SANDERA PELAYANAN PUBLIK (bag1)

MEDANHEADLINES, – Sungguh miris mendapati berita tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) untuk kedua kalinya memutuskan menghentikan aktivitas atau operasionalnya karena tidak memiliki anggaran. Apakah ini berupa ancaman atau betulan, yang jelas fakta ini sangat memalukan. Padahal ada 213 kasus kekerasan anak yang sedang ditangani. Masalahnya apalagi kalau bukan karena urusan anggaran yang tak dapat dicairkan, birokrasi yang berbelit-belit, pimpinan yang selalu ‘buang badan’ dan tentu saja ketiadaan sensitifitas pemerintah provinsi terhadap perlindungan anak di Provinsi Sumatera. Meski Sekda Pemprovsu menyatakan bahwa anggaran untuk KPAID sudah ada hanya tinggal proses pencairannya. Namun, penjelasan tersebut terkesan klise dan menutupi tentang buruknya kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Sebab, faktanya ancaman penutupan operasional sudah terjadi selama dua tahun berturut-turut dengan masalah yang sama. Bukankah keledai sekalipun tidak mau masuk lobang yang sama dua kali?

Birokrasi Pelayan Publik

Semua tahu dan pasti tahu bahwa tugas birokrat (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan seputar teori, konsep dan praktek tentang birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah sudah tak terhitung. Kalau dikumpul-kumpul hasil tulisan dari buku dan seminar-seminar tentang pelayanan birokrasi mungkin tingginya bisa hampir menyentuh langit pertama.

Ingat, masalah utama pelayanan publik bukan pada teori ataupun konsep melainkan pada pelaksanaannya (implementasi). Semua akademisi sepakat bahwa teori dan konsep, serta perencanaan yang matang itu hanya berkontribusi sebanyak 40% saja dari keberhasilan suatu program. Sementara pelaksanaannya menyumbang 60% dari keberhasilan sutau program.

Mari kita lihat, bagaimana pasangan Ganteng sudah ‘memuntahkan’ janji muluknya kepada rakyat Sumatera Utara saat kampanye yang lalu bahwa mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Janji tersbeut kemudian ditindaklanjuti dengan mempersiapkan semua dokumen dalam bentuk visi-misi, RPJMD (rencana 5 tahun) serta dokumen RKPD (rencana tahunan) sudah tersusun dengan rapi. Namun, dalam pelaksanaannya-lah selalu menuai masalah. Tersangkutnya Gubernur Gatot dalam masalah penyuapan kepada anggota DPRD Sumut bukan pada masalah rencana pembangunan 5 tahun yang mereka susun tidak baik, melainkan tersandung ketika dalam tahap pelaksanaannya.

Implementasi program atau proyek jelas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Mengapa? Karena pelaksanaan program/kebijakan terkait dengan ideologi/mental pelayan itu sendiri. Mentalitas birokrat, mentalitas pelaksanalah yang menentukan. Banyak pelayanan publik berlangsung dalam kondisi mental pelayanan kita yang buruk. Banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terjadi dengan setengah hati. Akibatnya muncullah ketidak puasan ditengah masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan semarak pungli di berbagai urusan birokrasi. Tidak heran jika saat ini pungli menjadi sesuatu yang hidup dan bersemayam dalam kehidupan dunia pelayanan publik di Indonesia. Hingga pungli akhirnya diterima masyarakat sebagai sesuatu yang lumrah. Artinya semua urusan yang berhubungan dengan birokrasi kerap kali mesti memakai ‘uang pelicin’ agar berlangsung cepat dan kilat.(bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.