MEDANHEADLINES.COM – Dewan Pengurus Provinsi (DPP), Pergerakan Indonesia (PI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar acara dialog interaktif nasional bertajuk ‘Pencapaian Kinerja Pemerintah Memenuhi Janji Kesejahteraan dan Keadilan’ di Hotel Le Polonia, Kamis (30/09/2018).
Ketua Dewan DPP PI Sumut, Ade Sandrawati Purba SH. MH, dalam acara tersebut mengajak masyarakat untuk ikut mengawal sistem pemerintahan Joko Widodo – HM. Jusuf Kalla. Melalui PI, dirinya mengajak masyarakat melihat secara utuh kinerja Pemerintah secara objektif.
Dalam kesempatannya, Ade mengatakan pemerintah saat ini sedang bekerja meningkatkan kesejahteraan untuk memenuhi amanat undang-undang. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan hasil kerja serta kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang telah dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat.
“Yang paling kita rasakan saat ini adalah geliat pembangunan dan infrastruktur yang efeknya jangka panjang dan bahkan telah dirasakan dalam waktu jangka pendek,” ujarnya.
Ade mengakui, meskipun dalam proses mewujudkan program tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu dicermati. Dalam hal ini, kata Ade, pemerintah memang membutuhkan kritik dan masukan informasi, termasuk hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai program tersebut. Jika ada hal yang harus diperbaiki, tentu disampaikan dengan baik, bukan menghujat yang tak jarang berujung dengan fitnah.
“Bahkan telah memicu perang media dengan pemberitaan hoax. Pemerintah tentu juga tidak anti-kritik, asal kritik berisi saran dan solusi. Kita jangan sibuk membuang energi untuk hal yang tak penting. Sementara, negara tetangga telah berlomba dengan negara maju. Makanya, kita harus objektif menilai pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Nina Kurnia Hikmawati MM, yang turut hadir di acara, menyebut, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di negara ini. Hal itu terbukti dengan peningkatan grafik anggaran APBN, di bidang pendidikan yang menyebar ke berbagai daerah di setiap tahunnya. Dengan demikian, secara perlahan, pembangunan SDM akan ikut meluas ke pelosok negeri.
“Saya lihat kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia, ini terutama jangka panjang, sangat baik. Karena pendidikan adalah modal dasar dalam membentuk SDM, terutama di daerah pinggiran. Sekarang Papua atau di daerah timur sudah bisa menikmati pendidikan. Mereka tidak perlu lagi harus kuliah ke Pulau Jawa. Mereka kemudian dapat dengan mudah mentransformasi ilmu itu dan mengabdi membangun daerahnya,” ujarnya.
Nina juga mengatakan, kebetulan pada zaman pemerintahan sekarang pula, infrastruktur jaringan internet juga sudah menjangkau ke pelosok negeri yang memungkinkan belajar jarak jauh. Nina menyebut kemajuan teknologi seperti internet juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebangkitan ekonomi UMKM.
Menyiapkan SDM yang handal sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Tentunya, hal itu harus didukung dengan bijakan pemerintah. Dr. Dini Dewi Heniarti,
seorang pakar hukum militer yang juga hadir mengatakan, pemimpin negara ini juga harus paham kondisi atau posisi Indonesia, sebagai poros maritim dunia. Wanita yang juga dosen di Universitas Islam Bandung (Unisba) ini mengatakan, kekayaan Indonesia berpotensi memicu perang dunia ketiga.
“Tapi sekarang perangnya tidak lagi kontak fisik, tapi sudah peperangan nirmiliter, tidak pakai hard power lagi, teori peak oil dan perang asimetris. Lebih dari 70 persen konflik dunia karena latarbelakang energi. Negara kita kaya, ada 3 blok migas yang cadangannya sangat menggiurkan negara lain sehingga dapat memicu perang dunia ketiga,” ungkap wanita yang juga menjabat Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia ini.
Dini mengaku cukup optimis melihat respons pemerintah dengan melakukan berbagai langkah yang tentu sangat berkorelasi positif. Salah satunya meningkatkan anggaran pertahanan dan keamanan dari Rp 86,4 triliyun pada tahun 2014 menjadi Rp 114,9 triliyun tahun 2017. Anggaran itu selain untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista), membangun pos di perbatasan, dan untuk kesejahteraan prajurit. Tujuannya untuk menangkal berbagai ancaman yang mengancam kedaulatan negara.
“Namun lihat sekarang, narkoba dan terorisme juga menjadi ancaman baru. Makanya, respons pemerintah sangat diperlukan untuk menangkal berbagai ancaman tersebut. Jangan seperti Negara Nigeria yang kaya minyak, tapi tidak bisa membeli alutsista. Akibatnya, militer Nigeria cukup lemah dan seperti laporan dari media bahwa militer mereka juga bermental tidak bagus,” ujarnya.
Sementara narasumber lainnya, Hj Bunda Indah yang juga Ketua Rumah Komunikasi Lintas Agama (RKLA) menyayangkan konstalasi politik yang berujung pada saling hujat di antara kelompok masyarakat. Dia menyesalkan tindakan sejumlah orang yang mengaku paling agamais menggunakan simbol-simbol agama untuk menghujat dan memfitnah.
“Orang sudah terbang ke bulan, kita masih sibuk menyebar hoax dan saling fitnah sehingga kita lupa negara kita sedang terancam,” katanya.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Josua Adhinata Purba SH mengatakan, kegiatan ini dikemas dalam bentuk diskusi interaktif untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program kerja pemerintah langsung dari masyarakat. Selain itu, dari kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax tentang kinerja Pemerintah.
“Sehingga dengan demikian kita harapkan akan memberikan pandangan objektif dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga tumbuh rasa tanggungjawab untuk bisa berpartisipasi membangun negara,” ujar Josua. (afd)
