MEDANHEADLINES – Apakah kota-kota mendadak pintar yang kita butuhkan? Ataukah kota-kota mendadak jujur, adil, tanpa diskriminasi, milik semua dan anti KKN yang kita idamkan? Manakah yang mudah untuk kita perbuat, menjadikan kota kita pintar, atau menjadikan kota kita jujur, bersih KKN?
Menjadikan kota pintar jelas sangat mudah. Tak ada kesulitan sedikitpun untuk menjadikan suatu kota disebut “Kota Pintar”. Kalau ada duit segalanya bisa dibuat. Dengan duit semua aplikasi sosial berbasis elektronik/daring/online bisa disediakan oleh setiap Pemerintah Kota. Untuk menjadikan suatu Kota disebut Pintar kuncinya lagi-lagi hanyalah uang, untuk membeli alat-alat elektronik tersebut.
Karena itu jangan tanyakan, apakah “Kota Pintar” itu sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat kota, atau adakah dampak yang signifikan dalam kehidupan warga kota yang akan lebih baik setelah sistem berbasis elektronik itu diberlakukan?
Sudah umum jika perkembangan teknologi dan informasi (ICT) di dunia telah mengalami perkembangan yang dahsyat dalam seratus tahun terakhir. Hampir semua hubungan manusia kini bisa diatasi dengan teknologi informasi. Bahkan manusia kemudian sudah menggantungkan dirinya pada berbagai teknologi aplikasi berbasis elektronik. Banyak orang bahkan merasa “mati” tanpa kehadiran teknologi.
Perkembangan teknologi telah mendahului perkembangan etika-moral berkali-kali lipat dan bahkan berjalan bertolak belakang. Artinya kalau teknologi berkembang dengan kecepatan tinggi maju ke depan, sebaliknya etika moral berjalan malah mundur kebelakang. Sehingga jarak etika-moral dengan perkembangan teknologi informasi menjadi sangat lebar sekali kesenjangannya.
Sudah menjadi fakta sosial, jika manusia diseluruh dunia berlomba-lomba mengkonsumsi teknologi informasi namun tak pernah mengkonsumsi etika-moral dalam kehidupannya. Sekolah-sekolah ramai menawarkan program membuat anak pintar, sebaliknya kesulitan menjadikan seseorang berakhlak mulia. Akibatnya, pendidikan hanayalah ibarat mesin dari suatu sistem global yang dipesan hanya untuk memperbanyak orang pintar, namun sedikit sekali menjunjung etika-moral.
Wajar jika Walikota dan Bupati tanpa kesulitan menyuarakan kepada warganya tentang program kota pintar ketimbang kota berakhlak. Kota pintar dianggap sebagai cara mudah untuk menuai prestasi tanpa perlu kerja keras yang bersentuhan dengan kejiwaan sosial. Pembangunan fisik jelas lebih mudah dilakukan ketimbang pembangunan karakter/etika-moral. Padahal, pembangunan karakter/etika-moral adalah pondasi sebelum membangun sarana dan prasarana fisik diatasnya. Apa jadinya suatu bangunan berdiri diatas pondasi yang lemah?
Banyak proyek mercusuar dibangun ditanah air, namun kenyataan dilakukan dengan cara-cara korup, menanggalkan etika-moral. Hambalang, e-ktp, proyek pembangkit listrik, dan lainnya adalah contoh-contoh nyata kegagalan proyek mercusuar yang dikerjakan tanpa dasar etika-moral publik. Akibatnya, semua proyek hanyalah kelihatan fisiknya yang mentereng, sementara dibelakangnya merupakan “bancakan” semata dan penuh dengan “kehinaan”.
Ambillah contoh satu program kota pintar yaitu kota bebas internet. Menawarkan seluruh warga kota akan bebas menggunakan internet. Tujuan untuk memberi akses yang terbuka bagi warga masyarakat mengakses jaringan komunikasi yang telah menjadi kebutuhan manusia modern saat ini. semboyannya, “hanya orang dungu yang tak mengakses internet”.
Namun, pernahkah kita berfikri bahwa internet adalah teknologi berwajah ganda? Ada sisi yang menawarkan kesempatan/kemajuan/kesejahteraan, namun sisi lainnya menawarkan kejahatan. Ibarat pisau bermatadua, satu mata membantu pekerjaan sipengguna, mata lainnya bisa membunuhnya.
Adakah kita sudah mempersiapkan warga kota untuk tidak “terbunuh” oleh internet? Adakah pembangunan karakter telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah kota kepada warganya sebelum memberlakukan kota pintar? Perkembangan kota-kota maju di dunia, jelas membuktikan bahwa mereka menemui masalah yang jauh lebih kompleks menimpa warganya sekalipun mereka sudah jauh lebih pintar dari kita. Artinya menjadi pintar itu lebih banyak menimbulkan masalah jika tanpa memiliki pondasi etika-moral/karakter.
Ambil contoh yang lain, penerapan e-lapor untuk memudahkan masyarakat melaporkan masalah yang mereka hadapi kepada pemerintah/pihak yang kompeten agar masalah lebih cepat dapat diatasi. Sepintas tampak mudah dilakukan dan masalah kita akan selesai.
Apakah sipetugas penerima laporan, dan sipejabat pelaksana adalah benar-benar eksekutor yang dapat dijamin keandalannya dalam menyelesaikan masalah? Hampir semua kebijakan terkendala pada masalah sikap moral implementor. Artinya sebelum aplikasi elektronik diberlakukan apakah petugas dan pejabat pemerintah terlebih dahulu dibangun karakternya/etika-moralnya. Tanpa itu semua, program aplikasi hanyalah simbolik belaka.
Dengan wujud kota pintar, apakah suatu kota akan bebas KKN, politikuang, kampanye hitam, mindset SARA, berdisiplin tinggi? Tentu saja tidak. Dikota-kota di dunia semakin kota menjadi pintar, permasalahan juga semakin “naik-kelas” beberapa tingkat. Masalah pada kota pintar semakin kompleks, tidak seperti yang dipikirkan manusia.
Ambil satu contoh lagi, tentang pembentukan “tim saber pungli” yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2016 kemarin. Apakah dengan dibentuknya “tim saber pungli” masalah pungli di berbagai level pemerintah teratasi? Tentu saja tidak.
Tidak salah, sudah banyak orang bersaksi mengatakan para pelaku pungli banyak yang sudah ketangkap. Namun kejahatan tentu saja tidak lantas berhenti hanya dengan terbentuknya tim saber pungli. Secara teoritis, para penjahat akan sedikit terganggu, namun segalanya akan kembali disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Tim saber pungli adalah manusia biasa yang juga tak luput dari godaan duniawi, setidaknya rumus itu selalu di pegang para penjahat.
Kejahatan tentu saja bisa bermutasi dan berganti bentuk sebagaimana yang lainnya. Kejahatan juga berkembang mengikuti situasi dan kondisi. Pungli adalah masalah mentalitas, yang sama sekali tidak bisa diatasi dengan keberadaan “tim saber pungli”. Mengapa? Sebab semua orang bijak sudah sadar, bahwa yang namanya penjara, ancaman penjara, tekanan pisik/psikis tidak memiliki efek jera terhadap kejahatan. Semua fakta kejahatan yang semakin marak di muka bumi setidaknya telah menenggelamkan tesis Thomas Hobbes tentang arti penting penjara itu.
Artinya, kita tak bisa berlogika linear sebagaimana yang selalu dipraktekkan para pengambil kebijakan saat ini. Bahwa jika kota pintar diberlakukan maka kejahatan akan berkurang, pelayanan masyarakat akan semakin baik, dan kesejahteraan sosial akan muncul. Tidaklah logis dari teknologi kita membentuk mentalitas masyarakat. Jelas tak ada dasar pijakannya.
Sudah seratus tahun ide rasionalitas teknologis justru dianggap sebagai biangkerok masalah manusia saat ini. Teknologi-teknologi mekanis yang tak berfikir dan tak berjiwa jelas bukan menjadi penyebab dan penuntun manusia berakhlak dan beretika-moral. Sebab mentalitas manusia adalah urusan kejiwaan/kesadaran yang hanya aktif melalui hubungan-hubungan emosional, melalui pengajaran dan keteladanan bukan melalui pendekatan teknologi.
Penulis:Dadang Darmawan, M.Si
Dosen FISIP USU
