UPAYA MEMBONSAI 4 NOVEMBER (Bag 2)

Upaya Membonsai Aksi

Ada kesan pemerintah (Jokowi) telah melihat bahwa aksi demonstrasi tanggal 4 November 2016 ini telah tumbuh dan mengembang liar kemana-kemana sehingga sulit untuk diprediksi dan dikendalikan dampaknya. Tentu saja banyak pilihan (opsional) yang dapat dilakukan, yaitu mulai dari memeriksa dan mempidana (menangkap) Ahok atas tindakan penistaan agama sebagaimana tuntutan ummat Islam (pendemo), atau mengendalikan aksi sehingga tidak anarki dan berdampak negatif bagi Ibukota dan Indonesia umumnya.

Sepanjang yang kita saksikan, opsi untuk menangkap Ahok atas tindak penistaan agama jelas tidak menjadi pilihan pemerintah atau aparat, betapapun tekanan  untuk itu bertubi-tubi datangnya. Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu bagi pemerintah sangat dan terlalu politis nilainya. Bahkan pernyataan atau sikap MUI tentang penistaan yang dilakukan Ahok-pun masih dilihat berkait dan berkelindan dengan suasana politik DKI. Apalagi pemerintah melihat persepsi ummat Islam yang tidak solid dalam menafsirkan pernyataan Ahok, hal ini dibuktikan dengan tetap saja masih ada sebagian ummat Islam yang mengatakan bahwa pernyataan Ahok tidak merupakan tindakan penistaan. Kondisi itu semakin menguatkan pemerintah untuk tidak masuk pada opsi menangkap Ahok atas tindak penistaan agama sebagaimana permintas ummat Islam,

Dapat dikatakan tindakan pemerintah kali ini dalam hal penistaan terkesan ‘aneh’. Padahal biasanya pemerintah dengan MUI khusus dalam hal penistaan agama selama ini saling ‘menyambar’. Bila MUI sudah membuat pernyataan penistaan, maka pemerintah (aparat) langsung bergerak cepat menangkap pelakunya. Begitulah ‘mekanisme’ yang terjalin selama ini. Namun, aksi saling menyambar tersebut kali ini tidak terjadi. Pemerintah ternyata sangat berhati-hati atau sangat setengah hati dalam menyambar atau merespon sikap dan pernyataan MUI terkait pernyataan penistaan agama oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Semuanya tentu saja tidak terlepas dari pengaruh politik Pilkada DKI tahun 2017 yang atmosfer-nya memang sudah panas sejak Ahok menggantikan Jokowi selaku Gubernur DKI. Sudah terang bagi masyarakat luas, jika banyak kalangan Islam menolak kepemimpinan Jokowi dan Ahok saat Pilkada kemarin melawan Foke. Persepsi yang kelihatan adalah “Kalau Jokowi saja ditentang sebagai Gubernur apalagi Ahok”.

Jadi opsi tangkap Ahok jelas tidak merupakan opsi yang akan dipilih pemerintah. Jika opsi tangkap Ahok tidak merupakan pilihan maka pilihan yang lain adalah tindakan ‘membonsai’ atau mengkerdilkan aksi demo. Tampaknya opsi membonsai demo lebih menjadi pilihan pemerintah. Setidaknya gestur politik pemerintah telah kelihatan untuk mensukseskan pilihan membonsai tersebut. Satu poin penting yang telah di dapat pemerintah adalah dengan melepaskan NU dan Muhammadiyah dari demo 4 November. Pernyataan NU dan Muhammadiyah untuk tidak mengijinkan atribut mereka tampil pada demo tersebut adalah sinyal positif bagi pemerintah. Namun pemerintah tidak berhenti sampai disitu, Jokowi pun lantas mensasar sejumlah potensi besar lain yang mungkin dapat meredam aksi demo. Salah satunya adalah berkunjung ke salah satu ‘orang kuat’ Indonesia yaitu Prabowo. Setidaknya bagi Jokowi, Prabowo adalah ‘orang kuat’ yang tidak hanya mampu meredam Fadli Zon namun lebih dari itu mampu meredam suasana yang sedang memanas saat ini. Bagi Jokowi mendapat jaminan dari seorang Prabowo sangat penting. Adapun agenda berikutnya tentu saja adalah mensasar MUI dan Ormas-ormas Islam besar seperti NU dan Muhammdiyah serta lainnya. Pertemuan dengan Ormas-ormas Islam dengan basis massa yang besar sangat penting untuk melokalisir kekuatan pendemo 4 November yang akan datang.

Jika melihat hubungan pemerintah dengan ormas-ormas Islam besar selama ini tampaknya akan muncul saling pengertian diantara keduanya. Politik akomodatif dari kedua belah pihak tampaknya tidak sulit untuk diteruskan. NU dan Muhammadiyah sudah lama sulit menjadi ‘pengkritik’ pemerintah yang konsisten. Bahkan kader-kader kedua Ormas terbesar tersebut kerap mendapat ‘jatah’ dari pemerintah dalam kabinet sebagai bentuk politik ‘saling pengertian’. Jika ormas Islam dan MUI sudah bisa akomodatif dalam memandang masalah kebangsaan maka Jokowi tinggal menghitung kekuatan orang-orang kuat di Indonesia.

Saat ini sebagaimaan banyak disampaikan pengamat ada tiga ‘orang kuat’ Indonesia yaitu Megawati, Prabowo, dan SBY. Dari ketiganya tidak berlebihan jika Prabowo penting mendapat perhatian serius. Setidaknya dengan ‘pelayanan’ yang telah dia berikan kepada Ibu Megawati yang kerap berada dibelakang dan disampingnya, Jokowi justru merasa ‘nyaman’ sehingga tidak menganggap Mega sebagai ancaman. Sementara SBY sudah sama diketahui selalu menebar politik flamboyan dan cenderung ingin tampil sebagai ‘guru bijak’ tidak memiliki tipikal yang mengancam. Jadi pilihan berkunjung ke Prabowo secara politik masuk akal.

Penulis, Dadang Darmawan, M.Si

Dosen DIA FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.