MEDANHEADLINES.COM, Medan – Kementerian Koordinator Perekonomian menyinggung banyaknya lahan sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan sehingga menjadi salah satu persoalan perkebunan yang harus ditangani langsung pemerintah daerah, khususnya di Sumatra Utara.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Muzdalifah Machmud, mengaku dirinya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Herawati, mengenai lahan perkebunan sawit yang setelah dicek ternyata masuk dalam kawasan hutan.
“Saya katakan bahwa masukkan saja usulan peralihan lahan karena rakyat tidak akan bisa menyelesaikan. Kita harus memberikan solusi kepada mereka,” ujarnya sebelum membuka IPOS Forum 2018 di Medan, Senin (24/9).
Dia mencontohkan, belum lama ini ditemukan 162 hektare lahan perkebunan sawit di Riau yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan awalnya dianggap susah untuk dikeluarkan. Namun kemudian Kemenko Perekonomian memerintahkan untuk dicarikan lahan, melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) untuk mengganti lahan rakyat tersebut.
Dan setelah Kementarian Kehutanan mengecek, lahan tersebut ternyata dianggap lebih cocok untuk tetap dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit dan dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. “Solusi-solusi seperti ini yang perlu kita carikan untuk rakyat sehingga kami selalu mendorong untuk didaftarkan saja semua,” cetusnya.
Solusi seperti itu menurutnya sangat diperlukan karena salah satu yang masih perlu dibenahi adalah masalah data. Data perkebunan kelapa sawit masih perlu didaftarkan, paling tidak, per provinsi, per kabupaten/kota dan per kecamatan. Hal ini agar para pemangku kebijakan dapat mengetahui dengan rinci perkembangan industri kelapa sawit, baik di tingkat petani maupun kinerja perusahaan (PKS).
“Dengan begitu kita bisa menganalisa kelemahan dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit,” kata Muzdalifah.
Indonesia Palm Oil Stakeholder (IPOS) Forum merupakan salah satu agenda tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang menjadi wadah bagi para stakeholder perkelapa sawitan nasional mendiskusikan isu-isu utama sawit nasional terkini sampai pada tingkat rencana aksi.
Sama seperti IPOS Forum kedua yang juga digelar di Medan pada September tahun lalu, event kali ini juga masih ditaja oleh Gapki Sumut dan Gapki Aceh serta didukung oleh sejumlah pihak terkait. Yakni Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Komunitas Pecinta Kelapa Sawit. (raj)
