58 dari 74 kasus kekerasan di Sumatera Utara Dilakukan  Aparat Keamanan

MEDANHEADLINES, Medan –Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) Mencatat sepanjang 2016 telah terjadi 74 kasus kekerasan yang 58 kali dilakukan oleh aparat keamanan yaitu  43 kasus dilakukan oleh kepolisian, 10 kasus oleh TNI, 5 kasus oleh Satpol PP dan 16 lainnya dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK), preman atau ormas kepemudaan  maupun Satpam (pamswakasa).

Hal itu dipaparkan Kepala Operasional Kontras Sumut, Amin Multazam, dalam Konferensi Persnya terkait Catatan Akhir Tahun mengenai Rekapitulasi Kasus Kekerasan dan Konflik Agraria 2016 di sekretariat KontraS Sumut, Medan.

menurutnya, tingginya kasus kekerasan yang ilakukan oleh aparat keamanan ini justru menunjukkan arogansi serta ketidakprofesionalan aparat keamanan.

“Kenyataan ini menunjukkan bahwa kepolisian yang harusnya  menjadi garda terdepan memberikan perlindungan, justru berperan ganda sebagai aktor dominan dalam melakukan kekerasan dan Pelanggaran HAM”, ujar Amin.

Beberapa contoh kasus yang menjadi sorotan KontraS terkait kekerasan oleh aparat antara lain seperti meninggalnya tahanan di Polsek Percut (Bambang Ismayudi) dan  Polres Toba Samosir (Andi Pangaribuan). Meninggalnya Hiskia dan Amirson Sitepu yang diduga disiksa oleh oknum Brimob Polres Karo dan Polsek Tiga Binanga, menambahkan catatan kelam arogansi dan ketidakprofesionalan kepolisian sepanjang tahun 2016.

Hal itu juga belum termasuk dengan Kasus Demonstrasi Masyarakat Desa Lingga ke Polres Karo yang harus menelan satu korban jiwa dan bentrok pedagang tradisional di Kota Medan dengan Satpol PP sepanjang April hingga Juli. Ditambah dengan insiden protes masyarakat Sari Rejo atas penyerobotan lahan oleh TNI AU yang mengakibatkan 15 orang terluka (termasuk para jurnalis ).

Selain tindak kekerasan,dalam kasus dalam konflik agraria pun aparat keamanan dinilai belum mampu memahami situasi secara komprehensif serta berdiri pada posisi netral.

“Bahkan dalam konflik agraria sekalipun, aparat keamanan justru bertindak relatif sebagai eksekutor dari sebuah konflik yang terkadang masih dalam penyelesaian”, tambahnya.

Dengan berbagai kasus yang Telah terjadi sepanjang  tahun 2016, Amin berpendapat bahwa tindak kekerasan dan konflik agraria sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Karena itu, KontraS Sumut menuntut pemerintah untuk serius dan proaktif dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

“Kita meminta adanya keinginan oleh pemerintah baik pusat maupun lokal untuk menuntaskan segala tindak kekerasan dan kasus agraria, khususnya di Sumatera Utara. Jangan biarkan korban kembali jatuh dengan sia-sia”, tutup Amin.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.