Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Muzdalifah Machmud (tengah) didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (ketiga kiri) dan Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang, saat membuka IPOS Forum 2018 di Medan, Senin 24 September 2018
MEDANHEADLINES.COM, Medan – Kementerian Koordinator Perekonomian mengkhatirkan sikap sebagian besar petani sawit di Indonesia yang masih lebih mementingkan harga ketimbang kualitas bibit yang digunakan dalam implementasi replanting.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Muzdalifah Machmud, mengungkapkan, penggunaan bibit berkualitas hingga kini masih menjadi kekhawatiran Kemenko Perekonomian dalam implementasi replanting.
“Salah satu hal yang menjadi konsen Kemenko Perekonomian, khawatir kalau (replanting) dilepas begitu saja, petani, misalnya, bibitnya tidak betul-betul bibit yang berkualitas, yang terjaga standarnya,” kata dia sebelum membuka IPOS Forum 2018 di Medan, Senin (24/9).
Ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa petani sawit Indonesia tergolong paling minim memberikan perhatian serius terhadap bibit yang berkualitas. Contohnya, jelas dia, bila bibit berkualitas seharga Rp25 ribu per buah, tetapi ada juga bibit yang seharga Rp10 ribu, maka yang dibeli adalah yang lebih murah.
“Dia (petani) akan beli yang Rp10 ribu meskipun sudah disampaikan, produksinya nanti rendah. Dia sudah tahu konsekuensi yang akan didapat, tetapi tetap membelinya,” ujar Muzdalifah.
Karena itu, lanjutnya, masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi mengenai pentingnya penggunaan bibit berkualitas karena sampai 25 tahun ke depan para petani akan tergantung dari produktifitas bibit. “Ini yang kita harus dipahami rakyat kita dan kita harus bekerja keras sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama,” kata dia.
Sebelumnya dituturkan, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyerap sawit nasional lebih banyak, seperti dengan mendorong penggunaan biodisel. Dengan kebijakan ini, penggunaan biodisel 3-5 persen saja dinilai sudah cukup banyak menyerap kelapa sawit nasional.
Ini akan menjadi peluang bahwa harga kelapa sawit akan terjaga di pasar, begitu juga dengan industrinya. Kebijakan lain adalah dengan merevisi peraturan-peraturan yang tadinya menjadi hambatan petani. Begitupun dengan Perpres Nomor 88 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan yang telah diterbitkan pada 2017 lalu.
Kendati demikian dia menegaskan bahwa berbagai pemangku kebijakan terkait, khususnya Dinas Perkebunan di daerah, juga harus melihat betul pelaksanaan replanting telah dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Indonesia Palm Oil Stakeholder (IPOS) Forum merupakan salah satu agenda tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang menjadi wadah bagi para stakeholder perkelapa sawitan nasional mendiskusikan isu-isu utama sawit nasional terkini sampai pada tingkat rencana aksi.
Sama seperti IPOS Forum kedua yang juga digelar di Medan pada September tahun lalu, event kali ini juga masih ditaja oleh Gapki Sumut dan Gapki Aceh serta didukung oleh sejumlah pihak terkait. Yakni Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Komunitas Pecinta Kelapa Sawit.(cep)
