Sumut Raih WTP Lima Kali Berturut, Ini Kata Gubsu

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Untuk ke Lima kalinya, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI memberi opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut Tahun Anggaran 2018.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumut dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemprov Sumut, menyampaikan, hingga kini Sumut sudah meraih opini WTP untuk kelima kalinya sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Sehingga, hal ini menjadi satu yang membanggakan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen Pemprov Sumut untuk menjalankan penatausahaan keuangan daerahnya secara clean and good governance, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Edy di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Selasa (7/5).

Begitupun, Edy menyadari masih banyak terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Sumut. Catatan tersebut akan menjadi agenda prioritas yang harus diperbaiki secara bersama, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Sehingga permasalahan dimaksud tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

“Tentu kami tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan dari BPK-RI untuk dapat mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Sumut, sehingga pada masa yang akan datang dapat dikelola lebih baik lagi, dalam rangka mewujudkan Sumut yang bermartabat,” jelas Gubsu.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Isma Yatun saat ditanyai soal pemberian opini WTP mengatakan, kendali kualitas yang ada dapat melihat bagaimana laporan keuangan bisa dinialai wajar. Karenanya, disampaikan, tidak ada permasalahan dalam hal seperti aset, belanja, dan dalam pengelolaan kas. Sehingga semua berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh standar pemeriksaan keuangan negara.

“Kalaupun misalnya ada, seperti belanja perjalanan dinas, kelebihan dalam hal pembayaran proyek atau belanja modal. Tetapi karena nilainya tidak mempengaruhi atau dalam batasan tertentu, jadi tidak masalah,” sebutnya.

Selain itu, Isma juga mengatakan ada 15 pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang telah menerima LHP BPK. Sebanyak 10 kabupaten dan 4 kota, menerima opini WTP. Sedangkan satu lagi masih Wajar dengan Pengecualian (WDP). Sementara yang tersisa dan masih diproses ada dua yang sudah, yakni Nias Selatan dan Tanjung Balai. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *