KODE ETIK POLITISI  (Bag-2)

(Analisis Langkah KPK-LIPI membuat Pedoman Etik Bagi Politisi)

Tantangan Pemanfaatan Buku Kode Etik

Pada umumnya disemua kota yang dijadikan tempat pengambilan pendapat (Medan, Makasar, Surabaya) semua peserta (politisi, parpol, LSM, perguruan tinggi, mahasiswa, tomas, tokoh agama) menyambut baik adanya pedoman etik bagi para politisi. Keprihatinan yang mendalam terhadap buruknya etika-moral politisi Indonesia dari level pusat hingga daerah jelas menjadi latar yang dibaca sama oleh semua peserta dimanapun. Terlebih parpol yang turut serta, apakah sekedar basa-basi atau berangkat dari kesadaran seluruhnya sadar akan situasi yang berkembang saat ini dan banyak memuji langkah KPK-LIPI dalam membuat pedoman etik bagi politisi (bagi mereka).

Namun wajib diingat, meski kalangan partai politik menyambut baik langkah KPK-LIPI dalam membuat pedoman etik politisi ini, mereka juga mengungkapkan sejumlah kekhawatiran akan gagal-nya pedoman etik ini berlaku oleh partai mereka masing-masing. Tidak sedikit anggota parpol yang hadir mengatakan bahwa mereka sudah punya AD/ART dan bahkan pedoman etik yang sudah mereka susun sendiri. Untuk sebatas bahan masukan apalagi sebagai ‘bahan bacaan’ mereka sangat senang dengan buku pedoman etik ini. Namun untuk menjadi pedoman bagi politisi/partai-politik tentu tidak semudah yang dibayangkan oleh KPK-LIPI.

Sifat partai politik yang oligarkis dan korporatis tentu saja sudah umum menjadi sifat yang menggejala dalam dunia kepartaian di Indonesia. Parpol (meskipun LIPI selalu menganggap parpol adalah badan publik sehingga wajib mau diintervensi publik) di Indonesia telah menjadi organisasi yang tertutup dan memliki mekanisme tersendiri yang sangat ditentukan oleh elit partai dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap adanya desakan dari luar untuk perubahan (termasuk pedoman etik) semua akan terbaca sebagai suatu bentuk ‘intervensi’, ‘campur tangan’, ataupun bahkan muncul anggapan sebagai sesuatu yang menghina mereka. Bagi partai-politik tanpa adanya pedoman etik yang disusun oleh KPK-LIPI sama sekali tidak ada soal, sebab mereka sudah memiliki pedoman etik sendiri. Adapun perilaku buruk dari politisi yang terjadi saat ini, hal itu adalah tanggung jawab pribadi politisi masing-masing dan mereka sendiri yang akan menjalani hukumannya. Jelasnya, tantangan pemanfaatan buku pedoman etik bagi politisi ini datang dari politisi itu sendiri. Seorang bijak mengatakan “jika anda menginginkan musuh maka buatlah perubahan”. Perubahan kearah yang lebih baik tentu saja akan ditentang oleh mereka yang akan terdampak dari perubahan itu sendiri.

Pra-Syarat Pemberlakuan Kode Etik

Dalam konteks wacana etika-moral manusia, kedudukan penerapan etika-moral pada sikap manusia ada pada urutan yang tinggi diatas penerapan hukum yang berlaku. Maksudnya, orang yang ber-etika secara teori pasti tidak akan melanggar hukum. Sebaliknya orang yang melanggar hukum pasti tidak beretika. Orang yang mencintai rakyat sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri pasti tidak akan korupsi/mencuri/berdusta/menipu untuk memperkaya diri, keluarga atau kelompoknya. Sebaliknya para koruptor pasti telah berbuat nista pada dirinya sendiri, menipu keluarga, menipu rakyatnya sendiri.

Banyak orang yang tak melanggar hukum tapi tak mampu menegakkan etika-moral. Orang bisa saja sepanjang hidupnya tidak melakukan tindak pidana sedikitpun apakah itu penipuan, perkosaan, korupsi, perzinahan, tapi sepanjang hidupnya dia hidup hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya semata, selalu tertutup dari masyarakat, banyak pesta dan poya-poya, hidup hanya untuk mengejar kekuasaan dan harta benda, tidak perduli terhadap kerusakan hutan, tidak perduli terhadap kemiskinan tetangga, tidak perduli terhadap nasib petani, buruh, nelayan dan kesengsaraan manusia lainnya. Pendeknya banyak orang hidup sukses, gembira, sehat walafiat, menikmati kesenangan duniawi semata dan tidak melanggar hukum. Karena itu tuntutan akan manusia yang ber-etika/moral adalah tuntutan akan sikap perilaku manusia yang tertinggi, melebihi tuntutan akan sikap manusia yang tidak melanggar hukum. Jelas taat pada hukum lebih mudah daripada taat pada etika.

Bartens (2013) mengatakan bahwa pra-syarat berlakunya hukum etika-moral pada manusia adalah adanya kemauan terlebih dahulu dalam diri manusia itu sendiri. Buku pedoman etikmoral bagi politisi yang dikeluarkan KPK-LIPI baik bahkan sangat baik, tapi para politisi tak mau mengikutinya. Tak mengikuti etika-moral belum tentu juga kena hukum pidana. Para politisi lebih senang dikenakan hukum etika-moral ketimbang hukum kurungan/pidana. Sebab hukum etika-moral masih memungkinkan untuk bekerja dan bisa berkeliaran bebas di luar. Tak apa kita dicap sebagai politisi yang tak tau malu karena hanya mementingkan diri sendiri, tak punya kapasitas, hanya sekdar ikut-ikutan saja, sering absen, selalu poya-poya, berperilaku bunglon, dan hanya mengikuti prosedural belaka tapi kita tidak melakukan tindak pidana dan bisnis keluarga semakin berkembang pesat. Padahal mestinya pada suatu bangsa yang bermartabat hukuman etik lebih berat dibanding dengan hukuman penjara. Manusia bermartabat lebih mau dipenjara ketimbang dikatakan tak beradat dan dibuang dari kampung.

Jadi, etika hanya akan berdiri tegak atau dilakukan oleh politisi kita diatas kemauan semata. Tanpa kemauan untuk menjadi manusia baik (tidak hanya sekedar benar) maka etika hanya menjadi bahan bacaan dan renungan tanpa aplikasi. Langkah atau niat membuat buku pedoman etik sudah baik atau sangat baik, namun harus terlebih dahulu dilakukan langkah sebelumnya yaitu langkah menimbulkan kemauan baik dalam diri politisi. Langkah inilah yang mesti kita lakukan terlebih dahulu.

Lihat, semua sangsi hukum pidana kita tidak pernah membawa efek jera bagi pelakunya. Semua hukum kita dilanggar oleh yang membuatnya. Semua kebijakan kita buat gagal pada saat diimplementasikan. Mengapa? Karena perubahan dalam diri manusia menjadi manusia baik tidak pernah kita lakukan. Kita dengan seenaknya buat aturan, ganti undang-undang, penjarakan koruptor, buat aturan yang lebih keras, bangun penjara yang lebih besar, siapkan polisi, tembak para penjahat, permalukan mereka yang negmplang uang negara, namun semua kebijakan itu malah membuat masalah semakin besar. Bukankah selama ini, semua solusi yang kita pikirkan ternyata bukan solusi malah sumber masalah baru ?

Pertanyaan besarnya saat ini, bagaimana cara membangun manusia yang mau berbuat baik itu, manusia yang memiliki keinginan luhur, manusia yang sehat jasmani dan ruhaninya itu? Sampai disini ilmu KPK-LIPI pasti mandeg! Mengapa sebab KPK-LIPI hanya sampai pada standar rasio yang dimiliki manusia biasa. Hanya bisa menduga, menganalisis persepsi, dan membuat kesimpulan dari pandangan, pemikiran manusia yang serba terbatas. Karena itu merujuk Socrates, Plato dan Aristoteles, bahwa yang bisa menyelesaikan masalah manusia hanyalah orang yang bijaksana. Bukankah dalam sila keempat sudah tegas disebut bahwa yang bisa memimpin bangsa kita ini hanyalah manusia bijaksana. Hanya manusia bijaksanalah yang mampu melakukan musyawarah, mufakat, dan adil yang akan membawa kebahagian bagi bangsa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membangun manusia yang bijaksana tersebut? Marilah sama-sama kita renungkan….

Penulis: Dadang Darmawan, M. Si

Dosen FISIP USU

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.