LBH Medan Kritik Langkah Polrestabes Menerima Laporan Relawan Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Bobby Nasution

Pengacara Publik LBH Medan, Maswan Tambak. (Foto: istimewa)

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengkritisi langkah Polrestabes Medan menerima laporan dugaan pencemaran nama baik Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri melalui transaksi elektronik. Sebab, orang yang melaporkan bukannya Bobby sendiri, melainkan relawannya pada Pilkada 2020, yaitu Berkibar (Bersama Kita Bobby Aulia Rahman).

Pengacara Publik LBH Medan, Maswan Tambak mengatakan, langkah Polrestabes Medan menerima laporan pengaduan yang bukan dilakukan korban secara langsung justru menambah daftar kesalahan Polri.

“Apalagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri saat ini sedang menurun. Harusnya kesalahan menjalankan kewenangan seperti ini tidak terjadi,” kata Maswan melalui siaran pers tertulis yang diterima wartawan, Senin (7/11/2022).

Maswan menjelaskan, kasus ini pertama kali dilihatnya melalui pemberitaan yang terbit di detik.com/sumut, pada 6 November 2022. Judulnya ‘Relawan Polisikan Akun IG Soal Pencemaran Nama Baik Bobby-Kahiyang’.

Di berita itu, akun instagram @Martha_pt283 dilaporkan ke Polrestabes Medan. Pemilik akun diduga telah melakukan pencemaran nama baik Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

“Yang menjadi kritikan kita adalah yang melaporkan akun tersebut bukan Bobby atau istrinya. Namun, relawan pendukungnya di Pilkada, yaitu Berkibar (Bersama Kita Bobby Aulia Rahman),” ujarnya.

Hal ini, kata Maswan, sangat bertentangan jika mengacu kepada keputusan bersama yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka jelas, terhadap dugaan tindak pidana yang diadukan itu merupakan delik aduan absolut yaitu pada Pasal 27 Ayat (3).

“Berdasarkan keputusan itu, harusnya korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih dibawah umur atau dalam perwalian,” katanya.

Jika dilihat pada isi berita itu, jelas dugaan tindak pidananya adalah pencemaran nama baik melalui akun IG, dan yang melaporkan relawan pendukung bukan korban langsung. Jadi, sangat jelas tindakan Polrestabes Medan menerima laporan itu merupakan langkah menjalankan kewenangan yang keliru dan bertentangan dengan keputusan bersama di atas.

Jangan sampai, lanjut Maswan, dengan menerima laporan itu justru menimbulkan pendapat yang simpang siur dalam proses hukum di kepolisian. Ke depannya mungkin saja bisa menambah banyak laporan oleh orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing).

“Jika itu terjadi akan sangat bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang dibangun melalui Surat Keputusan Bersama di atas,” kata Maswan di akhir keterangan. (FAD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.