MEDANHEADLINES – Dihadapan para pemimpin redaksi yang diundang ke Istana (1705), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa kelompok yang inkonstitusional akan “digebuk”. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa akhir-akhir ini masalah kebangsaan kita menunjukkan eskalasi yang meningkat. Hingga pemerintah penting untuk mengambil langkah-langkah strategis mengatasinya.
Indikasi meningkatnya konflik antar kelompok, maupun kelompok dengan negara jelas sangat kuat, baik terjadi di media maya maupun di dunia nyata. Percakapan diantara dua kelompok yang terbelah saat ini pun yaitu kelompok “kebhinnekaan” dengan kelompok “keagamaan” terasa semakin emosional dan semakin jauh dari kesan damai. Bahkan, satu diantaranya “senang sekali” menjadikan Presiden Jokowi sasaran fitnah dengan selalu mengkaitkan dirinya dengan PKI.
Untuk itu pemerintah merasa perlu membuka dialog dengan berbagai pihak untuk menyatukan pandangan dan meminta dukungan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Pemerintah bahkan sebelumnya, sudah mengumumkan kepada publik, tentang usulan pembubaran ormas HTI kepada pengadilan karena bertentangan dengan Pancasila. Intinya siapapun kelompok yang mencoba menyebarkan isu-isu SARA, mengusung ideologi yang inkonstitusional, yang jelas bertujuan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa akan digebuk dan diajukan kepengadilan.
Gejolak Internal
Analis luar seperti Allan Nairn jelas menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan asing dalam perpolitikan Indonesia. Semua orang tahu, China dan Amerika sangat berkepentingan atas Sumber Daya Alam Indonesia yang sama-sama mereka butuhkan. Berbagai upaya kerjasama lebih lanjut tentu mereka inginkan akan tercapai dengan rezim Pemerintahan Jokowi yang berkuasa saat ini.
Sementara di dalam negeri, gambaran perseteruan elite antara Prabowo dan Megawati masih kelihatan berlanjut, dengan disemarakkan variabel “populisme Islam” sebagai varian penambahnya. Artinya, kali ini Prabowo sukses “membonceng” sentimen populisme Islam yang kini sedang bergerak untuk mempertegas identitas politiknya.
Sementara dalam konteks rakyat akar rumput yang turut bertikai, masih disibukkan dengan urusan duniawi dan tidur panjangnya. Masyarakat, masih terus asyik menghela pertikaian yang terjadi, tanpa memikirkan dampak ke depan yang akan terjadi. Sebagian bahkan berpikir pragmatis, hanya untuk mengambil keuntungan dari konflik yang ada saat ini. Sebab sejak era-Jokowi, ada kecendrungan kelompok yang selama ini menikmati rente ekonomi mulai tersingkir dan mengering.
Belakangan bahkan nama Wapres JK semakin santer disebut-sebut terlibat dalam mendorong Anies-Sandy maju dalam Pilgub DKI 2017 melawan Ahok yang di dukung PDIP maupun Jokowi. Perseteruan JK dengan Kubu Jokowi semakin lama semakin tegas, pasca PDIP/Jokowi cukup sukses membabat “orang-orang” JK di Kabinet yang satu diantaranya korbannya adalah Anies Baswedan yang dicopot dari Jabatan Menteri tanpa adanya masalah yang serius.
Mungkin saja, JK coba mengimbanginya dengan membantu Anies menjadi Gubernur Jakarta. Karena itu belakangan ini santer dimasukkannya variabel HMI/KAHMI sebagai “pemain” di balik isu-isu dan konfrontasi diberbagai medan aksi yang sedang berkembang saat ini. Semua juga tahu bahwa JK dan Anies adalah bahagian dari kelompok KAHMI yang selalu nimbrung dalam seluruh aktifitas kekuasaan nasional.
Intinya para politisi dalam negeri kita yang sedang bertikai, sudah memainkan skenario “the real politics” dengan cukup watak, ala Machiavelli, dimana semua kesempatan dan sumber daya telah digunakan untuk saling serang. Rumus politik, “tidak ada musuh abadi”, “musuhnya lawan, adalah teman” jelas berlaku dengan cukup baik oleh kedua kubu.
Artinya, dunia yang kita huni ini, telah disatukan oleh teknologi dan kepentingan/kekuasaan. Praktis tidak ada agenda disuatu Negara yang luput dari perhatian kepentingan Internasional. Kepentingan Internasional itu, kepentingan siapa? Hanya ada dua kepentingan Internasional yang berseteru dari dahulu sampai kini, yaitu kepentingan Negara Barat/Kapitalis/AS dan sekutunya, dan kepentingan Negara Timur/Sosialis-Komunis/Rusia-China dan sekutunya.
Pengaruh Eksternal
Dua kutub kepentingan Timur & Barat inilah yang sedang memainkan percaturan global yang sedang berlangsung saat ini. Apakah pengaruh kedua kepentingan itu, nyata di Indonesia?
Tentu saja pengaruh asing pada real politik nasional begitu teras. Sebagaimana kita ketahui Indonesia sejak lama sudah bergantung kepada Negara-negara Barat baik dalam konteks ekonomi maupun politik bahkan budaya. Meskipun Indonesia menganut sikap politik luar negeri Non-Blok. Namun tidak dapat dipungkiri orientasi ekonomi, politik dan budaya Indonesia jelas telah kebarat-baratan. Tidak heran jika Indonesia kemudian, menjadi Negara yang bercorak Kapitalisme-Liberalisme.
Persoalannya, pada era-Jokowi, hubungan Indonesia dengan China justru semakin meningkat. Setidaknya dapat dilihat dari hubungan kerjasama ekonomi yang semakin erat dimana investasi China mulai banyak ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Terlebih China sendiripun baru saja meluncurkan program OBOR (one belt one road) atau satu sabuk satu jalan. Dimana China berambisi membangun masa depannya yang digadang-gadang sebagai terbesar di dunia. Artinya, China sudah percaya diri untuk memimpin dunia!! Adapun salah satu sasarannya adalah Negara-negara Asia Tenggara, yang utamanya adalah Indonesia.
Pertanyaannya, apakah Indonesia akan ikut scenario China (Timur), atau Barat, atau Timur Tengah (Visi Arab Saudi 2030)?
Perubahan yang terjadi di dunia dengan sangat cepat saat ini tentu saja mesti direspon semua negara, baik untuk mengantisipasi dampak buruknya atau bahkan untuk meraupu keuntungannya. Masalahnya, Indonesia sangat penting oleh semua kepentingan dunia yang sedang bertikai saat ini, baik oleh China, AS, maupun oleh Arab Saudi.
Tanpa kita sadari, orientasi masyarakat Indonesia di dalam negeripun turut terpecah-pecah ke dalam corak kepentingan Intrenasional yang bertikai tersebut. Ada yang nyaman dengan kerjasama dengan Barat/AS/Kapitalisme, ada yang nyaman kerjasama dengan Timur/China/Sosialisme, dan juga ada yang nyaman kerjasama dengan Timur Tengah/Arab Saudi. Keterpecahan orientasi inilah yang kini menyumbang berbagai konflik politik dan meningkatnya sentimen politik di tanah air.
Artinya, arah ekonomi-politik Pemerintah Jokowi saat ini, telah direspon lebih serius oleh kelompok-kelompok lain yang berada diluar kekuasaan. Sejarah Indonesia yang sejak awal dipengaruhi oleh tiga kekuataan dunia tersebut, jelas sangat mudah untuk “dipanaskan” dan “dimainkan” oleh kelompol elite nasional maupun skondannya dari eksternal. Terlebih, bangsa Indonesia sejak lama sudah kehilangan pegangan ideologisnya, sehingga sangat rapuh oleh serbuan kepentingan-kepentingan asing, nyaris tanpa tameng.
Menggebuk Kelompok Inkonstitusional
Apakah menggebuk kelompok-kelompok inkonstitusional adalah solusi yang tepat? Apakah tindakan itu hanya diperuntukkan sebagai tindakan sesaat belaka? Mengapa pemerintah selalu luput mencari dan menyelesaikan akar masalahnya?
Dalam jangka pendek menggebuk kelompok-kelompok inkonstitusional yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 mungkin akan berarti. Namun, ditengah Negara/Pemerintah sendiri yang juga “bermasalah” dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, solusi “gebuk” jelas tidak akan menyelesaikan masalah.
Terlebih saat ini, upaya yang dilakukan berbagai pihak menyambut gejolak kebangsaan saat ini tidak ada yang bersifat fundamental, alias sangat artifisial. Semua tindakan dilakukan hanya sebatas seremonial dan menghamburkan uang semata tanpa ada hasil yang permanen. Acara-acara seperti pertemuan dengan tokoh agama, musik kebangsaan, memakai baju-baju bertuliskan kebangsaan, upacara-upacara nasional, aksi-aksi massa, seminar-seminar jelas hanyalah tampilan fisik dan luar semata. Kita tak bisa mengukur perubahan mindset seseorang ataupun kelompok yang akan mempengaruhi cultureset-nya hanya dengan tindakan seremoni.
Pada konteks internalisasi nilai-nilai kebangsaan inilah, kita sama sekali tak punya pengalaman sejak merdeka sampai saat ini. Sebab pengalaman kita yang paling kaya sejak merdeka justru pengalaman bertikai antar ideologi maupun antar kelompok dan antar daerah (SARA) yang tak pernah tuntas hingga saat ini. Wajar jika saat ini kita sangat kesulitan membumikan nilai-nilai kabangsaan itu. Sebab nilai-nilai itu memang dengan sengaja telah digantikan dengan nilai-nilai kebebasan, persaingan bebas, individual yang selama ini lebih banyak kita yakini sebagai nilai kebenaran.
Sekalipun banyak pihak saat ini mendengungkan pentingnya kohesi sosial, pentingnya persatuan nasional, pentingnya menahan diri, namun semua itu hanya sebatas himbauan, teriakan, tulisan, dan nada keprihatinan belaka. Lebih jauh dari itu, bagaimana operasionalisasi konsep itu dalam kenyataan dan darimana mesti dimulai, semuanya dibiarkan ngeblur, pecah dan berantakan di bawah. Sehingga ujung-ujungnya kata terakhir yang muncul sebagai pemungkas adalah “ayolah kita mulai dari dari kita sendiri”. Hanya itu!!
Penulis : Dadang Darmawan M,Si
Dosen FISIP USU
