Buron 7 Bulan Setelah Terjerat Kasus Korupsi, Tim Kejati Sumut Tangkap Mantan Pejabat BPN Madina

Mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Khaidir Nasution DPO terpidana kasus korupsi Penggelapan Sertifikat Transmigran Batahan IV Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. [Dok.Istimewa]

MEDANHEADLINES.COM – DPO terpidana kasus tindak pidana korupsi penggelapan sertifikat transmigran Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut) sekitar tahun 2008 lalu, akhirnya ditangkap Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut.

Terpidana bernama Muhammad Khaidir Nasution itu diamankan setelah tuju bulan ditetapkan sebagai DPO. Hal itu dibenarkan Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan. menurutnya, Muhammad Khaidir Nasution diamankan pada Selasa (14/3/2023) malam bertempat di depan Rumah Makan Padang Raya, Jalan AH Nasution, Medan.

“Terhadap terpidana Muhammad Khaidir Nasution sudah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1247 K/Pid Sus/2022 tanggal 20 April 2022 tentang tindak pidana korupsi Penggelapan Sertifikat Transmigran Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi sekitar tahun 2008 di Kecamatan Batahan,”ujar Yos Tarigan dikonfirmasi, Rabu (15/3/2023).

Berdasarkan putusan MA, lanjut Yos, Muhammad Khaidir Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Terhadapnya dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila tidan dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” jelas Yos.

Muhammad Khaidir Nasution, merupakan mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2020 lalu, ia dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 200 Juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni Batubara pada persidangan berikutnya menjatuhkan vonis bebas. Terpidana ini tidak terbukti melakukan korupsi menggelapkan 136 sertifikat milik transmigran yang berhak. Namun, salah satu hakim anggota, Felix Da Lopez menyampaikan sikap dissenting opinion (berbeda pendapat).

“Atas putusan vonis bebas tersebut, JPU langsung mengajukan kasasi, dan Putusan MA menguatkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara,” kata Yos.

Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini menyampaikan bahwa terpidana Muhammad Khaidir Nasution diserahkan ke Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk selanjutnya diproses menjalani hukumannya.

“Kita mengimbau kepada para DPO agar segera menyerahkan diri, karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO, ” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.