecahan.

Masalah kita saat ini tentu saja bukan diselesaikan dengan kekuasaan. Lihat saja, jika kekuasaan mampu menyelesaikan masalah, mestinya dengan berkali-kali Pemilukada maupun Pilpres masalah bangsa Indonesia akan selesai. Namun, kenyataan membuktikan tidak demikian. Semakin Pilkada/Pilpres di helat semakin muncul berbagai masalah. Adalah fakta, siapapun yang berkuasa ternyata perbuatannya sama saja, sama-sama merusaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masalah kita saat ini adalah masalah ideologi. Masalah ideolgi maksudnya, bukan ideologi Pancasilanya yang bermasalah, namun pemahaman dan praktek Pancasila itu yang tidak pernah kita pahami dan praktekkan. Jadi, meski kita negara berdasarka Pancasila namun sebagian besar diantara kita tidak memahami Pancasila dan tidak juga mengaplikasikannya. Kita justru asyik mengaplikasikan idelogi lain, atau ideologi asing dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya, kekuasaan bukanlah suatu mesin/manajemen yang tujuannya hanya memproduksi pemimpin secara berkala belaka. Sistem kekuasaan mestinya adalah produk ideologi, hasil dari sistem nilai-nilai luhur yang kita anut. Contoh, bagi negara-negara yang bersandar pada sistem nilai liberal (liberalisme) maka sistem politiknya adalah sistem demokrasi yang diejawantahkan dalam bentuk Pemilu. Jadi pemilu adalah sistem yang memang didesain untuk menjawab kebutuhan nilai-nilai luhur liberal yaitu nilai-nilai individual, kebebasan, subjektif, dan persaingan (pilihan).

Sementara bangsa-bangsa Nusantara adalah bangsa-bangsa yang bersandar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sejak dahulu-dahulu kala. Artinya bangsa-bangsa yang ber-Tuhan akan memposisikan dirinya selaku hamba Tuhan dan akan memposisikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat pengabdian. Bangsa yang ber-Tuhan jelas adalah bangsa yang sangat mentaati perintah dan larangan Tuhan termasuk dalam kehidupan politik.

Dalam kehidupan politik/kekuasaan mereka yang menjadi Pimpinan adalah mereka yang paling luhur, paling taat, paling bertaqwa kepada Tuhan yang biasanya dipilih oleh para orang-orang bijak. Kekuasaan cukup diserahkan kepada orang-orang bijak tanpa campur tangan masyarakat biasa. Mekanisme seperti ini masih dapat dilihat dalam kehidupan suku badui, maupun suku-suku asli di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Papua. Karena dasar kepemimpinan adalah ketaatan maka tak pernah ada pemilukada/pemilihan bebas sebagaimana yang kita kenal saat ini.

Karena sistem politik adalah hasil dari ideologi/sistem nilai yang dianut suatu masyarakat maka hasil dari kekuasaan (produk kekuasaan) adalah menjalankan atau mempraktekkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa ataupun bermasyarakat. Sehingga, soerang pemimpin dalam bekerja adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua program kepada masyarakat dengan demikian adalah program yang sesuai dengan perintah dan larangan Tuhan.

Program yang  sesuai dengan perintah dan larangan “yang luhur” pasti akan menghasilkan kehidupan yang aman, damai, sentosa dan tentu saja mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat secara bersama-sama. Suasana inilah yang senantiasa muncul dalam kehidupan bangsa-bangsa di Nusantara pada awalnya yang kini sudah punah dalam kehidupan sosial kita. Mekanisme adat-istiadat dalam kehidupan kebangsaan kita hanya sekedar tontonan dan penampilan belaka tanpa memiliki “ruh” atau spirit yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan ini jelas yang mesti kita bangun terlebih dahulu adalah tatanan nilai-nilai luhur (ideologi) dalam sanubari kita sebagai bangsa Indonesia. Membangun infrastrutur penting, namun jauh lebih penting jika kita membangun nilai-nilai luhur kita terlebih dahulu. Bukankah pesan membangun nilai, membangun jiwa bangsa kita terlebih dahulu, sudah ribuan kali di ulang-ulang dalam setiap kali kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya? Hanya orang yang tuli mata hatinya dan tuli jiwanya sajalah yang tak mendengar pesan luhur tersebut.

Penulis: Dadang Darmawan, M.Si
Dosen FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.