Sumut  

Kawal Isu HAM, KontraS Sumut Akan Gelar FGD Dengan Polres Sibolga

Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Hariandja dan Pengurus KontraS saat bertemu di Kota Sibolga. 
Kapolres Sibolga AKBP Edwin H Hariandja (tengah) dan Pengurus KontraS Sumut.

MEDANHEADLINES.COM – Meninggalnya para tahanan di dalam sepertinya bukanlah menjadi rahasia umum. Untuk beberapa kasus yang pernah kita dengar penyebabnya adalah kekerasan selama proses penyidikan berlangsung.

Hal ini diungkapkan Kordinator KontraS Sumut, M Amin Multazam Lubis, dihadapan wartawan pada Selasa (02/10/2018) di Medan.

Dalam hal ini, lanjutnya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara dan Polres Kota Sibolga pun akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pertengahan Oktober 2018 mendatang.

“FGD yang akan dilakukan tersebut menyangkut Pemolisian Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Intinya mendorong kepolisian agar dalam proses penyidikan mengutamakan nilai-nilai HAM,” kata Amin.

Amin mengatakan, dari data yang diperoleh pihaknya menyebutkan bahwa ada terdapat 12 kasus di Sumut menyangkut kekerasan dan penyiksaan kurun 2 tahun terakhir. Terinci 7 kasus di tahun 2017 dan 5 kasus di tahun 2018.

“Semua kasus di kepolisian. Proses penyidikan berbasis HAM ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan yang kerap terjadi dalam proses penyidikan,” ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Sibolga, AKBP Edwin Hariandja mengatakan, pihaknya mengapresiasi FGD yang akan digelar tersebut. Ia mengakui, potensi terjadinya kekerasan dalam proses pemolisian dimungkinkan terjadi. Karena itu langkah prefentif sangat dibutuhkan dengan penguatan pemahaman di sisi para penyidik.

“Tentu kita berharap, proses penyidikan dilakukan tanpa melanggar hak-hak azasi manusia, dan ini penting sebagai terapan,” katanya.

Dia menjelaskan, FGD yang dilaksanakan bersama KontraS tersebut dijadwalkan pertengahan Oktober mendatang di Mapolres Sibolga. Hasil FGD, lanjut dia diharapkan semakin meningkatkan kualitas pemolisian di wilayah hukum yang ia pimpin.

“Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan proses-proses hukum, kita tentu selalu terbuka dengan lembaga-lembaga seperti KontraS yang bisa memberikan masukan konstruktif dan objektif, agar proses di kepolisian itu berjalan pada rule yang tepat,” tutup Kapolres.(hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.