MEDANHEADLINES – Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA., bersama Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman HAM di hadapan seluruh peserta pelatihan HAM yang berasal dari Aparatur dan Masyarakat Sipil Kabupaten Pakpak Bharat bertempat di Mikie Holiday Hotel, Berastagi, Selasa (26/09).
Acara ini juga diisi dengan acara tukar-menukar cendera mata antara Pemkab Pakpak Bharat dan Komnas HAM.
Menurut Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nurkhoiron, pelatihan ini dilaksanakan karena kesamaan komitmen dengan pemimpin daerah, seperti halnya Bupati Pakpak Bharat.
“Dengan demikian nilai-nilai HAM akan lebih mudah diimplementasikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” terang Nurkhoiron.
Di tempat yang sama, Bupati Pakpak Bharat mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM atas ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang merupakan kerjasama untuk saling mengisi demi menghargai dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
“Ini menjadi sebuah langkah besar untuk penegakan HAM, tidak hanya untuk Kabupaten Pakpak Bharat tetapi juga untuk negeri ini,” ucap Remigo.
Kepada peserta pelatihan HAM ini, Bupati Pakpak Bharat menguraikan betapa luasnya perspektif HAM itu sendiri sembari mengilustrasikan tentang hak anak mendapatkan pendidikan serta transportasi pendidikan, hak ibu mendapat layanan persalinan, hak pasangan yang menikah mendapatkan pencatatan oleh negara melalui catatan sipil dan sebagainya.
“Intinya saya memang mendorong adanya pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari ini agar semua stake holder dapat memahami dan menyamakan persepsi, sehingga dapat berperan untuk kepentingan masyarakat umumnya,” tuturnya.
Peran Pemerintah Daerah
Komnas HAM sendiri menyadari pentingnya peran pemerintah daerah dan merasa perlu berperan dalam penguatan pemahaman HAM dan pelaksanaan kewajiban HAM oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah berada dekat dengan kebutuhan hidup warga sehari-hari dan menangani masalah HAM setiap hari. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang jelas dan kuat antara HAM dan pemerintah daerah.
Salah satu daerah yang pemimpin daerahnya memiliki komitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM adalah Kabupaten Pakpak Bharat. Meskipun Kabupaten Pakpak Bharat hasil pemekaran tahun 2003, namun bila berbicara mengenai prestasi dan inovasi yang telah dilakukan, patut berbangga terhadap pemerintah kabupaten ini.
Nurkhoiron mengatakan bahwa sosok dan komitmen pemimpin daerah serta pelibatan masyarakat sipil dalam pembangunan daerah merupakan kunci penting dari berbagai inovasi dan prestasi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
“Warga sipil harus bersikap partisipatif atau berperan aktif dalam pembangunan dengan beranjak dari HAM,” ucap Nurkhoiron.
“Program pelatihan ini juga diharapkan akan meningkatkan kreativitas PNS bersama masyarakat sipil untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada,” urainya lebih lanjut.
Dia juga menjelaskan, upaya membumikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat bisa ditempuh dengan beragam cara. Salah satunya adalah melalui program Pengarusutamaan Kabupaten/Kota berbasis HAM, serta dengan memperkuat peran masyarakat sipil dan mendorong penerapan nilai-nilai HAM di segenap aspek kehidupan.
Materi pelatihan ini meliputi Konsep Dasar HAM, HAM dalam Konteks Sosial, Prinsip-Prinsip HAM, Dinamika HAM, Instrumen dan Mekanisme HAM, Pendekatan Berbasis HAM, Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan HAM dan sebagainya, termasuk Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi.
Pelatihan HAM ini dilaksanakan mulai hari ini hingga tanggal 28 September 2017 dengan komposisi peserta terdiri dari 19 orang unsur PNS Pemkab Pakpak Bharat dan 11 orang dari masyarakat sipil yang terdiri dari unsur pemuka masyarakat, tokoh agama dan pemerhati pembangunan. Dan narasumber berasal dari berbagai unsur, baik internal ataupun eksternal Komnas HAM.(red)
