MEDANHEADLINES, Medan – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumut pada 2018 Mendatang harus berjalan dengan Kondusif,
Selain itu ia juga berharap agar Sumut dapat menjadi provinsi yang menjadi contoh bagi pilkada di daerah lainnya.
“Karena yang namanya pesta, tentu harus gembira. Sumut sendiri sudah pengalaman menggelar Pilkada, pada 2015 kita terbanyak (23 daerah), 2017 paling sedikit (2 daerah) dan pada 2018 mendatang, ada 8 kabupaten/kota,” pungkasnya.
Erry juga mengatakan, anggaran dari APBD yang digelontorkan untuk Pilkada kali ini tidaklah sedikit. Dari total sekitar Rp1,2 triliun, anggaran tersebut akan dibagi untuk tiga peruntukan yakni KPU, Bawaslu dan Keamanan. Sementara sudah disepakati untuk KPU sebesar Rp855 miliar.
“Anggaran ini sudah dihemat dari pengusulan sebelumnya, karena ada 8 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada, sehingga bisa dikurangi,” sebut Erry yang menyampaikan anggaran untuk Bawaslu Sumut sebesar Rp233 miliar.
Sementara itu Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berharap ada masukan dan informasi tentang kendala dan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Sebab pengalaman di Pilkada DKI menunjukkan ada sebuah potensi menguatnya pertarungan entitas yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Sumut.
“Kita mencermati apa yang menjadi pikiran Gubernur dan seluruh pihak terkait, hanya itu inti dari pertemuan ini. Yang pastinya kita siap mendukung proses demokrasi yang berlangsung pada Pilkada 2018,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan, besarnya anggaran Pilkada serentak dikarenakan untuk bahan kampanye serta acara debat kandidat, keduanya difasilitasi oleh KPU melalui anggaran yang sudah disusun. Sehingga terjadi pembengkakan jumlah biaya yang dibebankan kepada negara yang dalam hal ini Pemprov Sumut.
“Kita berharap partisipasi pemilih bisa mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Kalaupun tidak bisa optimal sampai 80 persen, paling tidak 78,5 persen tingkat partisipasi,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menyampaikan pihaknya saat ini juga tengah merekrut anggota Panwaslu 33 kabupaten/kota. Namun ada beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk pengawasan khusus 8 daerah yang menggelar Pilkada.
Dari 8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, baru 5 daerah yakni Deli Serdang, Batubara, Dairi, Palas dan Taput yang sudah mengkonfirmasi ketersediaan anggaran APBDnya. Sedangkan Langkat dan Padang Sidempuan belum memberikan keterangan, serta Paluta yang baru mengalokasikan sebesar Rp200 juta.(pra)
