KEBHINNEKAAN : Menanam atau Merawat?

MEDANHEADLINES, – Spektrum kasus Ahok jelas sudah sangat meluas menyentuh segala lapisan di internal dalam negeri kita. Sepktrumnya telah menjadi ancaman bagi kita semua. Jelas ada kontestasi perebutan kekuasaan antar faksi yang semakin menguat (kelompok/partai). Tak bisa dipungkiri Pilkada serentak 2017 jelas berkorelasi nantinya dengan Pilpres 2019. Celakanya, perebutan kekuasaan hanya  berkorelasi dengan penguasaan sumber-sumber daya bagi kepentingan kelompok tanpa sedikitpun memikirkan kemakmuran bagi rakyat. Jadi sebetulnya rakyat juga yang menjadi korban.

Dalam konteks kontestasi inilah sebagian pihak (atau memang sudah hukum besi) bahwa pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pihak regulator dan pengayom rakyat, melainkan pemerintah telah dilihat sebagai pihak yang ‘bermain’. Pemerintah dengan segala kuasa-tangannya jelas dianggap memainkan peran yang besar yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Bahkan pemerintah sebelumnya telah dituding ‘memainkan’ KPK untuk kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan Ahok ataupun tidak.

Perilaku pemerintah yang dilihat tidak berimbang telah menuai krisis kepercayaan kepada pemerintah sendiri (sesuatu yang lumrah dalam setiap kekuasaan). Kalau kita melihat peta kontestasi Pilpres 2014 jelas yang menjadi oposisi bagi pemerintah saat ini adalah ormas-ormasi Islam yang sebelumnya berada pada kubu Prabowo. Wajar jika banyak warga netizen berpendapat jika bandul politik nasional sedang bergerak ke kanan. Artinya kelompok ormas-ormas Islam mulai memperluas dan konsolidasi melawan ketidak adilan yang mereka rasakan. Namun kelompok Islam sebagaimana yang ditengarai oleh pemerintah tidak homogen. Di dalamnya bersemayam juga kelompok-kelompok garis keras yang selama ini cukup diwaspadai oleh aparat.

Tidak hanya terancam dari internal saja, Panglima TNI sudah berkali-kali mengungkap bahwa Indonesia tengah berada dibawah tiga ancaman eksternal (asing) sekaligus. Yaitu ancaman China (Timur), Amerika (Barat) dan ancaman Islamic State (Timur Tengah) yang sedang mendapat perlawanan keras di Timur Tengah. Ketiganya menjadi ancaman bagi Indonesia dalam upaya penguasaan sumber-sumber daya alam maupun sumber daya hayatinya yang kaya dan juga perjuangan pada hal-hal yang berbau idelogi. Panglima TNI mengingatkan bahwa ketiganya bisa saja memainkan skenarion perang bonekanya (proxywar) dengan cara menggunakan ‘kaki tangannya’ yang tak kelihatan yang secara tiba-tiba saja telah beroperasi dalam seluruh jaringan tubuh kebangsaan. Bahkan bisa saja masuk dan menusuk hingga ke jantung kita. Dalam proxywar tentu saja kita tak akan mengetahui siapa memainkan peran apa, siapa memainkan siapa, semuanya bisa tak kelihatan wujudnya.

Namun, selain variabel eksternal dan internal yang sudah disebut satu variabel lain yang tak kalah pentingnya tentu saja adalah militer. Militer jelas memainkan peran yang tidak kecil dalam perjalanan kebangsaan Indonesia. Karena itu, dalam situasi yang bergejolak saat ini pantas jika Jokowi menghampiri semua barak militer untuk memastikan dukungannya. Pun dalam kontek politik kita saat ini relasi militer dan nasionalis sangat kuat dalam pentas kekuasaan kita saat ini. Para mantan-mantan petinggi militerlah saat ini yang menguasai partai-partai nasionalis yang teratas saat ini. Bahkan partai-partai yang dipimpin oleh mantan-mantan militer yang nasionalis kini menjadi tumpuan bagi partai-partai Islam maupun bagi ormasi Islam.

Terhadap semua soal ini, tentusaja posisi pemerintah yang sudah disudutkan pada sudut sempit jelas tak mudah. Idealnya, pemerintah jelas menginginkan suasana yang kondusif untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Sebab hanya dengan situasi kondusif roda ekonomi dan program pemerintah dapat berputar. Tak terbayang dampak yang akan didapat jika suasana terus menerus memanas. Kerugian baik secara ekonomi, politik dan sosial jelas pertaruhan yang mahal di atas meja pemerintah saat ini. Kesalahan dalam bertindak pada eskalasi masalah yang tak terprediksikan akan membuat bangsa ini jatuh kembali pada lubang yang sama dengan 98.

Pertanyaannya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintah akan menggunakan penyelesaian dengan cara-cara yang kultural (nilai) atau melalui pendekatan struktural (kekuasaan)? Keduanya jelas memiliki konsekuensi yang berbeda. Dengan tidak mengesampingkan banyak opsi yang ada di meja pemerintah saat ini, sudah banyak suara-suara warga dunia maya yang meminta pemerintah atau siapapun untuk kembali melihat solusi-solusi kultural yang selama ini luput dari perhatian.

Menanam Kebhinnekaan yang Terlupakan

Kini warga jagad maya mengkhawatirkan Indonesia akan memasuki tahap yang kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasannya banyak pihak khawatir politik identitas yang menguat akhir ini akan mengoyak persatuan yang selama ini sudah terpelihara. Untuk merajut koyak itu banyak pihak yang menyerukan kembali memperkuat kebhinnekaan yang merupakan tiang penyangga bangsa. Masalah semakin rumit ketika pihak yang dituding anti kebhinnekaan justru menuduh bahwa mereka yang meminta merawat kebhinnekaanlah yang tidak mendukung kebhinnekaan. Argumentasi keduanya kini ramai menempel didinding jagad maya.

Kebhinnekaan (perbedaan) dalam wujud suku, daerah, agama, warna kulit (ras) adalah fakta sosial yang melekat (embeded) dalam tubuh bangsa Indonesia. Fakta sosial ini yang selalu dimainkan oleh Belanda untuk terus menguasai Nusantara dan melemahkan perlawanan pemuda Nusantara. Untuk menyatukan perbedaan itu tahun 1928 para pemuda lintas perbedaan tersebut membuat Sumpah untuk besatu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda 1928. Indonesia kemudian merdeka tahun 1945 diatas Sumpah Persatuan tersebut. Sebelum merdeka Mr. Muh. Yamin mengusulkan untuk menggunakan semboyan “Bhninneka Tunggal Ika” yang tertulis dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular (1400-an) yang hidup pada masa kerajaan Majapahit, yang berarti “meski berbeda kita tetap bersatu” yang terpenggal dari kalimat utuhnya yaitu “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Buddha dan Siwa/Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina/Buddha dan Siwa adalah tunggal, tak terpecah belah, tetapi satu jua, tak ada dharma/pengabdian yang mendua). Meski makna awalnya adalah dimaksudkan untuk penyatuan nilai-nilai kebenaran dari dua agama yang berbeda, namun oleh para pendiri bangsa makna itu diperluas untuk dimaknai sebagai konsep menyatukan berbagai perbedaan yang melekat dalam tubuh bangsa Indonesia. Semuanya sepakat, menghargai, tidak menolak untuk menampilkannya sebagai semboyan persatuan bangsa yang menyatu dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Namun ternyata, meletakkan dan menyepakati semboyan “Bhninneka Tunggal Ika” tidak semudah dalam mewujudkannya. Sejak merdeka Indonesia langsung memasuki suasana pergumulan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Kesadaran bersatu dan bersaudara yang ditengarai menjadi solusi bagi bangsa, akhirnya tidak pernah benar-benar disemai dan tumbuh subur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masing-masing kelompok malah semakin menunjukkan kebenarannya masing-masing. Meski kerap ujian-ujian perpecahan bangsa berhasil dilewati (munculnya berbagai pemeberontakan) namun upaya memperkuat persatuan tidak juga dilaukan dengan sadar. Setelah Orde Lama yang penuh dengan jatuh-bangunnya kabinet hingga berakhir dengan meledaknya peristiwa G30SPKI, Indonesia masuk pada era Orde Baru militeristik yang justru menekan perbedaan dengan paksaan. Persatuan (demikian juga dengan nilai Pancasila yang lain) hanyalah sekedar simbolik yang tumbuh dipaksa diatas media rejim militeristik yang kekeringan nilai-nilai luhur Pancasila. Hingga Orde Baru tumbang yang kemudian digantikan oleh Orde Reformasi hingga saat ini, rejim-rejim kuasa diatasnya tidak juga mampu menumbuhkan semangat persatuan apalagi persaudaraan dikalangan anak-anak bangsa yang beragam latar. Jelas, jangankan merawat menanamkannya saja ternyata kita tidak pernah lakukan.

Kesimpulannya, kebhinnekaan (perbedaan) yang melekat dalam diri kita sesungguhnya setiap saat sejak pra-merdeka, merdeka, hingga pasca-merdeka telah menjadi ancaman yang tidak pernah punah. Sebabnya, kita memang tidak pernah menanamkan benih bersaudara, bersatu dalam kesadaran kita selaku bangsa Indonesia. Kita tidak pernah bangga dengan Pancasila yang mestinya menjadi identitas kita bersama. Anehnya kita bahkan tidak tau mau berbuat apa dengan Pancasila yang kita miliki saat ini. Dengan sadar kita ‘menggantung’ Pancasila hanya sebatas hiasan dan simbol belaka. Kita justru lebih senang menanamkan nilai-nilai asing yang jauh dari konsensus bersama yang sudah kita sepakati sejak awal. Begitu gagapnya kita menempatkan Pancasila sebagai suatu geloof (ideologi) bagi kita bersama.

Dalam satu kesempatan, seorang murid kon futsu pernah bertanya kepadanya, “Guru..apakah syarat suatu bangsa menjadi kuat?. Kon futsu menjawab, “Syaratnya ada tiga yaitu tentara yang kuat, makanan dan pakaian yang cukup, dan kepercayaan (iman/geloof). Murid bertanya lagi, “Guru, kalau dari ketiganya harus ada satu yang dibuang, manakah yang dibuang terlebih dahulu?”. Kon futsu menjawab, “yang boleh ditinggalkan terlebih dahulu adalah tentara yang kuat”. Murid bertanya lagi, “Guru, kalau dari keduanya harus ada satu yang dibuang, yang manakah akan dibuang?”. Kon futsu menjawab, “makanan dan pakaian yang cukup bisa ditinggalkan”.

Dengan cerita itu Bung Karno mengatakan, kalau makanan kita kurang dan pakaian kita seadanya tak apa-apa, asalkan syarat yang ketiga geloof (ideologi) tak dapat ditanggalkan. Sebab ideologi itulah ruh yang menghidupi kita selaku bangsa. Hanya dengan itu kita menghidupi jiwa kita dan menjadi bangsa yang diberkati dan dirahmati Tuhan. A nation without faith can not stand. Bung Karno melanjutkan bahwa suatu bangsa tanpa keyakinan (belief, geloof, iman) tidak akan bisa berdiri melainkan bangsa itu pasti akan rubuh. Jika kita pernah menanamkan nilai-nilai persaudaraan dalam diri kita untuk saling menyayangi dengan saudara-saudara kita yang berbeda, apakah yang hendak kita rawat saat ini ?

Penulis : Dadang Dermawan

Dosen Fisip USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.