Dana Parpol naik 10 Kali lipat, ICW : Parpol harus lebih baik

MEDANHEADLINES –¬†¬†Kenaikan dana partai politik yang mencapai 10 kali lipat mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW)

Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan kenaikan dana partai politik (Parpol) harus diimbangi dengan perbaikan sistem dalam tubuh partai politik, namun ia melihat pemerintah dalam hal ini Mendagri belum terlihat serius untuk melakukan pembenahan partai-partai politik di Indonesia.

“Gini kalau kenaikan dana partai itu kami memang mendukung tapi harus disertai sejumlah poin-poin perbaikan. Tapi itu lah yang tidak dilakukan, Mendagri hanya setengah hati memperbaiki partai politik,” katanya

Donal menilai sejauh ini pemerintah hanya menaikan dana parpolnya saja tanpa melakukan perbaikan di tubuh partai politik. Ia menyebut jika tak ada perbaikan-perbaikan itu maka takan bisa memperbaiki kinerja partai politik tersebut walaupun dananya sudah naik.

“Kalau hanya menaikan dananya saja tanpa memperbaiki dari aspek demokratisasi dari internal partai, tanpa memperbaik trasnparansi, tanpa membangun akuntabilitas partai yang lebih baik itu tidak akan memperbaiki partai kita, itu menurut saya,” ucap Donal.

Selain itu, Donal juga tak menjamin kenaikan dana parpol bisa menghilangkan praktik korupsi dalam tubuh partai politik. Namun, menurut dia kenaikan dana parpol hanya bisa mengurangi potensi terjadinya korupsi.

“Untuk menghilangkan korupsi partai nggak mungkin 100 persen tapi mengurangi potensi korupsi dengan permintaan tagihan uang kepada kader partai itu menjadi berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui usul Mendagri Tjahjo Kumolo soal penambahan dana parpol menjadi Rp 1.000/suara sah. Sri Mulyani mewanti-wanti petinggi parpol agar menjaga elite dan kadernya agar tak korupsi.

Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

“Memang KPK merekomendasikan itu karena Parpol harus berfungsi tanpa melakukan korupsi. Kan banyak yang bilang, saya korupsi untuk partai saya, untuk ongkos politik,” kata Sri Mulyani (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.