Sumut  

Komisi D DPRDSU Minta Pemkab/kota alihkan Pengelolaan Terminal

MEDANHEADLINES – Medan – Komisi D DPRD Sumatera Utara meminta agar pemerintah kabupaten/kota memberikan pengelolaan terminal tipe B ke pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini dilakukan karena hingga saat ini dari 16 terminal tipe B di Sumut baru 4 terminal yang diserahkan pengelolaannya  ke Pemprovsu yakni terminal Tanjungberingin di Bahorok, Terminal Pasar 10 di Langkat, Terminal Kabanjahe, dan Terminal Partapakan di Gunung Tua,sementara 12 terminal lagi sama sekali belum diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Bahkan ada terminal yang diubah daerah menjadi terminal tipe C sehingga pengelolaannya tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Mustofawiyyah mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harusnya mematuhi amanah UU tersebut.selain itu,lanjutnya, dengan pengalihan yang dilakukan akan membantu beban daerah dalam pengeluaran untuk pemeliharan gedung dan gaji karyawan.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari terminal juga tidak terlalu besar, jadi untuk apa dipertahankan lagi pula Beban daerah pun bisa berkurang, karena perawatan dan gaji karyawan sudah jadi wewenang provinsi,” ujarnya.

Senada dengan Mustofawiyah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumit, Baskami Ginting menyatakan, pihaknya telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Sumut dan daerah terkait belum rampungnya pengalihan terminal ke provinsi.

“Sudah kita agendakan untuk mengundang mereka. Kita mau tahu apa masalah yang terjadi sehingga itu belum selesai.” Ujarnya (lbs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.