Tuntut Sertifikat Tanah, Warga Sari Rejo Gelar Doa Bersama

Warga Sari Rejo Saat menggelar Doa Bersama di Kantor BPN/ART Kota Medan

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Warga Kelurahan Sari Rejo kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan, terkait persoalan sengketa lahan mereka yang tak kunjung selesai, kamis (17/1/2019)

Berbeda dengan sebelumnya , ribuan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat (FORMAS) Sari Rejo ini tidak melakukan orasi diatas mobil komando namun menggelar pengajian dan doa bersama

“Ayo ibu-ibu, kita berdoa supaya perjuangan kita diijabah oleh Allah,” ungkap seorang ibu berbaju putih dengan pengeras suara.

Massa lainnya pun menurut. Mereka semua duduk dan dibagikan buku Yasin.

“Ya Allah, Ijabahlah doa kami. Untuk memperjuangkan tanah Sari Rejo,” ujar seorang ibu yang membawakan doa dengan suara lirih.

Koordinator Lapangan FORMAS Sari Rejo Richard Lase mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak ATR/BPN. Mereka akan segera berangkat ke Kementerian untuk memperjuangkan nasib lahan mereka.

“Kami memita sertifikat kepada pemerintah. Agar kami tidak dizolimi lagi. Cukuplah puluhan tahun kami ditindas,” ungkapnya.

Dia berharap ini adalah aksi terakhir yang dilakukan masyarakat Sari Rejo. Mereka berharap Presiden Joko Widodo bisa membagikan sertifikat, seperti yang dilakukan di tempat lain.

Sebelumnya Kepala ATR/BPN Sumut Bambang Priono memberi penjelasan. Kata dia lahan Sari Rejo sudah diinventarisir, identifikasi, terkait subjek hak.

“siapa saja orang yang ada di sana. Untuk mengetahui, nama, letak, luas, berapa banyak yang dikuasai masyarakat. Itu sudah dilakukan,” ungkapnya.

Hasilnya, kurang lebih ada 3900 masyarakat yang menguasai lahan. Mereka juga tinggal di sana.

“Saya menjelaskan bahwa, Sari Rejo itu sudah jelas. Kementrian Agraria sudah menyurati Kasau, untuk segera membuat surat penghapusbukuan terkait lahan tersebut,” jelasnya.

Lalu jawaban yang diberikan pihak Kasau, jika lahan itu masih terdaftar sebagai aset. Sehingga ATR/BPN tidak bisa memproses untuk penerbitan sertifikat.

Soal kawasan bisnis yang sudah terbangun, kata Bambang, merupakan hasil rislah antara TNI AU dengan pungsaha.

“Jalan satu satunya warga mereka berusaha mengurus penghapusbukuan dan dikeluarkan dari aset. Karena yang terdapat bukti di sebelah timur, sudah dibangun ruko, dan jadi kawasan bisnis adalah hasil rislah, antara, TNI AU dengan pengusaha. istilahnya tukar guling,” Pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *