MEDANHEADLINES – Isu tentang isi Kontrak Karya (KK) sekaligus tentang ijin perpanjangan KK perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat ke permukaan di awal tahun 2017 ini, pada era Presiden Jokowi. Inilah isu dengan episode yang selalu bersambungan, tidak ada hentinya, dan menusuk-nusuk jiwa/qalbu bangsa Indonesia terlebih rakyat Papua. Bagaimana jiwa kita tidak tertusuk, jika watak para kaum pemodal (kapitalis) yang intimidatif dan kolonialis selalu dipertontonkan sejak lama dalam mewarnai jalannya negosiasi antara PTFI dengan Pemerintah Indonesia yang jauh dari nilai keadilan dan kemanusiaan.
Hanya ada satu sumber malapetaka bagi manusia di muka bumi dalam rezim kapitalisme global kata Marx yaitu munculnya istitusi Hak Kepemilikan Pribadi maupun Perusahaan yang menguasai alat-alat Produksi. Hak kepemilikan adalah biang kerok bagi umat manusia. Kepemilikan (kerakusan) inilah yang selalu menjadi puncak kontradiksi antara pemilik usaha dengan budak upahannya. Dalam hal ini tentu saja posisi bangsa Indonesia lebih sebagai budak upahan, sementara PTFI adalah sebagai pemilik Gunung Emas yang berlokasi di Mimika, Papua Barat. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan negosiasi dengan para kapitalis kata Marx, kecuali kaum buruh merebut alat-alat produksi milik investor. Wajarlah jika teori ini di beberapa negara dipraktekkan dengan melakukan nasionalisasi asset, ataupun pemutusan kontrak, ataupun tidak memperpanjang kontrak ketika investor tetap ‘ngeyel’ tak mau adil.
Namun dari dulu, para pelaku nasionalisasi asset, ataupun pemutusan kontrak, ataupun tidak memperpanjang kontrak, sulit muncul dan hanya ada satu dari seribu orang. Selalu rezim penguasa yang tersedia justru bermental ‘pemburu rente’ dan berwatak budak upahan. Jangankan memutus kontrak dan mampu bernegosiasi yang adil, para penguasa justru menyodorkan ‘kertas kosong’ kepada investor dan siap menggelar karpet merah untuk kebahagiaan pemodal meski mengorbankan rakyatnya sendiri. Pernahkah pemerintah berfikir, sampai berapa lama lagi kita mesti ‘menggadaikan’ Tanah Papua kepada pihak asing dengan berbagai bumbu argumen yang tidak masuk akal?
Intinya, dalam hal hubungan antara Pemerintah dengan Investor/Pemodal kita selalu defisit negosiator yang bermental pro-rakyat dan negarawanan. Yang tersedia justru negosiator ‘penjual negeri’ dan ‘pemburu rimah muntahan’ para investor yang dengan bahagia menjadi budak upah kaum investor sepanjang hayatnya. Setidaknya, itulah yang dapat kita saksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sebab kesaksian tentang adanya jiwa patriot dan nasionalisme yang tinggi yang sanggup berkorban harta dan jiwanya demi bangsa dan negara tampaknya kian jauh dari kenyataan dan menjadi sekedar mimpi.
Dengan demikian isu Freeport baik menyangkut isu KK maupun perpanjangan ijin KK, sebetulnya menyangkut mentalitas kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan yang di dasari kesemuanya atas mentalitas Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sepanjang masa, kita belum mendapati adanya wakil bangsa Indonesia yang benar-benar Pancasilais dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia dan Tuhan di muka bumi dalam melakukan negosiasi ataupun pengelolaan kekayaan alam milik bangsa Indonesia yang sekaligus juga milik Tuhan. Sebab sepanjang nilai-nilai luhur dalam Pancasila tidak menjadi faktor penentu dalam negosiasi dan pengelolaan kekayaan alam yang kita yakini milik Tuhan maka sepanjang itu pula yang di dapat bangsa Indonesia hanyalah penderitaan dan kesengsaraan.
Avram Noam Chomsky seorang kritikus Amerika Serikat (AS) menulis, “ketika negara industri pesaing berada dalam kondisi lemah atau hancur karena perang, AS justru menangguk utung yang teramat besar. Menurut Chomsky, AS adalah contoh negara nasionalis terbaik di dunia, yang selalu melindungi ladang rumputnya dan “tega” menggunduli ladang rumput manapun di dunia. AS adalah contoh negara yang nyaris tak tersentuh oleh intervensi negara manapun. Mereka bukan hanya defensive melainkan justru ofensive.
Lantas, bagaimana dengan nasionalisme kita selaku bangsa dan negara Indonesia saat ini? Adakah kita juga melindungi ‘ladang rumput’ kita dari serbuan penjajah asing? Apakah yang sebetulnya terjadi dengan ‘Gunung Emas’ kita yang berada di bumi Papua yang kita cintai? Atau, apakah memang betul kita mencintai Papua dengan segenap jiwa kita, atau kita sebetulnya tidak menganggap Papua sebagai saudara?
Indonesia vs Indonesia
Bagi sebagian pengamat, masalah PTFI dengan Pemerintah bisa dikatakan masalah yang memalukan. Bahkan bisa dikatakan masalah sesungguhnya adalah masalah negosiasi antara Pemerintah dengan dirinya sendiri, atau lebih tepat masalahnya adalah antara ‘kita’ dengan ‘kita’ sendiri. Kitalah yang ‘meninggalkan’ diri kita sendiri, kitalah yang ‘mengasingkan’ diri kita sendiri dari diri kita yang asali. Dihadapan tuan asing kita justru dengan bangga menyerahkan kedaulatan kita sendiri.
Oleh para pengamat, suasana ini dapat terlihat ketika terjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR-RI (Kom. VII) dengan beberapa perusahaan diantaranya PTFI. Isu pembahasan jelas salahsatunya menyangkut ketaatan perusahaan dalam melaksanakan undang-undang 4/2009 tentang minerba yang memaksa semua perusahaan untuk membangun smelter, melakukan divestasi saham hingga 51%, dan tunduk pada aturan pemerintah. Dalam pertemuan tersebut politisi Hanura Mukhtar Tompo menuding PTFI tidak konsisten dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan oleh UU. Tudingan itulah yang membuat Chappy Hakim Presdir PT Freeport Indonesia berang. Bahkan setelah rapat usai Chappy disinyalir melakukan tindakan yang tidak menyenangkan (ujaran kebencian), bahkan ada sinyalemen sempat melakukan pemukulan (meskipun akhirnya dibantah oleh Mukhtar Tompo) pada 9 Februari 2017 saat RDP yang lalu.
Akibat tindakan Chappy seperti itu, Partai Hanura langsung membuat pernyataan penolakan terhadap Chappy Hakim bahkan Komisi VII DPR secara resmi menolak kehadiran Chappy untuk melanjutkan rapat dengan Komisi VII DPR. Bahkan, Mukhtar Tompo pun mengadukan Chappy Hakim ke Mabes Polri (14 Februari 2017) dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Peristiwa inilah yang kemudian berlanjut dengan pengunduran diri Chappy Hakim dari jabatannya selaku Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI/sebelumnya Kasau 2002-2005) (mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 18/2 2017 setelah menjabat kurang lebih 4 bulan).
Situasi yang memanas seperti itu tersus berlanjut dan semakin panas. PTFI justru mengancam Pemerintah akan membawa masalah perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada lembaga arbitrase internasional. Alasannya, PTFI merasa perlakuan Pemerintah terkait perubahan status kontrak mereka dari KK menjadi IUPK tidak adil. Bahkan PTFI mengancam akan melakukan PHK massal terhadap karyawan PTFI[i]. Tentu saja ancaman ini membuat Pemerintah pun bereaksi negatif terhadap PTFI. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang geram dan marah dan meminta Pemerintah untuk melawan PTFI dan menindak tegas.
Akar masalah ini terkait dengan kewajiban proses hilirisasi pertambangan dalam negeri sesuai dengan UU 4/2009 tentang minerba[ii]. Namun kenyataannya pemerintah juga tidak konsisten sehingga banyak kebijakan revisi (permen & pp) yang akhirnya memperbolehkan PTFI untuk ekspor. Namun keputusan tersebut tetap terbentur aturan lama sehingga PTFI merasa dirugikan dengan aturan tersebut. Jika permen 05 & 06 direvisi dengan kepmen maka pemegang IUP wajib melakukan pemurnian, akan tetapi akan diserang terus karena bertentangan dengan PP 77/2014. Dengan banyaknya kebijakan dibawah UU 4/2009 yang bertentangan maka dipastikan maksud UU 4/2009 tidak akan berhasil dan pemerintah akan kembali ‘dikibuli’ oleh perusahaan tambang asing.
Namun para pakar dan pemerhati minerba mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada negosiasi amandemen kontrak dengan PTFI tetapi tetap serius menolak perpanjangan kontrak dari PTFI akhir tahu 2021 yang akan datang. Sudah saatnya pemerintah konsisten dan tidak plin-plan dalam negosiasi dengan para investor termasuk PTFI. Bagi para pengamat, sudah cukup waktunya bagi Indonesia untuk tidak memperpanjang kontrak pertambangan eksplorasi tembaga dan emas di Mimika Papua Barat dan sudah waktunya untuk mengelola sendiri tambang tersebut. Bahkan manfaat ekonomi PTFI bagi Indonesia dan Papua juga dinilai tidak signifikan sebab akan lebih signifikan jika bangsa Indonesia sendirilah yang mengelola Papua.
Insting Perampok
Cerita penemuan emas di puncak Carstensz Adalah cerita tentang Johan Carstensz seorang Kapten Kapal Belanda yang berlayar dengan dua kapalnya (Aernem & Pera) di perairan sebelah selatan Tanah Papua tahun 1623, menulis dalam catatan hariannya. Tepat pada tanggal 16 Februari 1623, tiba-tiba saat sedang berlayar dibagian selatan mereka dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa dan penuh tanya tentang adanya pegunungan yang sangat tinggi di selatan Papua yang memancarkan kilauan salju. Mereka melihat puncak atas pegunungan tersebut tertutup salju yang penuh misteri. Adanya salju dipuncak gunung itulah yang membuat mereka takjub. Mereka bertanya, bukankah Tanah Papua beriklim tropik?
Catatan perjalanan Carstensz yang penuh misteri inilah yang kemudian dibaca atau terbaca oleh berbagai ilmuwan dan petualang Belanda ratusan tahun setelahnya. Meski menjadi naskah tua yang kurang dianggap bernilai bahkan pada zamannya tidak sedikit yang mencemooh tulisannya karena dianggap mustahil dan berkhayal, namun para petualang tampaknya justru meminatinya. Sebagian diantaranya justru memendam hasrat untuk segera masuk lapangan dan membuka selubung Tanah Papua dengan gunung berpuncak salju yang penuh dengan misteri di kemudian hari.
Sekira tigaratus tahun kemudian (tahun 1904-1905), Lembaga Geografi Kerajaan Belanda (LGKB/KNAG) tanpa sengaja membaca ekspedisi Carstensz tersebut. Di dorong catatan Carstensz yang penuh misteri dan ancaman kaya mendadak dengan mendapatkan gunung emas tersebut, seketika mendorong mereka melakukan ulang ekspedisi ke Pegunungan Salju Abadi di Mimika Papua. Namun eskpedisi pertama LGKB/KNAG gagal menemukan gunung salju tersebut. Namun pengaruhnya sangat kuat pada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda yang memang di dorong oleh semangat gold, gospel & glory dengan cepat menyusun peta Papua diantara tahun 1907-1915. Berulangkali ekspedisi militer Belanda terlibat dalam upaya membongkar ‘misteri’ Tanah Papua yang luar biasa tersebut.
Tidak mau ketinggalan dengan militer, para ilmuwan sipil pun kemudian mendaki puncak pegunungan salju tersebut. Beberapa ekspedisi yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA Lorentz & Kapten Franzen Henderschee. Semuanya mentargetkan puncak gunung salju yang oleh Belanda disebut sebagai puncak Wilhelmina (belakangan Soeharto menyebutnya sebagai puncak Soedirman, namun belakangan disebut sebagai puncak Carstensz, atau terakhir Soeharto juga menamakannya sebagai puncak Tembagapura) yang berada pada ketinggian 4.750 meter.
Tahun 1930 dua pemuda Belanda Colijn dan Jean Jacques Dozy (keduanya pegawai perusahaan minyak NNGPM) berhasil mendaki puncak gunung salju Carstensz dan berhasil mengambil contoh bebatuan di puncak gunung tersebut. Tahun 1936 Dozy berhasil mengeluarkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh dan detail tentang gunung salju tersebut dan memastikan bahwa gubung tersebut adalah gubung yang mengandung bijih tembaga (Ersberg) yang terbesar di dunia. Dalam laporan penelitiannya, Dozy bahkan menggambarkan keindahan alam Papua yang luar biasa, dan terlebih-lebih kekayaan alamnya yang sungguh melimpah-limpah. Dozy menulis bahwa alam Papua yang dia temui, sungguh berbeda dengan wilayah manapun di seluruh dunia ini. Jika diseluruh dunia bijih tembaga tersembunyi di dalam tanah, maka di Papua bijih tembaga justru terhampar di permukaan tanah. Namun survey dan laporan hasil penelitian Dozy tersebut kemudian ditinggalkan begitu saja dan dianggap tidak berguna di perpustakaan Belanda.
Namun pada tahun 1959 seorang Direktur Pelaksana East Borneo Company (EBC) Jan van Gruisen yang sedang mengeksploitasi tambang di Kalimanta dan Sulawesi, secara tak sengaja menemukan laporan penelitian tersebut. Oleh Gruisen penelitian Dozy ini disampaikan kepada Forbes Wilson, seorang Kepala Eksplorasi Freeport Sulphur Company (FSC) yang sedang menambang belerang dasar laut dan sedang terancam tumpur akibat kegagalan perusahaan mereka di Cuba. Deskripsi Gruisen tentang alam Papua yang bak surgawi itu tak pelak lagi telah melambungkan kembali impian Wilson akan kesuksesan mereka yang sudah ada di depan mata.
Tanpa berfikir lama Wilson langsung terjun ke Papua Barat dan melakukan survey secara dekat dan seksama ke Gunung Ersberg tersebut serta wilayah sekitarnya. Wilson kemudian membuat laporan penelitian dengan judul “The Conquest of Cooper Mountain”. Wilson bahkan menyebut Gunung Ersberg tersebut sebagai harta karun yang terhampar di permukaan tanah.
Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson bahkan nyaris gila melihat temuannya, sebab selain di penuhi bijih tembaga ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak. Bahkan Wilson mengatakan tidak tepat jika menyebut Gunung itu sebagai Gunung Tembaga, sebab yang tepat bagi namnaya adalah Gunung Emas! Ya Gunung Emas (bisa ditelisik mengapa Soeharto menyebutnya Gunung Tembaga). Wilson memastikan bahwa FSC pasti akan kaya raya. Berdasarkan laporan Wilson, pimpinan FSC kemudian bergerak cepat mengikat kerjasama dengan perusahaan EBC untuk mengeksplorasi gunung tersebut. Ancaman menjadi orang terkaya di dunia sudah bisa dirasakan Wilson.
Cerita Lisa Pease
Lisa Paese adalah kritikus penulis artikel “JFK, Indonesia, CIA & Freeport” yang dimuat di majalah Probbe. Tulisan tersebut tersimpan dalam National Archive di Washington DC. Lisa menjelaskan, bahwa sebetulnya bukan tahun 1967 (saat terjadinya penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Amerika/Freeport Sulphur Company) sebagai tahun yang menentukan bagi Freeport, tetapi sejumlah operasi yang tak kelihatanlah yang sesungguhnya terjadi sebelumnyalah yang sangat menentukan. Dalam artikel itulah Lisa menerangkan bagaimana sepak terjang FSC dalam memanfaatkan semua hal dalam upaya menguasai ‘Gunung Emas’ di Papua Barat.
Lisa menerangkan bahwa FSC yang awalnya beroperasi di Cuba dengan menambang nikel telah terancam gulung tikar. Pengapalan nikel hasil produksi pertama mereka untuk dikirim ke Amerika batal dilakukan karena terjadinya pergantian politik/kekuasaan di Cuba. Fidel Castro tokoh dan ideolog sosialis berhasil mengancurkan rezim diktator Batista tahun 1959. Castro langsung melakukan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing yang ada di Cuba, tidak terkecuali FSC. Ketegangan antara FSC dan Castro memuncak. Bahkan berkali-kali CEO FSC merencanakan pembunuhan terhadap Castro namun berkali-kali juga menemui kegagalan.
Malangnya, pengalaman Cuba yang tragis tersebut juga menimpa FSC di Indonesia. Tahun 1960 (1 Feb) setelah kerjasama FSC dan EBC rampung, untuk mengeksplorasi Gunung Emas di Papua Barat, tak disangka terjadi lagi perubahan ekskalasi politik atas Irian Barat/Papua Barat. Hubungan Belanda dengan Indonesia kembali memanas, hingga tahap Bung Karno telah menerjunkan TNI ke Irian Barat. Peristiwa itu jelas membuat FSC trauma yang mendalam. Mereka jelas dihantui kegagalan serupa di Cuba dengan latar pergantian kebijakan politik yang anti kapitalisme.
FSC kemudian berniat meminta JFK untuk mendinginkan masalah dengan Indonesia. Anehnya JFK justru seolah berpihak pada Indonesia, bahkan menekan Belanda untuk melepaskan Irian Barat. JFK bahkan mengancam akan menggentikan bantuan Marshal Plan pada Belanda. Belanda akhirnya mundur dari Irian Barat yang membuat kontrak kerjasama antara EBC dengan FSC pun batal dengan sendirinya. Tak pelak, kondisi ini membuat pimpinan FSC berang, terlebih JFK justru akan membantu ekonomi Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan WB. Lisa mengatakan, situasi ini yang membuat FSC berupaya menghentikan skenario JFK juga Soekarno yang jelas merugikan mereka.
Secara kebetulan tahun 1963 (22 Nov) JFK tewas ditembak. Bahkan secara kebetulan pula tahun 1965 Bung Karno sukses dilengserkan dari tampuk kekuasaannya di Indonesia. Lisa menghubungkan kedua drama krusial dalam satu jalinan konspirasi besar para globalis yang ingin menguasai jalannya politik luar negeri AS. Dalam konteks penguasaan Gunung Emas di Papua Barat jelas dengan tiadanya JFK (digantikan Lindon Johnson) dan tiadanya Soekarno (digantikan Soeharto), hasrat FSC untuk mengeksplorasi Gunung Emas Papua Barat menjadi terbuka lebar. Presiden Johnson justru menganulir kebijakan JFK bagi Indonesia dengan mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia tapi tidak kepada militer/TNI Indonesia.
Bahkan saat terpilih tahun 1964 Johnson di dukung penuh oleh Augustus C Long yaitu salah satu anggota dewan direksi FSC. Selain ada di FSC Long juga memimpin perusahaan Texaco yang membawahi Caltex. Bung Karno tentu saja momok bagi Caltex sebab BK telah membuat kebijakan baru yang mengharuskan 60% laba perusahaan minyak asing diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul dengan kebijakan BK tersebut.
Lisa bahkan berhasil menelusuri sepak terjang Long yang pernah aktif sebagai Presiden di Presbysterian Hospital NY yang merupakan simpul pertemuan tokoh CIA. Bahkan Lisa mendapatkan data jika Long pada Maret 1965 terpilih sebagai Direktur Chemical Bank salah satu perusahaan Rockefeler. Bahkan Agustus 1965 Long diangkat sebagai anggota dewan penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.
Tepat sebulan setelah peristiwa G30S/PKI (1 Nov 1965), Forbes Wilson mendapat telepon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams yang menanyakan kesiapan FSC untuk mengeksplorasi Gunung Emas Papua Barat. Padahal saat itu BK masih menjadi Presiden hingga 1967.
Lisa bertanya, mengapa FSC sangat yakin akan mendapat hak penambangan di Gunung Emas Papua Barat? ternyata hasil penyelidikan Lisa menemukan hubungan antara elit Indonesia (Ibnu Soetowo & Julius Tahija) dengan FSC dan juga dengan Angkatan Darat (AD). Itulah sebabnya setelah BK lengeser dan kemudian Soeharto tampil sebagai Presiden, Soeharto kemudian membuat UU 1/67 tentang PMA yang draftnya dirancang di Jenewa yang didiktekan oleh Rockefeller dan disahkan tahun itu juga. Wajar jika kontrak perminyakan yang pertama sekali ditandatangani Soeharto adalah kontrak Indonesia dengan FSC untuk mengeksplorasi Gunung Emas di Papua Barat.
FSC kemudian dengan cepat menggandeng Bechtel perusahaan AS yang banyak memperkerjakan pentolan CIA. Bahkan direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel sementara Richards Helms mantan direktur CIA sebagai konsultan. Tahun 1980 FSC kemudian menggandeng McMoran milik “Jim Bob” Moffet dan kemudian menjadi perusahaan raksasa dunia dengan nama Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, dengan laba sekitar 1.5 Milyar dollar AS pertahun. Mereka mengeluarkan buku setebal 384 halaman yang menggambarkan tentang cadangan emas di Irian Barat adalah cadangan terbesar di dunia (52.1 juta ons) sementara tembaganya menempati urutan ketiga di dunia 40.3 miliar pon). Bahkan dalam buku itu juga ditulis bahwa biaya produksi tambang emas tersebut adalah yang termurah di dunia.
Catatan yang ditulis oleh George A Maley tersebut, sesungguhnya telah menjadi catatan buku yang tersedih yang menggambarkan kesedihan rakyat Indonesia utamanya Papua Barat yang terus-menerus hanya mendapat rimah-rimah dari kaum kapitalis dunia. Meski penulisnya menulis dengan penuh kegembiraan karena mereka berhasil menguasai Gunung Emas, namun bagi bangsa Indonesia kebahagiaan itu menjadi air mata yang terus mengalir.
Penutup
Cerita Lisa Pease jelas membuktikan dua hal yaitu pertama, bagaimana kelicikan kaum kapitalisme dunia dalam meguasai kekayaan alam dunia. Kedua, bagaimana sepak terjang para komparador (kaki tangan) yang tega menjual negaranya sendiri demi kepentingan sesaat.
Tidaklah disebut kapitalisme sejati jika tidak memiliki ‘akal bulus’ yang senantiasa mencari cara untuk menghisap darah dan jiwa manusia. Amat jelaslah disebut kapitalisme tulen, jika hidupnya sama persis dengan ‘drakula’ yang menyenangi kegelapan dan menciptakan rezim-rezim yang haus darah rakyat.
Demikianlah negara-negara neo-kolonial dan kapitalisme selalu mencari jalan, baik dengan cara halus maupun kasar untuk senantiasa menjajah dunia. Tidak perlu bertumpu pada kekuatan senjata, melainkan kini dilakukan melalui kekuataan ilmu pengetahuan dan semboyan-semboyan serta jargon kemanusiaan yang membius. Tidak perlu datang berbondong-bondong menjajah suatu negara karena cukup membangun jaringan melalui para ‘kaki tangan’ setia yang siap sedia digerakkan.
Akhirnya, cerita Gunung Emas di Tanah Papua jelaslah cerita yang sungguh memilukan bagi kita semua. Inilah cerita asli tentang praktek dan operasi para kapitalisme di dunia dalam menaklukkan alam semesta dengan segala cara dan menggunakan semua senjata. Tidak ada ‘manusia’ dihadapan para kapitalisme, sebab yang ada hanyalah seonggok bebatuan yang kadang perlu mereka ‘singgkirkan’ karena menghalangi jalan mereka. Tragis!!
[i] Pemerintah tegas telah menetapkan PTFI selaku IUPK berdasarkan PP 1/2017 yang mewajibkan perusahaan tambang pemegang KK merubah kontraknya ke IUPK. PTFI menolak PP 1/2017 karena mewajibkan PTFI mendivestasi sahamnya hingga 51%, perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelumnya, pemerintah berhak menentukan harga patokan penjualan minerba, pemerintah mewajibkan pemegang KK merubahnya menjadi IUPK, penghapuasan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil dan pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu, dan terkait aturan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam.
[ii] UU Minerba 4/2009 jelas menegaskan agar setiap pemegang IUP/IUPK wajib membangun smelter/meningkatkan nilai tambah, dan pemegang KK yang telah berproduksi wajib pemurnian selambatnya 5 tahun setelah tahun 2009.
Sumber Bacaan:
Chomsky, Noam, 2016, How The World Works, Yogyakarta : PT Bentang Perkasa
blogkita21.blogspot.com
https://saripedia.wordpress.com
Penulis : Dadang Darmawan
Dosen FISIP USU
