MEDANHEADLINES.COM, Medan – Menjelang kampanye pasangan 2DM di Bogor, melalui konferensi pers bertempat di Hotel Santika Bogor Sabtu (23/6/2018) mantan Presiden RI 2 periode SBY menyampaikan tudingan kepada BIN, TNI dan POLRI yang tidak netral dalam Pilkada.
SBY membeber sejumlah fakta yang telah dialami kader Demokrat seperti di Pilkada DKI, Pilkada Papua, Pilkada Riau dan Pilkada Kaltim. SBY bahkan siap untuk diciduk jika pernyataannya mengganggu institusi terkait dan berharap dalam Pilkada serentak 2018 aparat pada institusi terkait yang dia tuding untuk netral (https://news.detik.com/berita).
Tudingan SBY sontak membuat semua institusi terkait dan petinggi partai politik angkat bicara. Bagi partai yang senang pernyataan SBY ramai-ramai memuji dan mendukung pernyataan itu, sebaliknya bagi partai pemerintah ramai-ramai menolak. Sementara, bagi institusi terkait jelas menolak keras tudingan SBY.
Dari gambaran di atas, jelas tidak ada yang baru. Hukum besi kekuasaan sudah lumrah terjadi dan berulang kembali. Kita sudah sangat jelas menganut rezim kekuasaan yang hampir mirip dengan slogan the winners take all dengan varian makna, bahwa ketika Presiden terpilih maka dialah yang menentukan segalanya, dan sebaliknya aparatur di bawahnya juga dengan sukarela tunduk padanya.
Jika ada aparatur yang tidak taat dengan pimpinan, ya lumrah juga, pasti akan diganti dengan yang loyal. Semua logika kerja praktis kekuasaan yang mengambil semua kekuasaan sudah lumrah dan diterima mesti dengan tidak lapang dada.
Seorang Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah contoh pemimpin yang jelas-jelas menerapkan prinsip-prinsip pengambil alihan kekuasaan secara langsung ketika mereka terpilih.
Contohnya, semua pejabat hasil produk masa lalu pasti akan diganti, karena mereka pasti akan menjadi benalu, mengganggu, tidak loyal atau secara ideologis tidak sama, dan selama masa kampanye justru telah menyerang pemimpin terpilih.
Sebaliknya semua orang/pejabat yang diganti oleh pemimpin terpilih justru menerimanya dengan lapang dada, sebagai suatu konsekuensi yang wajib mereka terima.
Para kontraktor bawaan Bupati yang kalah akan diganti dengan kontraktor bawaan Bupati terpilih. Istri Wali Kota yang tidak terpilih lagi, akan dengan legowo turun dari tahta dan tidak bisa marah-marah lagi, digantikan dengan istri Wali Kota terpilih yang kelak melanjutkan marah-marahnya istri Wali Kota sebelumnya.
Jika seorang Kepala Daerah sudah terbiasa melakukan hal yang demikian, apakah pantas ketika sudah tak terpilih kembali menginginkan hal yang ideal terjadi pada kekuasaan yang baru? Jelas pemahaman itu adalah suatu “kesesatan” dalam berpikir dan berkesan ambigu serta ambil muka.
Sapu yang kotor jelas tidak akan mampu membersihkan lantai yang kotor, itu adalah hukum sejarah yang tidak bisa berubah sepanjang masa. Kita tidak bisa dengan seenaknya mengingkan negeri ini ideal ketika semuanya sudah kita rusak dan cemari sebelumnya.
Kita saat ini butuh negarawan yang mau “harakiri”, mau bertanggung jawab, mau mengakui bahwa dia adalah bahagian yang pernah bersalah bagi rakyat dan bangsa Indonesia selama ini, sadar ataupun tidak.
Kita butuh mentalitas negarawan yang mau bertobat, dan kemudian menyumbangkan seluruh harta kekayaannya untuk bangsa Indonesia, dan kemudian hidup sederhana bertani di desa-desa bersama rakyat. Maksudnya, kita butuh seorang yang tulus dan nyata dalam tindakan bukan bertopeng dan manipulatif.
Kita sudah muak dengan mentalitas pemimpin gadungan, yang bergelimang harta yang didapat dari kekayaaan negara, kemudian tiba-tiba pingin dikatakan bersih dan menjadi pahlawan kesiangan dengan menjadikan dirinya, sebagai satu orang pahlawan. Sementara, semua yang lain adalah penjahat yang tujuannya justru hanya untuk meraih kekuasaan kembali.
Bukan berarti kita juga menerima dengan lapang dada rezim penguasa yang jelas-jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Para penguasa penindas juga pasti akan ditindas oleh sejarah itu sendiri, sebagai suatu hukum waktu yang berlaku bagi kita semua.
Sederhanannya, inti pertarungan politik saat ini adalah pertarungan para elit yang saling mengintip kelemahan demi meraih kekuasaan. Kita benar-benar tidak bisa berfikir positif dibalik saling serang antar elit yang terjadi saat ini.
Sayangnya, para elite kekuasaan tidak pernah berpikir bahwa kekacauan mereka berpikir jelas-jelas telah merobek-robel nalar sehat rakyat yang justru terhipnotis, terpengaruh dan terjebak pada logika “kesesatan” berpikir mereka.
Kita dengan tenang dan dingin tanpa bersalah, telah meninggalkan rakyat dalam kondisi baku hantam yang tak terelakkan, akibat buah karya tangan kita.
Tudingan SBY jelas tidak akan mengubah apapun selain menambah defisit bagi dirinya sendiri. Semua sudah tahu apa masalah yang terjadi pada negeri ini sesungguhnya. Satu-satunya yang kita tidak tahu di negeri ini adalah, cara menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.
Faktanya sudah 73 tahun sejak merdeka, ada begitu banyak upaya solusi dan jalan keluar yang telah ditawarkan berbagai pihak dan telah pun dipraktekkan, ternyata hasilnya adalah munculnya masalah yang semakin besar.
Karena itu, sekali lagi kita butuh mentalitas pemimpin negarawan yang mau jujur dan rendah hati dalam lebaran ini, untuk mohon maaf lahir dan bathin kepada rakyat Indonesia dan tidak lagi mengulang perbuatan jahatnya. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan bathin. Hanya hati yang bersih yang bisa membersihkan.
Penulis : Dadang Darmawan Pasaribu
