SANDERA PELAYANAN PUBLIK (bag 2)

MEDANHEADLINES, Jelas, meski Pasangan Ganteng punya komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara secara prima namun dalam pelaksanaannya semua tersandera karena sikap mental birokrat yang belum berubah. Mentalitas birokrat yang buruk belum beranjak membaik dan belum beradaptasi terhadap lingkungan pergaulan dunia pelayanan yang sudah sangat cepatnya berubah. Para birokrat sangat jauh dari atmosfer perubahan manajemen pemerintahan yang mestinya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bahkan sudah sejak lama berbagai pemerintahan negara di dunia mengembangkan konsep pemerintah yang manusiawi (human government). Pemerintahan yang benar-benar melayani masyarakat sebagaimana dia melayani dirinya sendiri. Hari ini revolusi pelayanan di kantor-kantor pemerintah sebetulnya sedang berkembang pesat mengimbangi pelayanan swasta yang telah lebih dahulu prima.

Urusan Pelayanan Anak

KPAID selaku lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kerja-kerja pemerintah khususnya dibidang Perlindungan Terhadap Anak yang mendapat kekerasaan kedudukannya adalah sejajar dengan komisi-komisi independen lainnya, seperti KPU, KPI, Komnas HAM, dll. Namun, urusan anak apalagi terkait anak yang mendapat kekerasaan selalu menjadi urusan yang dilupakan dan tidak menarik. Banyak kasus pada anak-anak yang selalu dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan negara atau pemerintah. Bukankah pemerintahan Jokowi sudah berkomitmen untuk menghadirkan peran negara dalam setiap soal yang dihadapi rakyat?

Jelas masalah anak bukan masalah yang sensitif dalam pandangan pemerintah. Pemerintah Provinsi lebih senang mengurus urusan KPU dengan kebutuhan dana yang trilyunan yang berhubungan dengan kekuasaan. Urusan anak jelas kalah pamor dengan urusan-urusan lainnya yang boleh jadi mendapatkan banyak ‘untung’. Karena itu, urusan anak menjadi urusan yang jauh dari kesan untuk diperhatikan.

Potret cara pandang birokrasi seperti inilah yang masih saja dapat jelas kita baca ada dalam lembaran pemerintahan. Kita masih saja berhadapan dengan birokrasi yang oleh para akademisi dikatakan telah ‘membatu’, sulit berubah. Kita berharap, ditengah Presiden gencar mengkampanyekan gerakan Sapu Bersih Pungli dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, mestinya pemerintah provinsi menyambutnya dengan gembira dan berbenah. Sebab hari ini banyak rakyat yang memilih pemimpinnya karena melihat perbuatannya yang nyata ditengah masyarakat. Begitu juga sebaliknya, banyak calon yang tersandung karena selama menjabat tidak bisa berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

 

Penulis: Dadang Darmawan, M.Si

Dosen Administrasi Publik FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.