MEDANHEADLINES.COM, Medan – Kompolnas RI menggelar acara Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis untuk anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumut.
Acara yang digelar di Hotel Cambridge, Medan pada Selasa (10/10/2023), itu dihadiri Sekretaris Kompolnas RI, Benny Mamoto, Kapolda Sumut, Irjen Agung Setya Imam Effendi, PJU Polda Sumut, Kapolrestabes Medan dan sejumlah jurnalis.
Irjen Agung menyampaikan terima kasih kepada Kompolnas yang telah mengadakan acara Lokakarya dan Sarasehan tentang kebebasan Pers, kebebasan berekspresi dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Sumut.
“Ini satu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta bagaimana cara menangani dunia maya atau media, karena media menjadi satu sisi yang tidak dapat dipisahkan,” kata Agung saat menyampaikan kata sambutannya.
Mantan Asops Kapolri itu menyebutkan, saat ini tahapan Pemilu sudah dimulai, dan Polda Sumut akan melaksanakan Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 selama 222 hari, terhitung mulai 19 Oktober 2023.
“Menghadapi tahapan Pemilu yang sudah berlangsung ekskalasi politik mulai meningkat. Polda Sumut akan terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Memproses pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan pelanggaran kebebasan pers,” ucapnya.
“Tentunya, Polda Sumut terus berkolaborasi dengan para insan pers dalam memberikan informasi publik yang baik dan positif kepada masyarakat,” pungkas Agung.
Pada kesempatan yang sama, Benny Mamoto menjelaskan, Lokakarya dan Sarasehan yang digelar sebagai langkah strategis mengingat dalam beberapa bulan ke depan akan menyambut pergelaran politik elektoral di 2024 mendatang.
“Berkaca pada Pilgub 2012, Pilpres 2014, Pilgub 2017 dan mulai terlihat lagi 2018 menjelang Pilpres 2019, jurnalis selalu menghadapi masalah. Polarisasi yang terjadi di masyarakat dalam praktiknya berdampak pada kekerasan terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistiknya, maupun karya jurnalistik itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri, Benny mengatakan bahwa Kompolnas mengapresiasi upaya Human Rights Working Group (HRWG) yang tergabung dalam Konsorsium Jurnalisme aman bersama Yayasan TIFA dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Salah satunya dengan menyelenggarakan Lokakarya dan Sarasehan untuk mendorong anggota Polri supaya lebih memahami penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Mari kita maksimalkan forum ini sebagai sarana pengembangan diri demi terwujudnya Indonesia yang demokratis, dan Polri yang presisi,” pungkasnya. (FAD)
