Kritik Dubes Rusia Ke Barat : Kenapa Tak Pernah Ribut Meskipun 8 Tahun Militer dan Neo Nazi Ukraina Membunuhi Warga Donbas

Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva ketika melakukan sesi wawancara khusus dengan tim Suara.com terkait operasi militer mereka di Ukraina, di rumah dinasnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

MEDANHEADLINES.COM – Lyudmila Georgievna Vorobieva, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, mengkritik pemimpin-pemimpin negara Barat yang mengeluarkan pernyataan menyudutkan pemerintahannya setelah Presiden Vladimir Putin memutuskan operasi khusus militer di Ukraina.

Dia mengatakan, kampanye militer Rusia tersebut tidak ditujukan untuk menjajah ataupun mencaplok Ukraina.



Operasi militer, kata dia, hanya untuk melakukan demiliterisasi serta de-Nazi-fikasi rezim Kiev yang selama ini melakukan penindasan kultural maupun fisik terhadap warga di banyak daerah terutama Luhansk dan Donetsk.

“Kini, pemerintah dan media Barat berteriak tentang operasi militer di Ukraina. Tapi saat militer dan grup Neo Nazi Ukraina menyerang dan membunuhi warga Luhansk dan Donetsk selama 8 tahun terakhir mereka tak pernah berteriak,” kata Lyudmila saat melakoni wawancara khusus dengan Suara.com, Rabu (2/3/2022).

Dia mengatakan, warga Luhansk dan Donetsk hanya mencoba mempertahankan budaya mereka, tapi secara konstan diserang kelompok-kelompok Neo Nazi yang dijadikan voluntir oleh militer Ukraina.

Lyudmila menuturkan, kelompok-kelompok sipil anti-Nazi di Ukraina maupun Rusia memunyai banyak bukti video maupun foto tentang kekejaman militer terhadap warga Luhansk serta Donetsk.

“Kami bisa menunjukkan anda salah satu foto yang memilukan. Foto seorang ibu muda di Donbas dibunuh oleh militer Neo Nazi. Ibu itu terkapar di genangan darah bersama bayinya. Tapi, kami tak pernah melihat itu dalam pemberitaan media-media Barat,” kata dia.

Dia menambahkan, kebanyakan media Barat tak menyiarkan ekspresi sukacita warga Luhanks dan Donetsk saat militer Rusia mengusir militer serta grup Neo Nazi di wilayahnya dalam operasi militer.

“Ini sangat aneh. Saat Perang Dunia II, Rusia dan Ukraina di bawah Uni Soviet berjuang bersama melawan Nazi. Setelah PD II, kami dan seluruh negara Eropa sepakat melarang ideologi Nazi. Tapi sejak 2014, pemerintah Kiev justru mendukung Neo Nazi.”

Dia mencontohkan, pemerintah Ukraina memasukkan Azov Battalion dan Aidar battalion—dua kelompok Neo Nazi—menjadi bagian dari militernya.

“Bahkan, Azov Battalion dan Aidar Battalion kini dijadikan pahlawan nasional oleh Ukraina,” kata Lyudmila.


Dia menjelaskan, kebijakan diskriminatif serta berkembangnya Neo Nazi di Ukraina, maupun operasi militer yang dilancarkan Rusia saat ini erat terkait dengan gelombang massa yang menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych tahun 2014.

Lyudmila menjelaskan, peristiwa tersebut sebagai kudeta yang berdarah karena proses penggulingan Presiden Yanukovych turut memakan korban warga sipil.

Sejak saat itu, pemerintahan Ukraina selalu dipegang oleh presiden yang didukung oleh negara-negara Barat.

“Ukraina sejak 2014 semakin disetir Barat, masuk dalam apa yang disebut sebagai Anti-Russia Project,” kata dia.

Tak hanya itu, kelompok-kelompok Neo Nazi yang ikut dalam huru-hara 2014 tersebut juga bisa berkembang atas dukungan rezim-rezim pemerintahan Ukraina.

“Anda tahu? Kebijakan pertama rezim baru itu adalah merepresi populasi Rusia di Ukraina. 40 persen warga Ukraina adalah etnis Rusia. Banyak daerah Ukraina yang warganya berbahasa Rusia, termasuk Luhansk dan Donetsk,” kata dia.

Dia mengatakan, rezim Kiev sejak tahun 2014 menerapkan kebijakan represifitas terhadap budaya rakyatnya sendiri, yakni melarang mereka menggunakan bahasa Rusia.

“Kebijakan rezim Kiev sangat aneh,” kata Lyudmila dan mengkritiknya dengan analogi, “Seperti bahasa Inggris dilarang di tanah Britania, atau bahasa Jawa dilarang digunakan di Pulau Jawa.”

Tentu saja, sambung Lyudmila, warga Ukrania melawan kebijakan represif dan diskriminatif tersebut. Sebab, warga Ukrania sejak dulu hingga kekinian selalu mengakui diri sebagai etnis Rusia.

Ia mengungkapkan, opresi tidak terhenti pada aspek budaya, tapi juga terdapat represi fisik terhadap warga sipil yang dilakukan oleh grup-grup militer Neo Nazi Ukraina.

“Kalau mereka menemukan warga yang menggunakan bahasa Rusia, orang itu diserang, dianiaya. Tak hanya itu, warga yang menggunakan bahasa Rusia bisa dipecat begitu saja dari pekerjaannya.”

Akhirnya, sejak 2014, warga sipil melawan represifitas tersebut, terutama di Luhansk, Donetsk, dan Krimea. Perlawan warga tersebut dijawab dengan kekuatan militer oleh rezim Kiev.

Ia menyebutkan, kelompok-kelompok Neo Nazi seperti Azov Battalion dan Aidar Battalion yang sudah diserap masuk dalam institusi militer Ukraina, memulai penyerbuan dan penindasan terhadap warga di ketiga daerah tersebut.

“Puncaknya, warga Krimea melakukan referendum dan memutuskan kembali bergabung dengan Rusia. Kami melindungi mereka dari serangan Kiev. Sementara Luhansk dan Donetsk tetap menjadi bagian Ukraina, sehingga militer serta grup Neo Nazi terus menyerang kedua daerah itu, membunuhi warganya.”

Berdasarkan data Departemen Pertahanan Rusia, 16 ribu warga sipil—termasuk anak-anak—di Luhansk dan Donetsk tewas akibat serangan militer Ukraina selama 8 tahun terakhir.

“Media-media Barat tak pernah memberitakan, 5 Mei 2015 didirikan monumen The Alley of Angles di Donetsk untuk menghormati anak-anak yang tewas dibunuh militer serta grup Neo Nazi Ukraina.”


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.