5 Dokter Mundur Dari RSUD Padangsidimpuan Karena Intensif Tak Dibayar, Ini Kata Ombudsman Sumut

MEDANHEADLINES.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sumut angkat bicara terkait adanya lima dokter spesialis yang mengundurkan diri karena uang intensifnya yang tak kunjung dibayar selama 3 bulan terakhir.

Kelima dokter itu adalah Dr. Musbar,Sp. OG, Dr. Romi,Sp.OG (Konsultan Onkologi), Dr. Novi Rahmi Asroel, Sp.KK, Dr. Fauzi Fahmi,Sp.B, Dr. Yessi,Sp.PA.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, Peristiwa ini menunjukan adanya ketidakseriusan dari Pemko, Padahal saat ini Wabah virus corona tengah menghantui warga

“Tapi, bila Pemko tidak menunjukkan keseriusan, maka akan semakin menambah kepanikan masyarakat di tengah tingginya penyebaran wabah virus corona ini,” kata Abyadi Siregar, Selasa (14/4/2020).

Abiyadi juga mengungkap, Sebelumnya juga terungkap bahwa ada sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) RS Padangsidimpuan melakukan aksi akibat ketidakjelasan status mereka serta belum dibayarnya hak hak mereka.
“Semua ini menguatkan dugaan kita bahwa Pemko Padangsidimpuan tidak serius menghadapi wabah mematikan yang mengancam warga masyarakatnya ini. Tidak terlihat oleh publik adanya upaya Pemko memperbaiki pengelolaan rumah sakit daerah itu,” kata Abyadi Siregar.

Ia mencontohkan, Pemko seharusnya segera mengurus persoalan yang berkaitan dengan SDM rumah sakit. Apa-apa saja hak dan kebutuhannya?

“Bagaimana para medis mau bekerja dengan risiko ancaman nyawa, sementara hak hak mereka tidak diperhatikan? Karena itu, kita meminta Pemko segera selesaikan dulu masalah yang disampaikan paramedis tersebut, baik yang disampaikan para dokter maupun para tenaga THL-nya,” kata Abyadi Siregar.

Kemudian, lengkapi APD dan sarana dan prasarana rumah sakit. Apalagi, RS Padangsidimpuan salah satu rumah sakit rujukan. “Jadi, ini sangat penting. Pemko harus segera bertindak cepat. Jangan biarkan masyarakat terus dihantui kepanikan akibat Pemko tidak menunjukkan keseriusannya,” jelas Abyadi.

Sebetulnya, pemerintah sudah memberi kewenangan kepada daerah melakukan refocussing atau realokasi anggaran di daerah masing-masing. Jadi artinya, pemerintah daerah bisa melakukan perubahan anggaran dengan memfokuskan penanganan Covid19. Jadi, kegiatan kegiatan atau proyek proyek yang tidak mendesak, bisa ditunda dan anggarannya bisa difokuskan dalam penanganan Covid19.

“Nah, Pemko Padangsidimpuan harus segera bertindak. Benahi itu rumah rumah sakit, sehingga bisa memberi layanan dengan baik,” tegas Abyadi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *