Sumut  

BPN diharapkan bisa  Mempercepat Penyelesaian Konflik Tanah Sumut

MEDANHEADLINES, Medan- Gubenur Sumatera Utara Ir H T Erry Nuradi, M.Si mengharapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara yang baru dapat mendorong penyelesaian berbagai konflik pertanahan di Sumatera utara. Diantara persoalan yang perlu mendapat perhatian untuk penyelesaian segera adalah kasus tanah eks HGU PTPN, konflik tanah sari rejo dan  sengketa tanah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima kehadiran Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Bambang Priono yang baru mendapat amanah jabatan. “Pak Bambang ini dari track record nya adalah salah satu Kepala BPN terbaik, sebelumya bertugas sebaga Kepala BPN Surabaya. Harapannya bisa ikut berkontribusi menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Sumut yang cukup banyak,” ujar Erry di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (3/11).

Dia menyebutkan beberapa persoalan yang butuh perhatian dan penyelesaian segera yaitu persoalan tanah PTPN yang sudah terjadi sejak tahun 2002. Demikian juga persoalan tanah Sari Rejo yang melibatkan pihak Angkatan Udara RI dengan masyarakat, lahan register di Padang Lawas dan sengketa lahan PT KAI yang di atasnya sudah berdiri bangunan megah.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Kanwil BPN yang baru dapat menyelesaikan dan mengurangi persoalan tanah yang ada. Juga sengketa tanah antara perusahaan –perusahaan dengan rakyat yang cukup banyak hampir 200 kasus. Mungkin dapat diteliti dan diselesaikan dengan dukungan BPN kabupaten kota,” kata Gubsu.

Gubsu menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian berbagai persoalan maupun mendukung suksesnya program pertanahan nasional. “ Kita, Pemerintah Provinsi tentunya akan mendukung program pertanahan nasional seperti prona, juga tupoksi lainnya dari BPN,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sumut Bambang Supriono mengakui mendapat  pesan khusus dari Kepala BPN RI untuk penyelesaian kasus-kasus yang menonjol. “Diantara kasus sengketa dan konflik pertanahan dan perkara yang paling menionjol adalah masalah eks HGU PTPN yang diduduki masyarakat,” ujar Bambang. BPN menurutnya akan mengidentifikasi semua persoalan dan akan dicari jalan keluarnya.

“Banyak masyarakat yang menduduki tanah eks HGU PTPN. Biar bagaimanapun masyarakat juga anak bangsa,  warga negara Indonesia harus kita dari win win solusi apalagi PTPN juga negara yang harus memberi kontribusi kepada negara sehingga tertib administrasi hukum bisa dilaksanakan,” ujar Bambang.(RLS)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.