CATATAN DARI SEMILOKA IAPA SUMUT-NAD: Bagaimana Membangun Desa Melalui Visi Keluhuran Budaya ?

MEDANHEADLINES, Seminar dan Lokakarya Nasional yang diselenggarakan oleh Indonesian Association for Public Admisnitration (IAPA) Sumut-NAD telah berlangsung dengan sukses tanggal 11 November 2016 di Medan kemarin. Semiloka IAPA kali ini mengambil tema utama “Pengembangan Inovasi Utama Pembangunan Desa Berkelanjutan”. Nara sumber utama yang diundang kali ini adalah Dr. Lili Romli (Staf Ahli Kemnterian Desa & PDTT), Profesor Dr. Bambang Supriyono (Dekan FIA Brawijaya Malang) dan Dr. Riant Nugroho (Pakar Kebijakan Publik UI). Ketiganya didapuk untuk memberikan penyegaran sekaligus transformasi kepada kalangan akademisi, mahasiswa dan pengamat Administrasi Publik di Sumatera Utara. Maklum acara sejenis sangat jarang terjadi di daerah-daerah sehingga akademisi, mahasiswa dan pemerhati Administrasi Publik daerah kerap ketinggalan isu dan perkembangan seputar Administrasi Publik Nasional maupun Dunia.

Desa & Administrasi Publik

Perhatian tentang Desa oleh Pemerintah selama sepuluh tahun terakhir jelas meningkat drastis. Dua kandidat Presiden 2014 (Jokowi, Prabowo) sama-sama menempatkan isu tentang pembangunan desa pada skala prioritas yang penting. Tidak hanya penting dalam konteks menarik suara pemilih bawah, namun kenyataannya Desa memang sudah lama ‘terlantar’ atau sengaja ‘ditelantarkan’ oleh pemerintah selama ini. Padahal Desa adalah jantungnya eksistensi negara dan bangsa. Masyarakat desalah hari ini penyedia kebutuhan pokok orang kota mulai dari pangan, energi, tenaga kerja, udara alamiah yang segar hingga keragaman hayati. Bisa dibayangkan jika semua belahan dunia berubah menjadi perkotaan. Jelas dunia akan punah karena ketiadaan pangan, udara segar dan sumber daya hayati yang dibutuhkan manusia. Wajar jika Desa baik secara teritorial, administratif, dan sistem sosial budayanya yang khas menjadi prioritas utama bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Inovasi pembangunan diberbagai bidang (ipoleksosbud) menuju masyarakat desa yang berbudaya adalah mutlak kita butuhkan saat ini.

Hari ini, sebagai komitmen membangun desa pemerintah mengeluarkan UU No.6/2014 tentang Desa. Tujuannya adalah terwujudnya kemakmuran bagi sekitar 74.000-an Desa di Indonesia. Serangkaian program praktis sebagai tindak lanjutnya akan ‘disuntik’ untuk membangun desa. Konkritnya pemerintah akan membangun pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi pertanian, pemanfaatan TTG, dan peningkatan keteriban dan ketentraman masyarakat desa (pasal 80). Satu yang tak kalah penting pemerintah berupaya menghidupkan kembali desa adat (tatanan luhur sosiokultur masyarakat yang sudah lama mati). Intinya kemakmuran Desa dibangun dengan membangun tiga komponen yang hidup dalam masyarakat desa yaitu Masyarakat-Pemerintah-Pengusaha.

Sudah biasa jika kebijakan dan program aksi yang ditawarkan pemerintah selalu kelihatan indah namun keberhasilannya sulit dibayangkan. Kita tidak boleh lupa bahwa membangun desa/masyarakat desa yang sudah sedemikian rupa ‘dirusak’ oleh berbagai pendekatan yang sifatnya topdown bukan mudah. Sejak jaman penjajahan Belanda, berlanjut penjajahan Jepang, berlanjut hingga kebijakan Orde Baru Soeharto semua programnya adalah menghancurkan tatanan tradisi yang arif dan luhur pada masyarakat adat/desa. Target semua pemerintahan penjajah ataupun republik sama saja yaitu memperkuat supremasi kekuasaan pusat dan melemahkan masyarakat adat/desa. Cara menghancurkan yang efektif apalagi kalau bukan dengan menghancurkan budaya-adat istiadatnya dan menggantikannya dengan manajemen pemerintahan demokratis yang dikontrol oleh pusat.

Bisa dibayangkan selama puluhan tahun masyarakat desa ‘takluk’, ‘terpenjara’ hingga tak bisa berkembang karena selalu dikontrol. Hingga akhirnya terbangunlah masyarakat desa yang statis, prgamatis, dan konflik. Suasana masyarakat desa adat seketika berubah riuh karena masyarakat yang awalnya satu tubuh dipaksa ‘bersaing’ dan ‘berkonflik’ untuk memperebutkan kekuasaan sebagai kepala desa. Pemerintah dengan gembira menyuntikkan virus ‘demokrasi’ pada masyarakat desa. Padahal virus tersebut telah ‘mematikan’ nilai-nilai luhur (gotong royong, bersaudara) yang ada ditengah masyarakat.

Setelah demokrasi (kebebasan memilih dan dipilih) yang merupakan azas ideologi Liberal sukses diijeksi, dengan cepat pemerintah menambah dosis liberalisasi desa dengan menyuntikkan virus lainnya yaitu demokrasi ekonomi (persaingan dagang) dan kebebasan sosial (pergaulan bebas). Untuk semakin menguasai desa pemerintah Orde Baru kemudian mengontrol dan menjadikan desa sebagai basis Golkar dengan menjadikan Ideologi Komunis dan Partai Politik saingan Golkar sebagai musuh masyarakat desa. Sehingga, selama puluhan tahun masyarakat hidup dibawah kontrol ketat Golkar. Akibatnya, turut melekat didalamnya terbunuhnya potensi manusiawi yang alamiah, daya kreatif, dan budaya luhur yang melemahkan masyarakat desa lahir dan bathin.

Masyarakat desa lambat laun tumbuh sebagai masyarakat yang terasing dari nilai-nilai luhurnya sendiri. Kejahatan kemanusiaan dengan cepat bertabur mulai dari korupsi, klousi, nepotisme, narkoba, pergaulan bebas, tindak kriminal dan lainnya. Meski masyarakat hidup di desa, namun kebiasaannya sudah sama dengan mereka yang ada dimetropolitan. Dunia yang konvergen dengan perkembangan teknologi komunikasi yang canggih, telah menyempurnakan penyatuan masyarakat desa kedalam masyarakat dunia yang sesungguhnya. Kini masyarakat desa tak berjarak lagi dengan kehidupan masyarakat dibelahan dunia manapun apakah di New York, London, Arab Saudi, dan lainnya. Alarm bahaya sudah hidup di desa-desa.

Wajar jika banyak kebijakan dan program pemerintah yang ‘disangka’ baik ternyata selalu menemui kegagalan dalam tahap implementasi. Berbagai kendala yang luput dari ‘bacaan’ pembuat kebijakan seringkali muncul sebagai tembok penghalang. Program bantuan modal, diklat, manajemen, infratsruktur, dan lainnya  deras masuk desa. Namun, tak satupun membuat perubahan yang signifikan. Bahkan tidak sedikit Perguruan Tinggi dan Pemerintah putus harapan (hopeless) dan tak tau lagi mesti berbuat apa sebab masyarakat yang telah banyak dibantu tetap saja mengeluh dan lemah. Jelas masalah utamanya ada pada manusianya.

Karena itu, sangat penting mempertanyakan kesiapan pemerintah desa (kepala/perangkat/adm desa) dalam mengelola program, membangun budaya untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa. Adanya program tanpa diikuti dengan implementasi yang dilakukan implementor yang jujur, adil, bijaksana adalah sia-sia. Implementasi undang-undang Desa tentu saja hanya akan berhasil jika berada ditangan perangkat desa yang kompeten dan berbudaya. Kepala dan perangkat Desa yang kompeten dan bermoral tentu saja adalah jaminan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat Desa. Intinya, administrasi dan administratur yang kompeten dan bermoral sudah semestinya menjadi sasaran utama pemerintah sebelum undang-undang Desa diimplementasikan di lapangan.

Terkait dengan hal itu maka yang menjadi fokus penguatan adalah kepemimpinan desa, perangkat desa dan administrasi desa yang menopangnya. Hari ini fungsi kepala desa sangat vital karena fungsinya sudah seperti kepala adat. Artinya kepala desa tidak lagi menjalankan fungsi selaku kepala pemerintahan desa melainkan juga sebagai kepala adat yang fungsinya membangun budaya luhur masyarakat. Artinya tanpa fitur budaya yang tersublimasi pada Kepemimpinan, Perangkat & Managerial maka kemakmuran desa hanyalah pepesan kosong.

Kebijakan & Perubahan Sikap/Perilaku

Dalam sessi pemaparan makalah, pakar Kebijakan Publik Dr. Riant Nugroho mengingatkan bahwa kebijakan publik mestinya melahirkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik (lebih luhur). Pemerintah bahkan akademisi sering lupa bahwa banyak kebijakan publik lahir tanpa disain perubahan sikap dan perilaku baik bagi birokrasi pelaksana maupun kelompok sasaran. Kebijakan Publik selalu dimengerti sebagai hasil dari kompromi aktor politik. Kebijakan publik selalu tak terintegrasi dalam upaya perubahan budaya suatu bangsa. Mestinya semua kebijakan (undang-undang) selalu mengambil sumber nilai dari nilai-nilai luhur yang berasal dari sila-sila dalam Pancasila sehingga setiap undang-undang bukan merupakan sekedar kepentingan politik semata. Mestinya semua kebijakan adalah merupakan pancaran nilai yang berasal dari nilai-nilai pokok yang ada dalam Pancasila. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Permusyawratan dan Keadilan.

Pemerintah sebetulnya sejak lama meminta bantuan akademisi dalam membuat kebijakan yang pro-publik. Namun kerap kali senyawa pemerintah dan perguruan tinggi justru menabrak nilai-nilai Pancasila. Sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan justru mendekonstruksi nilai-nilai luhur yang sebetulnya menjadi ruh masyarakat Desa. Adalah keliru besar jika visi kebijakan publik saat ini bertujuan memakmurkan masyarakat dengan tanpa menyentuh perubahan budaya (sikap dan perilaku).

Para perencana dan pembuat Kebijakan Publik mestinya tidak menyelesaikan kemiskinan di desa hanya dengan memberi masyarakat kebutuhan fisik. Saatnya perencana memberikan kebutuhan ruhani masyarakat desa. Jeritan masyarakat yang butuh ‘air’ karena ‘kekeringan ruhaniah’ nyaris tak terdengar. Pemerintah lebih mendengar jeritan akan kebutuhan pokok dan material semata. Mestinya pembuat kebijakan adalah orang yang juga sanggup ‘membangun jiwa’ dengan menanamkan budaya luhur, dan memberi contoh teladan yang nyata bagi masyarakat desa. Pembuat kebijakan mesti bisa membuktikan fikiran dan cakapnya bisa terjadi dilapangan (sama cakap dan perbuatannya). Masyarakat sudah selalu menjadi korban kebijakan yang tak bisa dimplementasikan karena tak memiliki visi budaya yang jelas. Tanpa menyentuh budaya, undang-undang Desa 6/2014 hanya membawa perubahan yang artifisial/semu.

 

Penulis: Dadang Darmawan, M.Si

Dosen FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.