NPHD Belum Ditandatangai , KPU : Tahapan Pilkada di 8 Daerah di Sumut Bisa Terganggu

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut angkat bicara terkait masih adanya delapan daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut Ketua KPU Sumut, Hardensi Adnin, Kondisi ini berpeluang mengganggu tahapan Pilkada.

“Persoalannya berbeda-beda, namun umumnya karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan yang diajukan KPU di daerah tersebut,” kata Herdensi kepada wartawan di Medan, Jumat (4/10/2019).

Adapun Daerah-daerah yang belum meneken tersebut, yakni Kota Medan, Kabupaten Karo dan Pakpak Bharat. Kemudian Kabupaten Serdang Bedagai,b Simalungun, Nias Selatan, serta Kota Gunung Sitoli dan Tanjung Balai.

” Seperti Kota Tanjung Balai. Pada Pilkada 2015, alokasi dana sebesar Rp 11 miliar, namun pada Pilkada 2020 pemerintahnya justru mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar, atau turun Rp 1 miliar. Demikian juga Kabupaten Simalungun, hanya bersedia di angka Rp 40 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020, padahal tahun 2015 alokasinya sebesar Rp 45 miliar, atau turun Rp 5 miliar,” Ungkapnya

Disebutkan Herdensi, dari delapan daerah yang belum NPHD itu, perkembangan menggembirakan terlihat pada tiga daerah. Medan, Pakpak Bharat dan Karo. Saat ini pembahasan antara pemerintah dengan KPU masing-masing daerah sudah selesai. Angkanya sudah klop. Tinggal menunggu penandatanganan saja.

Herdensi berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses NPHD ini. Hal itu penting, agar tidak mengganggu proses Pilkada yang sudah berjalan tahapannya.

Diketahui, Di Sumut, Pilkada 2020 akan diikuti 23 kabupaten dan kota. Masing-masing; 1. Kota Binjai, 2. Kota Medan, 3. Kabupaten Serdang Bedagai, 4. Kota Pematang Siantar, 5. Kabupaten Simalungun, 6. Kabupaten Asahan, 7. Kota Tanjung Balai, 8. Kabupaten Karo, 9. Kabupaten Pakpak Bharat, 10. Kabupaten Labuhanbatu Utara, 11. Kabupaten Labuhanbatu.

Kemudian, 12. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 13. Kabupaten Toba Samosir, 14. Kabupaten Samosir, 15. Kabupaten Humbang Hasundutan, 16. Kota Sibolga, 17. Kabupaten Mandailing Natal, 18. Kabupaten Tapanuli Selatan, 19. Kota Gunung Sitoli, 20. Kabupaten Nias, 21. Kabupaten Nias Utara, 22. Kabupaten Nias Barat, dan 23. Kabupaten Nias Selatan.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *