MEDANHEADLINES.COM – Tak ada nama yang paling viral saat ini di Indonesia kecuali Setia Novanto alias Setnov. Tidak hanya telah mencuri perhatian seluruh rakyat Indonesia, melainkan juga diduga telah menjarah uang rakyat melalui proyek e-KTP. Tidak hanya menarik perhatian KPK untuk senantiasa terus berfikir bagaimana upaya menangkapnya, tetapi juga telah menyeret MKD DPR untuk mengaktifkan “perasaannya” dalam menyelami masalah Setnov dan juga mendengar suara bathin rakyat Indonesia.
Bagi rakyat Indonesia, Setnov jelas telah menjadi ikon. Setidaknya ikon bagi manusia yang super “licin” mengalahkan belut. Pada setiap jejak perbuatannya seolah ada penghapus yang secara otomatis menghapus semua jejaknya. Setengah berkelakar, seorang pejabat mengatakan di kaki Setnov ada “sapu” yang segera dapat menghapus jejaknya. Banyak politisi Indonesia yang juga super licin bagai belut, namun semua masih kalah kualitas dengan Setnov.
Ditengah perburuan KPK pada dirinya dari hari ke hari, hingga insiden mobil Setnov menabrak tiang listrik hingga ada yang menyebut operasi tabarak tiang (OTT), hingga masih dalam kondisi setengah sadar sudah dipakaikan rompi oleh KPK, Setnov tetap tak kekurangan akal. Pengacaranya boleh saja mengatakan bahwa Setnov masih trauma akibat kecelakaan tunggal yang menimpanya. Namun, segala strategi untuk mempertahankan kekuasaannya di Golkar dan DPR tetap kuat dipikirkan Setnov, dan nyaris tak berhenti. Ia tak kehabisan akal untuk memastikan bahwa kekuasaannya di Golkar perlu diamankan. Begitu juga kepemimpinanya di DPR. Setidaknya dengan perantaraan surat, Setnov berharap para pimpinan DPR dan Golkar paham apa yang dia maksud.
Meski telah di”rompikan” oleh KPK, namun skenario kekuasaan Setnov terbukti berhasil. Lihat saja pernyataan Petinggi Golkar dan Pimpinan DPR. Keduanya dengan tegas, menunggu semua proses hukum berlangsung dan justru meminta masyarakat bersabar menunggu upaya hukum Setnov. Bagi pimpinan Golkar dan DPR, Setnov jelas adalah pimpinan mereka yang sesungguhnya, sehingga sangat perlu untuk dilindungi. Sudah umum, jika para pejabat mengukur salah benar berdasar hukum yang berlaku dan mengabaikan etika-moral yang kedudukannya lebih tinggi.
Gerusan Mental ala Setnov
Apa yang dipertontonkan Setnov, jelas saja jauh dari upaya Pemerintah dalam melakukan revolusi mental. Yang terjadi justru adalah penggerusan mentalitas bangsa. Pimpinan DPR tertinggi bukan menunjukkan sikap dan perbuatan yang mulia, malahan mencontohkan perbuatan buruk dan tercela. Bukan malah berani bertanggungjawab dan memohon maaf kepada rakyat Indonesia, Setnov justru kokoh melawan dan merasa tidak bersalah.
Apa yang terjadi sesungguhnya?
Jelas, sistem politik kita sangat lentur dan tak punya filter dalam menghambat orang-orang yang tak layak memimpin. Sistem politik yang sedang bergulir hanya menyisakan KPU selaku Badan Independen penyelenggara PEMILU untuk memastikan siapa yang pantas masuk Senayan. Itupun masih dengan catatan, bahwa KPU tentu saja tak punya kekuatan sedikitpun untuk menseleksi para calon legislatif. Dengan demikian, sumber utama regenerasi kepemimpinan kembali kepada Partai Politik. Partailah pihak yang paling bertanggung jawab dalam urusan seleksi-menseleksi para calon anggota legislatif di Indonesia saat ini.
Masalahnya, Partai lebih cenderung berjalan diluar koridor fatsun politik dan lebih banyak dikendalikan serta dituntun oleh segelintir pihak yang memaksakan kepentingan mereka semata. Partai sebagaimana yang selalu disampaikan banyak akademisi menjelma menjadi kekuatan yang oligarkis yang dikuasai sekelompok orang. Partai hanyalah media dan alat bagi sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan politik dan mempertahankannya. Praktis, partai tidak diajak untuk berbicara kebutuhan dan kehidupan masyarakat yang merupakan konstituennya. Pada situasi dan kondisi inilah anggota legislatif diseleksi dan dihasilkan serta diberikan kuasa memimpin rakyat Indonesia.
Apa yang terjadi dengan Setnov saat ini, jelas adalah buah dari perkaderan politik Partai Golkar yang sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan Setnov adalah kader Golkar yang sudah berkerak dan berakar dalam seluruh jenjang kepemimpinan dan sekolah Golkar sejak dari bawah. Namun sebagaimana yang sudah disinyalir oleh LIPI dan KPK, bahwa Partai Politik sekelas Golkar dan Parai-Partai “tua” sejamannya, jelas-jelas banyak mengabaikan penguatan kader yang berbasis etika dan moral. Partai menegasikan kode-etik yang mestinya menjadi prinsip bagi penetapan calon anggota legislatif. Akibatnya, rekrutmen para pejabat publik di Indonesia hanya berjalan dengan basis kepentingan politik elit semata.
Dengan demikian, pentas politik Indonesia tak obahnya hanyalah merupakan pertunjukan para politisi “bermasalah”, “gadungan”, dan hipokrit yang semakin membuat suasana politik Indonesia gaduh dan tak bermutu. Situasi inilah yang semakin lama meningkatkan ketidak percayaan masyarakat kepada partai politik yang pada gilirannya meningkatkan apatisme masyarakat terhadap sistem politik yang dianut (Denokrasi/PEMILU) yang berujung pada meningkatnya angka Golput dari waktu ke waktu.
Anehnya gerusan mentalitas bangsa yang disebabkan oleh kegagalan Partai Politik dalam mengaktifasi fungsi ideologisasi partai belum atau tidak disadari Partai sendiri. Ideologi yang merupakan “ruh” bagi suatu bangsa, yang memberi kehidupan dan energi yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara benar-benar diabaikan dan ditinggalkan dibelakang. Akibatnya mentalitas buruk seperti mencuri uang rakyat, tidak punya rasa malu, mengejar kekuasaan, rent seeker, bersumpah palsu, ngeseks, justru menjadi gaya hidup yang dipertontonkan kepada masyarakat.
Namun apa mau dikata, citra buruk politisi dengan mentalitasnya yang buruk, tidak juga menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Derasnya desakan masyarakat dengan berbagai ekspresinya agar para politisi segera berubah, juga gagal untuk mengingatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Para politisi sepertinya memiliki jarak dan dinding tebal, sehingga sulit mendengar suara-suara rakyat. Semboyan suara partai adalah suara rakyat, benar-benar pepesan kosong tak bermakna.
Penulis : Dadang Darmawan, M.Si
Dosen FISIP USU
