MEDANHEADLINES -Presiden Joko Widodo mengungkapkan, Hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran sekarang ini sesuai dengan SNI ,dengan hal ini, menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dengan SNI (Standarisasi Nasional Indonesia) masih sangat rendah.
“Ini artinya ada yang keliru, ada yang harus diperbaiki,” kata Presiden Jokowi pada rapat terbatas tentang Perlindungan Konsumen, di Kantor Presiden, Jakarta
Karena itu, Presiden meminta, lembaga-lembaga perlindungan konsumen agar lebih bekerja keras, sehingga betul-betul bisa dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, lanjut Presiden, berdasarkan data yang diterimanya hanya 22,2 persen yang mengenal dan mengetahui fungsi lembaga perlindungan konsumen.
Selain itu, Presiden juga mengemukakan, berdasarkan laporan yang diterimanya Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia tahun 2016 masih rendah, yaitu 30,86 persen, atau baru sampai pada level paham, dibandingkan dengan IKK Eropa yang sudah mencapai 51,31 persen.
Sementara terkait perilaku pengaduan konsumen, Presiden juga menilai masih rendah. “Secara rata-rata hanya 4, 1 pengaduan konsumen yang diterima dari 1 juta penduduk Indonesia. Sementara Korea 64 pengaduan konsumen terjadi di setiap 1 juta penduduk,” katanya.
Karena itu, Presiden menilai, edukasi konsumen diperlukan karena dibandingkan dengan negara-negara lain, konsumen Indonesia baru pada tahap “paham” haknya, tapi belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen.
Presiden menambahkan, edukasi konsumen juga diperlukan untuk membuat perilaku konsumen menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijaksana, dan perilaku konsumsinya diarahkan untuk tidak terjebak pada penyakit konsumerisme, serta mampu untuk melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang, mulai gemar menabung atau diinvestasikan kepada sektor-sektor produktif.
“Konsumen juga diajarkan mencintai produk-produk dalam negeri, sehingga industri nasional bisa berkembang dan lapangan bekerja bisa terbuka lebih banyak,” jelas Presiden.
