Sebar Video Hoax Surat Suara Tercoblos, Andi Divonis 14 Bulan Penjara

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Majelis hakim Pangadilan Negeri (PN) Medan memvonis Andi Kusmana warga Ciamis, Jawa Barat dengan pidana 14 bulan penjara. Pemuda 25 tahun ini terbukti bersalah karena menyebarkan video hoaks terkait pencoblosan surat suara oleh KPU Medan

Andi tampak pasrah mendengar majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik membacakan putusan itu, pada Rabu (24/7). Selain 14 bulan penjara, hakim juga membebani terdakwa dengan denda sebesar Rp 2 juta subsider satu bulan kurungan.

“Perbuatan terdakwa secara sah dan ¬†meyakinkan bersalah melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE,” ucap Erintua Damanik dihadapan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan.

Putusan hakim sedikit lebih rendah dari tuntutan JPU Randi Tambunan. Terdakwa sebelumnya dituntut dengan pidana 18 bulan penjara dan denda Rp 2 juta subsider dua bulan kurungan. Menyikapi putusan itu, baik terdakwa maupun JPU masih menyatakan pikir-pikir.

Dalam dakwaan disebutkan Andi Kusmana ditangkap atas informasi dari Ketua KPU Kota Medan, Agussyah Ramadani Damanik pada Maret 2019 lalu.

Terdakwa mengunggah sebuah video disertai dengan caption: “KPU Medan digerebek warga sedang mencoblos surat suara 01, kecurangan sudah mulai terlihat secara nyata…keburukan petahana kebusukan rezim Jokowi dan koalisinya mulai terbongkar. Penguasa bangsat,”.

Atas informasi yang tidak benar itu, Ketua KPU Sumut menyarankan Ketua KPU Medan untuk melaporkan pemilik akun Facebook atas nama Kusmana ke Polda Sumut. Polisi kemudian melakukan penangkapan terdakwa Andi Kusmana.

Terdakwa ditangkap karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax di akun Facebooknya dan menyinggung lembaga KPU Kota Medan.

Hasil penyelidikan, ternyata video yang disebar terdakwa adalah peristiwa ricuh Pilkada di KPU Tapanuli Utara, bukannya KPU Kota Medan.

Saksi korban merasa keberatan atas unggahan itu karena mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga KPU dan mempengaruhi situasi keamanan di KPU.(afd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *