Mengapa Petani Tak Bisa Tentukan Sendiri Harga Sawit? Ini Penyebabnya

MEDANHEADLINES.COM – Secara fundamental, dewasa ini perekonomian dunia diatur oleh tatanan kapitalisme global atau disebut juga dengan neo liberal, sering disingkat neolib, sehingga harga banyak jenis komoditi ditentukan oleh pasar.

Hal itu dikemukakan Dadang Darmawan Pasaribu, akademisi Universitas Medan Area, saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar perkebunan yang digelar Majelis Daerah (MD) Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Tebing Tinggi di gedung Sawiyah, Rabu (19/12).

Dia paparkan, dalam kurun 1800-1900, perekonomian dunia dikuasai oleh negara, tetapi sejak 1900-an, dunia masuk globalisasi fase kedua, yaitu dikuasai oleh perusahaan, baik multinasional corporate maupun transnasional corporate. Dan saat ini sudah masuk tatanan globalisasi fase ketiga yang mana dunia dikuasai oleh individu dan perusahaan.

“Itulah mengapa sawit dan karet menjadi komoditi di luar komoditi lain yang tidak bisa ditentukan harganya oleh petani itu sendiri? Kita tanam di belakang rumah kita tetapi harganya ditentukan oleh pasar global,” jelas Dadang.

Harga sawit dan karet tidak dapat ditentukan oleh petani karena kedua komoditi tersebut masuk pada ekonomi pasar yang menggunakan kekuatan individu dan perusahaan. Sehingga pasar sendiri yang menentukan berapa biayanya atau berapa harga yang dibanderol.

Dalam kondisi ini, lanjut Dadang, persainganlah yang akan menurunkan harga pasar. Dengan banyaknya pasar sempurna dan harga-harga akan murah, maka masyarakat akan menikmatinya, tetapi berbeda bagi petani.

Namun demikian, pada sekitar 1990-an terjadi penolakan terhadap ekonomi pasar global (pasar bebas/free trade), di berbagai belahan dunia. Ada penolakan tajam terhadap ekonomi pasar yang tidak adil. Muncul konsep baru yang dinamakan Fair Trade.

Salah satu yang paling sering terjadi dalam ekonomi pasar global adalah seringkali perdagangan lebih menguntungkan perusahaan daripada masyarakat. Kedua, terjadinya kerusakan sumber daya alam di berbagai belahan dunia.

Pada 1988, untuk pertama kalinya PBB mengkampanyekan dampak sosial globalisasi. Terkait dengan kerusakan sumber daya alam yang sudah sangat serius.

Salah satu yang dikampanyekan dalam Protokol Kyoto tersebut adalah telah terjadi kerusakan sumber daya alam, terutama lapisan ozon, yang meningkatkan pemanasan iklim global, mencairkan es di Kutub Utara, meningkatkan permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau di beberapa belahan di muka bumi.

Itu sebabnya, negara-negara Eropa sejak 1990-an mulai mengkampanyekan bagaimana mengurangi efek gas rumah kaca yang salah satunya menyinggung komoditi sawit. (cep)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *