MEDANHEADLINES.COM, Toba – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kemenparekraf atau Baparekraf menggelar rapat koordinasi sinkronisasi program 2024 dan Geopark Kaldera Toba di Kantor BPODT, Sibisa, Kabupaten Toba, Kamis (19/10/2023).
Pertemuan yang menghadirkan pemerintah daerah se-Kawasan Danau Toba (KDT) dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG) membahas masalah kartu kuning atau peringatan yang diberikan UNESCO kepada Danau Toba beberapa waktu lalu.
Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan mengatakan, program yang sedang dikerjakan dan akan dilaksanakan pada 2024 terkait pengembangan kepariwisataan di Kawasan Danau Toba, khususnya dalam upaya mengambil langkah untuk menyelesaikan kartu kuning yang diberikan UNESCO Global Geopark.
“Terkait masalah kartu kuning UNESCO Global Geopark yang sedang marak saat ini, BPODT sering dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal ada lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab ke badan PBB itu, yakni BPTCUGG. Sebuah badan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara. Namun demikian, BPODT siap membantu BPTCUGG agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi anggota UGG UNESCO,” ujar Jimmy saat memimpin rapat.
Sekretaris Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Debby Panjaitan mengatakan bahwa dirinya ikut dalam sidang Council UNESCO Global Geopark pada 5 September 2023 di Maraces Maroko. Hasil revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark yang dilaksanakan dari 31 Juli sampai 4 Agustus 2023, dua evaluator yakni Prof Xiaochi JIN dan Soojae Lee PhD di sidang Council UGGp menyatakan green card, namun para Council memutuskan yellow card dengan 7 rekomendasi yakni tentang Boundaries, Mapping Geological, Biological dan culture heritage, Penguatan Mangement Board, Education, Partnership, Visibility dan Networking.
“Kita menyikapi positif pemberian kartu kuning oleh UNESCO dan sebagai dorongan bagi kita semua. Baik pihak pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk bersama membangun Danau Toba sebagai destinasi super prioritas bertaraf internasional berbasis Geopark. Saat ini banyak yang peduli, siap mendukung dan bekerja sama dalam capaian green card,” ujarnya.
“Setelah mendapat kartu kuning itu, banyak pihak yang tergerak mendukung BPTCUGG agar kartu kuning tersebut dicabut. Hikmah yang luar biasa dari pemberian kartu kuning tersebut adalah semua menjadi kompak untuk bersama-sama mengatasi kartu kuning itu. Ada tujuh rekomendasi yang diberikan kepada BPTCUGG untuk dilaksanakan di geosite yang ada di Kawasan Danau Toba. Tugas BPTCUGG adalah melakukan pemetaan kondisi geosite serta rencana aksi yang dilakukan dan siapa melakukan apa,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui ada 16 geosite yang dikelola BPTCUGG dan harus dipertanggungjawabkan ke UGG UNESCO. Di antaranya Geosite Sipiso-piso Tongging di Kabupaten Karo, Geosite Silahi Sabungan di Kabupaten Dairi, Geosite Haranggaol dan Geosite Sibaganding di Kabupaten Simalungun, Geosite Taman Eden, Geosite Situmurun, Geosite Batu Basiha-TB Silalahi Balige di Kabupaten Toba, Geosite Huta Ginjang dan Geosite Muara Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara, Geosite Sipinsur dan Geosite Bakara-Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Geosite Tele, Geosite Pusuk Buhit, Geosite Huta Tinggi Sidihoni, Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok, Geosite Danau (pemersatu seluruh kabupaten se-Kawasan Danau Toba).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik, Bambang Cahyo Murdoko menyampaikan kesimpulan yang dirangkum dari Rakor tersebut: perlunya sinergitas dan kolaborasi dari semua stakeholder atau pemangku kepentingan untuk membangun DPSP Danau Toba, Geopark Kaldera Toba harus dipertahankan sebagai anggota UNESCO Global Geopark. BPTCUGG diharapkan dapat memetakan permasalahan yang ada di 16 geosite serta cara menyelesaikannya. Perlu membuat rencana aksi di geosite-geosite seperti: sosialisasi, pembuatan papan nama, petunjuk, edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Perlunya pertemuan rutin yang dilakukan oleh delapan Pemda di Kawasan Danau Toba, BPODT dan BPTCUGG.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Mulyanto, perwakilan Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenparekraf, Agus Suprihastono, Sekretaris Badan Pengelola Geopark Toba Caldera UGG, Debby Panjaitan, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik, Bambang Cahyo Murdoko. Kemudian, Direktur Pemasaran, Wahyu Galih Dito, Direktur Industri dan Kelembagaan, Raja Malem Tarigan, Direktiur Destinasi, Fritz Pangihutan Nababan.
Selanjutnya, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pariwisata atau perwakilan se-Kawasan Danau Toba yakni: Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat. (Red/Ril)
