MEDANHEADLINES.COM, Medan – Permasalahan Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nasional ditaksir menembus Angka Rp28 triliun.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit ini bahkan dengan ara mengucurkan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Defisit yang dialami secara nasional ini juga terjadi di Medan.
Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Medan Faisal Bukit mengatakan, Total utang BPJS Medan untuk klaim rumah sakit sebesar Rp395 miliar.
“Sampai sekarang itu posisi utang kita yang belum dibayarkan. Itu karena defisit (juga) ungkapnya.
Pihak BPJS Medan juga masih menunggu kicuran dana dari pusat untuk menutupi utangnya. Pembayaran klaim dilakukan melalui metode pengumpulan iuran. Biasanya pengumpulan dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
“Kita membayarkan itu tergantung Kapan iuran kita terkumpul. biasanya sih metodenya sekarang polanya setiap pembayaran sebelum tanggal 10 itu kan ngumpulin iuran. biasanya rumah sakit rumah sakit kita bayarkan dalam periode itu,” ungkap Faisal.
Faisal juga mengatakan, Di Medan, Banyak peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Khususnya pada kepesertaan mandiri.
“Kalau tunggakannya posisinya paling tinggi di masyarakat Mandiri yang sudah terdaftar tapi tidak membayar iuran. karena ada di masyarakat kita dia mendaftar pada saat sakit Pak. selesai dia sakit sudah sembuh gak diingatnya lagi bayar. Tunggu sakit lagi baru dibayar lagi,” ungkapnya.
Faisal menambahkan, Upaya untuk meningkatkan pembayaran iuran sudah dilakukan BPJS. Paling tidak, iuran itu bisa menambal defisit. Meski pun tidak seluruhnya. Namun sayangnya kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan di tengah masyarakat, masih minim.
“Kami sudah lakukan berbagai macam usaha. Mulai dari telecollecting, kunjungan ke rumah. mungkin masyarakat kita belum sadar berasuransi. Atau memang ingat BPJS ketika sakit saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat anggaran asal Sumut Elfenda Ananda mengatakan, wacana kenaikan iuran BPJS belum bisa menjadi solusi menutupi jurang defisit yang terjadi. Karena kondisi yang terjadi adalah, rumah sakit pelaksana BPJS masih sering dikeluhkan masyarakat.
“Apa bisa kalau dinaikkan iurannya. Saya pikir ini sulit,” kata Elfenda dalam sebuah diskusi bertema Alternatif Pembiayaan Defisit BPJS Kesehatan yang digelar Suluh Muda Indonesia (SMI)
BPJS berada dalam posisi dilematis. Apalagi asas mereka menyinggung soal kemanusiaan. Sehingga bukan berorientasi pada profit.
“Negara harus benar-benar hadir memberikan jaminan untuk warganya,” ungkap Elfenda. (red)
