Keppres Pemecatan Dibatalkan PTUN, Evi Novida : Alhamdulillah

MEDANHEADLINES.COM – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan sekaligus membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU RI.

”Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017–2022 atas Nama Evi Novida Ginting Manik.” Bunyi putusan PTUN Seperti yang dilansir dari laman resminya (23/7).

Selain mencabut keppres, PTUN Jakarta mewajibkan presiden untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi sebagai anggota KPU RI. Kemudian, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00.

Saat dikonfirmasi, Evi Novida menyambut baik putusan tersebut. ”Alhamdulillah ya dikabulkan seluruh permohonan.”

Keputusan itu sesuai dengan harapannya untuk mengembalikan nama baik dan haknya sebagai anggota KPU RI.

”Karena SK presiden itu adalah tindak lanjut dari putusan DKPP. Jadi kan putusan DKPP itu belum konkret kalau tidak dikeluarkan SK presiden,” imbuhnya

Menanggapi hal ini, Kuasa hukum Evi novida ginting Hasan lumban raja mengatakan, Putusan PTUN Jakarta 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli menetapkan 8 (delapan) amar putusan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Dalam Penundaan, Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara

” Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara sangat terkait dengan pertimbangan hukum Dalam Penundaan.Esensi dari Putusan PTUN Jakarta ini harus dipahami secara lengkap dari pokok perkara sampai dengan pertimbangan dalam penundaan,yang selanjutnya atas dasar pertimbangan hukum tersbeut oleh PTUN ditetapkan hukumnya melalui 8 amar putusan, ” Jelasnya melalui keterangan tertulisnya

Dalam Pertimbangan Pokok Perkara, menurut Putusan PTUN Jakarta, setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama PTUN Jakarta membatalkan Keppres 34/P Tahun 2020 tersebut.

” Namun sebelum itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa menurut Putusan PTUN Jakarta, Keppres 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 yang menindaklanjuti pelaksanaan Putusan DKPP 317/2019 khusus amar no. 3 dan nomor 7 tidak dapat dipisahkan satu sama lain (two sides one coint). Sehingga apabila ditemukan cacad yuridis (juridische gebreken) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya,” Paparnya.

Adapun 3 alasan utama dimaksud yaitu:

1. Tentang prosedur panggilan sidang DKPP dan penetapan Putusan DKPP tanpa mendengar pembelaan dari Evi Novida Ginting Manik (mengabaikanhakmembeladiri/right of defense)

2. Tentang DKPP meneruskan pemeriksaan dan menetapkan Putusan meskipun Pengadu sudah mencabut pengaduan dalam sidang pertama.

3. Tentang Pleno Putusan hanya dengan 4 (empat) Anggota DKPP, semestinya menurutPasal 36 P DKPP 2/2019 pleno harus dihadiri minimal 5 Anggota DKPP

Diketahui, Keppres tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah memberhentikan Evi pada 18 Maret 2020. Saat itu, DKPP menilai Evi melanggar etik dalam kasus penentuan caleg terpilih di Kalimantan Barat.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *