MEDANHEADLINES – Dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun Anggaran 2017 terlihat bahwa Pemerintah akan menambah Hutang sekitar Rp 433 – Rp 467,3 Triliun.
Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memastikan utang pemerintah masih dalam tahap aman,dengan Alasan rasio utang masih berkisar 28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) namun, , Chief Economist SKHA Eric Sugandi Mengatakan pemerintah harus lebih berhati-hati.
Menurutnya, bila melihat lebih dalam, ada komponen yang perlu diwaspadai dari utang tersebut Adalah kepemilikan asing dalam surat utang yang mencapai 38%.
“Sebanyak 38% surat utang dipegang asing,” kata Eric .
Menurut Eric, kalau ada gejolak pada pasar keuangan dari dalam ataupun luar negeri, maka memungkinkan munculnya capital outflow alias kaburnya investor dari Indonesia. “Kalau sampai ada capital outflow, kan itu sangat berbahaya,” imbuhnya.
Eric memahami, tidak adanya batas yang dianggap wajar atas kepemilikan asing terhadap surat utang. Namun posisi 38% sudah mendekati mayoritas yang artinya memiliki risiko tinggi.
Dibandingkan dengan Jepang, rasio utang terhadap PDB mencapai 200%. Akan tetapi mayoritas surat utang negara tersebut dimiliki masyarakat Jepang itu sendiri. Sehingga ketika ada gejolak, investor tidak begitu panik.
“Harusnya jangan terlalu besar,” tegas Eric. Pertambahan utang pada masa pemerintahan sekarang memang cukup cepat. Dalam 2,5 tahun terakhir utang bertambah Rp 1.067,4 triliun, hampir setara dengan lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Rasio masih aman, tapi akselerasi juga harus diperhatikan, jangan terlalu cepat,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, meyakini pemerintah bisa menjaga defisit pada level 2,6% terhadap PDB. Terutama pasca munculnya instruksi penghematan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 16 triliun.
Defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 diperkirakan bisa mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akibat tidak tercapainya penerimaan pajak. Padahal sejak awal tahun, defisit sudah dipatok cukup tinggi, yakni 2,41% terhadap PDB.
“Kalau tadinya 2,4% lalu jadi 2,6% itu pengelolaan yang sehat. Kami jaga ekonomi yang sehat,” jelasnya.
Penghematan dengan skema self blocking, menurut Agus adalah hal lazim yang terjadi pada setiap pemerintahan. Dana sebesar Rp 16 triliun itu bukan dipangkas, tapi memang diproyeksi tidak terealisasi sampai akhir tahun.
Dalam RAPBN Perubahan 2017 yang sudah diajukan pemerintah ke DPR terlihat proyeksi belanja akhir tahun yaitu Rp 2.077 triliun. Sementara penerimaan negara mencapai Rp 1.714,1 triliun.
“ Defisit akan ditutup dengan penarikan utang. Total Surat Berharga Negara (SBN) yang akan ditarik adalah Rp 433 triliun,” Pungkasnya (red)
