MEDANHEADLINES – Calon Gubernur Sumut 2018 diprediksi akan diisi kembali oleh para politisi senior dari berbagai parpol. Nama-nama seperti Gus Irawan (Gerindra), JR. Saragih (Demokrat), Maruar Sirait (PDIP), Ngogesa Sitepu (Golkar), Tengku Erry Nuradi (Nasdem) dipastikan akan meramaikan pentas Pilgubsu.
Dengan hampir seluruhnya adalah Ketua Partai Politik pada level Provinsi (kecuali Maruar), juga sebagai pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif pusat maupun daerah, pencalonan mereka tampaknya diperkirakan akan mulus. Setidaknya mereka saat ini memiliki sejumlah alasan untuk dicalonkan seperti sebagai pejabat negara, ketua partai, kemampuan finansial, maupun dukungan arus bawah.
Namun secara figuritas, beredarnya nama-nama mereka saat ini tak mengobah apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Calon Gubernur Sumut terkesan monoton, dimana partai politik hanya beritung hal kekuasaan belaka, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor prestasi dan jejak rekam mereka. Sudah sejak dahulu Partai Politik tak lagi mempertimbangkan rakyat di daerah, dan menjadikannya sebagai “korban” dari kebijakannya yang hanya pro-kekuasaan. Partai-partai sejatinya sudah tak memikirkan rakyat, yang dipikirkan hanyalah menang dan kekuasaan dalam Pilkada.
Kekuasaan yang begitu besar dan menggoda jelas adalah sumber utama yang menjadi tujuan semua Partai Politik. Tidak ada yang salah, sebab memang sudah tugas Partai didirikan untuk merebut kekuasaan. Namun faktor fatsun, faktor karakter, yang seyogyanya menjadi pondasi utama kekuasaan justru diabaikan. Jadilah kekuasaan berlangsung tanpa pondasi karakter dan fatsun. Partai hanya disibukkan saat pesta saja setelahnya semuanya dibiarkan tanpa ada artinya. Tanpa adanya kontrol dari Partai, dan menyerahkan rakyat Sumut hanya kepada satu orang Gubernur Sumut saja, sama dengan menjerumuskan rakyat Sumut.
Semua orang tau rumus kekuasaan “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutly” yang cenderung di korup, jika tanpa pengawasan yang kuat. Lihat saja, sudah berapa banyak Gubernur Sumut dan Bupati dan Walikota yang “diantarkan” ke jeruji besi karena korupsi uang negara. Semua orang paham tanpa pengawasan yang kuat, Pilkada hanyalah ajang mengantarkan pejabat korup ke jeruji besi kembali.
Namun semuanya kembali kepada Partai Politik. Partailah sebagai penentu utama nasib bangsa ini ke depan, suka atau tidak. Namun kita kembalikan pun ke Partai, Partai pun kembali “mengolahnya” kembali, dengan cara mereka sendiri. Sebab tidak sesiapapun yang dapat mengontrol Partai Politik, bahkan tidak kadernya sendiri. Partai kita adalah Partai oligarki, yang didirikan dan dikuasai orang per-orang dan keluarga. Partai kita mirip perusahaan keluarga yang disetting dan direncanakan untuk mensukseskan kepentingan pribadi dan kelompok, dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Karena itu wajar, jika dalam setiap Pilkada, semua partai tidak lagi mempertimbangkan hal-hal yang strategis, berjangka panjang, untuk pembangunan rakyat di daerah yang bersangkutan. Kalau hari ini Pemilihan Gubernur Sumut 2018 akan di isi oleh figur yang “itu-itu juga”, maka itu pertanda Partai Politik kita masih berjalan “normal”. Kata Foucault, manusia modern memang demikian, mereka seolah berfikir “normal” padahal sesungguhnya mereka “abnormal”. Dunia modernya menurutnya adalah dunia rasional yang sejatinya irrasional. Wah…lu lagi lu lagi.
Penulis : H.Dadang Darmawan,M.Si
Dosen FISIP USU
