BAU BUSUK PERGANTIAN KETUA DPR

MEDANHEADLINES, – saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi dan seluruh anggota DPR Republik Indonesia di mana melalui rapat paripurna dewan telah menetapkan saya kembali sebagai ketua DPR Republik Indonesia, …saya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai bukti untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini.

Demikian penggalan pidato Ketua DPR yang baru Setya Novanto (Rabu, 30/11/16), yang untuk kedua kalinya dipilih kembali. Setia Novanto (Setnov) dengan mulus menggantikan Ade Komaruddin (Akom), tanpa banyak pertentangan yang berarti, baik di internal Golkar maupun di eksternalnya.

Jika melihat respon warga dunia maya, jelas juga menunjukkan respon minim meskipun ada juga beberapa status yang tetap kritis. Ada status yang jelas-jelas ‘mencela’ pergantian yang aneh dan menjungkirbalikkan akal sehat tersebut. Ada juga yang datang dengan status bertanya-tanya, mengapa pergantian ini cenderung ‘dimaklumi’ partai, aktivis, akademisi yang yang pada teriak saat meminta Setya Novanto kemarin mundur?

Dan terakhir ada juga yang mencoba menyingkap selubung yang lebih dalam, apakah pergantian ini berhubung kait dengan konsolidasi partai pendukung pemerintah menghadapi situasi yang panas saat ini sekaligus apakah Setia Novanto sedang naik daun karena Trump menang? Mungkin ada pentingnya merespon gugatan pemikiran warga dumay tersebut.

Keduanya Bermasalah

Kalau kita timbang manakah yang terbaik diantara Akom dengan Setnov. Mungkin jawaban yang moderat adalah, keduanya sama bermasalahnya. Keduanya jelas punya masalah etika di MKD DPR. Akom jelas punya masalah yang serius di MKD bahkan MKD telah menjatuhkan sangsi akumulatif terkait dua kasus etika yang menjerat Akom yaitu terkait persetujuan rapat 9 BUMN dengan Komisi IX tanpa sepengetahuan Komisi VI, dan terkait mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan. Jelas Akom juga Ketua bermasalah. Begitu juga Setnov punya masalah etika di MKD terkait dengan permintaan saham kepada manajemen Freeport yang dikenal dengan kasus ‘papa minta saham’. Jelas semua orang pada saat itu sungguh marah terhadap Setnov.

Namun dalam hal ‘goreng-menggoreng’ masalah, petinggi Golkar jelas ahlinya. DPP Golkar tentu saja sudah teruji dalam menghadapi dinamika internal/eksternal politik yang begitu tidak terprediksi. Lihat saja bagaimana cara pengamanan secara internal, mereka dengan cepat ‘mengamankan’ ical, begitu juga Akbar, tak ketinggalan Akom sendiri. Dalam hitungan waktu ketiganya bisa menerima pergantian tersebut. Bahkan Akom membuat konferensi pers untuk memastikan bahwa pergantian itu pasti mulus dan siap ditempatkan di ‘tempat’ yang baru.

Lihat juga bagaimana mengamankan eskternal partai. Selain Setnov sudah ketemu dengan Jokowi, kontak-kontak komunikasi dengan semua unsur pimpinan DPR dan partai-partai di DPR juga terbilang mulus. Hampir tidak ada masalah yang berarti. Bahkan sambutan setiap fraksi dalam paripurna DPR cenderung basa-basi dan justru terbilang ‘tutup mata’ dalam menerima Setnov kembali. Mungkin ‘kesalahan’ Akom juga membuat para anggota DPR seolah tak memiliki pilihan selain menyerahkan saja kepada Golkar.

Untuk urusan publik, tak ketinggalan Nurdin Halid dengan percaya diri menyampaikan bahwa pergantian Akom ke Setnov adalah sesuai hukum yang berlaku, terlebih sebagai upaya mengembalikan marwah Setnov yang meski diputus bersalah oleh MKD DPR namun sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Setnov dinyatakan tidak bersalah. Mereka jelas berpegangan pada keputusan MK yang seolah-olah membatalkan keputusan BK DPR.

Nurdin beralasan, bahwa tidak ada jalan lain untuk merehabilitasi nama baik Setnov kecuali dengan mengembalikannya kembali sebagai Ketua DPR-RI. Argumentasi yang selalu dipublikasi inipun mulus tanpa banyak penentangan. Meskipun semua orang tahu bahwa MK tidak memutus pembatalan putusan MKD melainkan terkait prosedur penggunaan alat bukti belaka.

Bau Busuk Pergantian 

Namun Golkar lupa, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ‘antik’. Masyarakat kita adalah masyarakat yang memiliki indera ‘penciuman’ yang tajam dan cepat mengendus bau busuk apalagi jika baunya menyengat. Begitupun masyarakat kita adalah masyarakat yang selalu menderita penyakit amnesia akut, meski tahu masalah dan sangat menderita dengan masalah itu ia selalu cepat lupa dan membiarkannya.

Secara umum, masyarakat jelas melihat bahwa pergantian Ketua DPR dari Akom ke Setnov jelas memiliki latar politik dan nir-etika yang kental. Meski secara hukum formal tidak ada satupun pasal terlanggar namun masalah etika jelas tak menyangkut pasal dalam aturan hukum yang berlaku. Masalah etika jelas melampaui masalah-masalah hukum yang tertulis.

Dengan dilantiknya Setnov jelas kedudukan putusan MKD DPR terkait pelanggaran etika oleh Setnov sama sekali diabaikan. Bahkan jika putusan MKD dengan MK dibenturkan maka justru kita masuk pada rejim dualisme lembaga negara yang tidak sehat. Mestinya secara etik semua anggota dewan yang telah mempercayakan masalah etika kepada MKD DPR tunduk pada putusan MKD apapun putusannya. Namun dengan kasus Setnov ternyata putusan MKD bisa ‘dianulir’ oleh anggotanya sendiri.

Kita bertanya, buat apa ada MKD jika putusan MKD pun bisa tolak oleh anggotanya? Buat apa ada MKD-DPR, jika MKD pun kita anggap tak punya kemampuan memutus masalah etika anggota DPR?… dan, Apakah kita lantas bisa membaca bahwa putusan MK adalah putusan yang membebaskan Setnov dari ketidak bersalahannya dalam kasus permintaan saham pada Freeport? Lebih jauh apakah itu bukan berarti bahwa yang melaporkan Setnov ke MKD adalah laporan palsu, pencemaran nama baik atau bahkan orang gila?

Kita tinggalkan masalah etika. Pergantian ini juga sangat erat dengan masalah politik nasional dan internasional yang sedang terjadi saat ini. Wajar jika banyak orang tidak begitu konsern pada kasus pergantian Ketua DPR yang sebetunya maha penting bagi bangsa. Sebab semua sedang tertuju pada masalah Ahok dan demo menjelang 212. Artinya timing pergantian ini sangat tepat membuat semua orang abai dan tak perduli.

Dalam konteks politik nasional jelas Jokowi butuh dukungan politik yang signifikan baik nasional maupun internasional. Dengan Setnov jelas Jokowi akan mendapat dua keuntungan sekaligus, mengamankan koalisi hingga periode II sekaligus membantu membuka jalan komunikasi dengan Trump. Semua orang tahu jika Setnov dengan Fadli Zon pernah bertemu dengan Trump saat Trump kampanye yang jelas-jelas sangat tidak etik dan telah memalukan kita semua selaku bangsa yang bermartabat.

Namun saat ini seluruh dunia tahu, dengan terpilihnya Trump, Kebijakan Amerika kedepan bisa membawa malapetaka bagi siapa saja termasuk bagi Indonesia. Kebijakan Trump yang diprediksi cenderung protektif akan membuat negara-negara yang bergantung ekspornya pada Amerika seperti Indonesia dan China akan terancam bangkrut. Jika Amerika proteksi pasar, maka China akan terimbas dan akan mengambil langkah yang sama. Jika itu benar terjadi, maka Indonesia akan kena penolakan dua kali, dari Amerika juga dari China.

Jelas Jokowi butuh kontribusi yang signifikan dari berbagai pihak kemungkinan juga dari Setnov. Jelas dengan Setnov sebagai Ketua DPR Jokowi akan mendapat dua kali keuntungan. Sementara bagi Setnov, kedudukan sebagai Ketua DPR jelas akan mendongkrak performanya dalam rangka menjaga kekuatan bergaining power-nya baik di dalam politik nasional tentu juga internasional.

Dengan demikian keduanya (Jokowi dengan Setnov) benar-benar ketemu dalam situasi yang sama. Mungkin ini yang selalu dikatakan orang cinta lokasi (cinlok). Meski cinta ini sifatnya sesaat namun bisa dinikmati oleh mereka yang terlibat. Cinlok sebagaimana yang kita pahami jelas selalu mengabaikan orang tua masing-masing dan cenderung memperturutkan hawa nafsu. Mungkin ini juga yang terjadi, demi kepentingan politik, keduanya lupa akan rakyat yang sebetulnya telah melahirkan mereka berdua. Weleh….

Penulis: Dadang Darmawan, M.Si

Dosen FISIP USU

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.